Menu
RSS

Evaluasi Dan Pengawasan Pengelolaan Infrastruktur Kesejahteraan Rakyat Kawasan Perbatasan

  • Ditulis oleh 

Pernyataan Presiden RI Ir. Joko Widodo bahwa perbatasan negara adalah jendela kita, kita harus punya kebanggaan. Pernyataan ini sangat memperlihatkan keseriusan Presiden RI –Wakil Presiden RI (2014-2019) dengan agenda strategis (Nawacita ke-3), seperti apa yang sampaikan Deputi Bidang Pengelola Infrastruktur Kawasan Perbatasan Bapak Eko Subowo dalam sambutannya pada Rapat evaluasi dan pengawasan pengelolaan infrastruktur kesejahteraan rakyat kawasan perbatasan, yang dilaksanakan pada tanggal 24 s/d 25 Mei 2016 di Hotel Good Way Batam.

 


BNPP merupakan lembaga yang diberikan tanggung jawab mengelola perbatasan, harus didukung dengan penguatan evaluasi dan pengawasan dalam hal pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesra di kawasan perbatasan, dan pada kesempatan ini rapat yang dihadiri dari wilayah bagian barat, serta kementerian Kesehatan, PUPR, Kemdikbud, dan Kemenag. Adapun rumusan dan kesepakatan BNPP dengan Kementerian tersebut adalah merupakan suatu bentuk untuk mendukung sasaran fisik, anggaran dan program untuk pembangunan wilayah perbatasan, dengan sepakat mendorong agar dana DAK sampai ke Lokasi prioritas (lokpri) perbatasan.
Selanjutnya terkait pelayanan dasar, khususnya kesehatan lahir kesepakatan untuk lebih fokus kepada rumah sakit Pratama sesuai kebutuhan daerah perbatasan dan tentu saja dengan tidak mengabaikan putra-putri daerah, dalam arti tenaga kesehatan dan pengajar di kawasan perbatasan diharapkan dari putra-putri di kawasan perbatasan
Kesepakatan terkait penguatan koordinasi juga merupakan suatu harapan bersama, sebagaimana BNPP adalah badan koordinasi yang beranggotakan K/L, dalam mengatasi fokus masalah yang ada, maka pengelolaan perbatasan negara yang harus dihadapi dengan kebijakan dan strategi yang terintegrasi dalam menguatkan kelembagaan BNPP (Humas BNPP)

Info for bonus Review William Hill here.