Menu
RSS

Isu-Isu Strategis Perbatasan Negara Perspektif Badan Nasional Pengelola Perbatasan

  • Ditulis oleh 

Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai sekitar 81.900 kilometer, Indonesia memiliki wilayah perbatasan dengan sejumlah negara, baik perbatasan darat (kontinen) maupun laut (maritim). Untuk wilayah perbatasan darat berada di tiga pulau dan lima provinsi. Berbatasan langsung dengan Malaysia, Papua Nugini (PNG), dan Timor Leste. Masing-masing perbatasan memiliki karakteristik tersendiri, baik dari sisi kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Sementara untuk wilayah laut, Indonesia berbatasan dengan sejumlah negara, yakni India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Wilayah perbatasan laut umumnya berupa pulau-pulau terluar termasuk pulau-pulau kecil.


Kondisi ini membuat Indonesia memiliki posisi strategis sekaligus berhadapan langsung dengan berbagai tantangan dan ancaman. Karena itu, perlu penataan dan pengelolaan wilayah perbatasan yang lebih intensif dan serius karena sangat berpotensi memunculkan konflik dengan negara tetangga. Selain itu, wilayah perbatasan sangat erat kaitannya dengan misi pembangunan nasional, khususnya untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan sistem pertahanan keamanan nasional. Disamping itu, pembangunan wilayah perbatasan juga demi peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Sebab, persoalan ekonomi bisa menjadi pemicu disintegrasi bangsa.      
Karena itu, paradigma pembangunan yang selama ini berorioentasi ke tengah (inward looking), yang lebih mengutamakan pengembangan di pusat negara harus diubah menjadi ke arah pinggiran (outward looking). Tujuannya agar wilayah perbatasan benar-benar menjadi pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga yang memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat sekitar. Sehingga pendekatan pembangunan wilayah perbatasan negara mesti menggunakan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) tanpa meninggalkan pendekatan keamanan (security approach). Pendekatan pemerintahan Joko Widodo—Jusuf Kalla dengan mengusung Nawacita ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran menjadi penegasan bahwa sudah saatnya wilayah perbatasan diperhatikan secara serius.
Permasalahan
Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2004-2025, salah satu arah kebijakan pembangunan disebutkan mewujudkan pembangunan yang merata dan dapat dinikmati seluruh komponen bangsa di berbagai wilayah Indonesia, termasuk perbatasan. Kemudian hal ini dipertegas dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004—2009. Sayangnya RPJM kurang berjalan maksimal dan optimal. Karena itu pemerintah membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang BNPP. Tujuan pembentukan lembaga ini dimaksudkan agar kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI mantap, serta bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan melalui pendekatan keamanan dan kesejahteraan yang seimbang.
Hal ini disebabkan selama ini wilayah perbatasan Indonesia masih identik dengan daerah terisolir, terpencil dan terbelakang serta sering menimbulkan peluang kegiatan ilegal antara lain pencurian kekayaan alam, perdagangan manusia, perdagangan narkoba, penyelundupan yang kesemuanya dapat merugikan negara. Di sisi lain, kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah karena dampak belum meratanya pembangunan di daerah perbatasan dan hal ini mempengaruhi tingkat pemahaman bela negara untuk menghadapi ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.
Dalam hal ini BNPP bisa berperan memberikan masukan atau bahan pertimbangan kepada pemerintah guna mengambil langkah-langkah kebijakan atau strategis untuk meningkatkan pembangunan di wilayah perbatasan.
Dengan adanya, koordinasi lintas sektoral dengan kementerian atau lembaga terkait dan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten serta pelibatan masyarakat lokal sangat diperlukan, sehingga pembangunan yang dicapai dapat dirasakan oleh masyarakat perbatasan.
Sebagai contoh dari sisi ekonomi wilayah perbatasan juga menyimpan berbagai isu-isu strategis. Sebut saja terkait pembangunan kilang minyak gas Blok Masela yang terletak di perbatasan RI-Australia. Presiden Joko Widodo secara tegas mengatakan bahwa pembangunan dengan skema kilang darat (onshore) bertujuan untuk memberikan dampak yang signifikan bagi daerah sekitar. Selain itu akan memudahkan pengawasan pembangunannya, tidak seperti jika dibangun di laut. Artinya, dari sisi pembangunan regional, Blok Masela akan lebih memberikan multiplier effect yang besar di darat.
Program ini tentu saja mesti melibatkan banyak pihak di pemerintahan, baik kementerian maupun lembaga termasuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Lembaga yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri ini bisa memberikan kontribusi dengan memberikan masukan dan aksi nyata demi tujuan kemakmuran tersebut. BNPP harus menjadi salah satu lembaga terdepan dalam mengejawantahkan program pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran.
Sementara yang juga harus mendapat perhatian adalah isu Laut Cina Selatan yang dalam beberapa waktu terakhir sempat memanas antara hubungan Indonesia dengan Cina. Meski BNPP bukan lembaga yang bersentuhan langsung dengan faktor keamanan dan pertahanan, namun lembaga ini bisa berkontribusi dengan berperan aktif membantu aparat keamanan di wilayah perbatasan. Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu yang saat ini sedang digalakkan bisa menjadi salah satu bentuk kontribusi BNPP di wilayah perbatasan.  Isu lain yang juga sedang hangat saat ini adalah kasus penyanderaan sejumlah awak kapal asal Indonesia di perbatasan Indonesia dan Filipina. Begitu juga dengan kasus-kasus terorisme yang kerap memanfaatkan wilayah perbatasan sebagai pintu masuk para pelaku teror.
Tidak dipungkiri daerah perbatasan memiliki nilai strategis dan seluruh pilar komponen bangsa hendaknya bersatu padu dengan visi dan misi untuk membangun daerah perbatasan dan seluruh petinggi negeri memahami dan mengerti serta tahu akan pentingnya daerah perbatasan sebagai pondasi untuk menopang wilayah yang bersebelahan dengan negara tetangga.
Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa perbatasan Indonesia menjadi penting dijaga dan dibangun karena terdapat banyak potensi-potensi keuntungan dan kerugian. Karena itu peran BNPP sebagai lembaga nasional merancang suatu kebijakan atas problematika di wilayah perbatasan kemudian mengkoordinasi lembaga – lembaga atau kementerian terkait sebagai pelaksana teknis untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sebagai salah satu badan koordinasi yang dibentuk untuk menyelesaikan dan membangun kawasan perbatasan maka untuk penyelesaian masalah perbatasan butuh koordinasi dua arah antara BNPP dan kementerian lain dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. (HENY HUMAS BNPP)

Info for bonus Review William Hill here.