Menu
RSS

Penggunaan Gedung / Kantor Baru BNPP dalam Memicu Semangat Pelaksanaan Tugas, Peningkatan Kinerja Serta Memperlancar Koordinasi dengan Stakeholders sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan dan Memperkokoh Kedaulatan NKRI

  • Ditulis oleh 

Pengelolaan perbatasan negara selama 5 tahun kedepan (2015-2019) di arahkan pada upaya perwujudan perbatasan negara sebagai beranda / halaman depan negara. sejalan dengan agenda strategis / nawacita ke-3 presiden ri 2014 - 2019, maka pengelolaan perbatasan negara akan diselenggarakan dalam rangka “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”, dengan mulai “Meletakkan Dasar-Dasar Kebijakan desentralisasi asimetris, yaitu dengan menetapkan dan melaksanakan kebijakan keberpihakan (affirmative policy) kepada daerah-daerah yang saat ini masih terisolir, tertinggal, dan terbelakang, terutama pada kawasan perbatasan negara dan pulau-pulau kecil terluar”.


Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai lembaga yang diberikan tanggungjawab mengelola perbatasan mesti mengedepankan sinergi kebijakan dan program dalam sasaran RPJMN 2015 - 2019 difokuskan pada 10 Pusat kawasan Strategis Nasional / PKSN (utamanya pada 7 lokasi PLBN, yakni PLBN Entikong, Aruk, Nangga Badau, Wini, Motaain, Motamasin dan Skouw sebagaimana inpres no. 6 tahun 2015) dan 187 kecamatan sebagai lokpri yang tersebar di 41 kabupaten/kota pada 13 Provinsi.


Sinergitas dalam pengelolaan perbatasan tidak akan tercapai apabila koordinasi masih menjadi hambatan utama, Kelemahan dan keterbatasan yang terjadi di wilayah perbatasan adalah titik tolak dari sasaran yang ada selama ini di mana penanganan perbatasan negara dilakukan secara ad-hoc dan parsial serta egosektoral. Hal ini menyebabkan overlapping dan redundance serta salah sasaran dan inefisiensi dalam pengelolaan perbatasan. Implikasi atau dampak yang ditimbulkan dari koordinasi yang terhambat adalah tidak sinkronnya kegiatan yang dilakukan organisasi pemerintah di kawasan pembangunan di perbatasan. Karena itu koordinasi antar organisasi dalam pembangunan kawasan perbatasan harus memiliki pembagian tugas yang jelas, termasuk peningkatan prioritas untuk membangun kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan, sehingga dapat meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia.
Dalam arti BNPP sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengkoordinasikan pengelolaan perbatasan negara atas isu-isu strategis di wilayah perbatasan maka misi dari Sasaran RPJMN 2015-2019 dapat tercapai sehingga:
pertama, penetapan dan penegasan soal bentang fisik batas negara dapat diselesaikan dan kondisi lintas batas menjadi lebih tidak terdeteksi. hasilnya, meningkatnya upaya pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum di kawasan perbatasan.
kedua, terbangunnya sistem pengelolaan aktivitas lintas batas negara melalui pos lintas batas negara / plbn terpadu yang menjamin aman, nyaman, dan ramah investasi.
ketiga, isu kebutuhan sosial dasar. meningkatnya upaya pembangunan kawasan perbatasan negara melalui pembangunan infrastruktur (utamanya sektor ke-PU-an, Perhubungan, Kominfo, ESDM/Kelistrikan, Pendidikan dan Kesehatan) dan pemanfaatan potensi kawasan, dalam rangka mengatasi keterisolasian dan ketertinggalan wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan. Pendekatan kesejahteraan ini perlu dilakukan melalui pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi, dengan asumsi bahwa pembangunan yang dilakukan akan memicu kegiatan ekonomi dan membangkitkan iklim investasi, sehingga memperluas lapangan pekerjaan. Hal tersebut pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP dalam Peresmian Gedung/Kantor Baru BNPP (kamis, 19 Mei 2016) memberikan arahan bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dan koordinasi antara kementerian dan lembaga untuk menangani isu-isu strategis perbatasan, sarana dan prasarana menjadi satu hal yang cukup penting untuk melancarkan berbagai program dan kebijakan, dan dengan keberadaan kantor baru ini berbagai program dan kebijakan yang harus dijalankan BNPP diharapkan tidak terkendala faktor jarak, sehingga koordinasi lebih mudah dilakukan.
Selanjutnya, Kepala BNPP juga mengatakan bahwa Penambahan sarana prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, seperti adanya gedung/kantor baru di jl. kebon sirih no. 31, Jakarta Pusat yang cukup representatif ini di pusat / sentra pemerintahan harus dapat didayagunakan sebagai kebanggaan dan pemicu semangat pelaksanaan tugas, peningkatan kinerja serta memperlancar koordinasi dengan stakeholders dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan dan memperkokoh kedaulatan NKRI.
(Humas BNPP)

Info for bonus Review William Hill here.