Menu
RSS

Pentingnya Penguatan Kelembagaan dan Keputusan Politik Terhadap Pengelola Perbatasan untuk Mengatasi Isu-Isu Strategis Perbatasan

  • Ditulis oleh 

Wilayah perbatasan dalam beberapa waku terakhir menjadi sorotan. Pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla belakangan sangat gencar mengumandangkan isu pembangunan daerah perbatasan dengan berupaya mengejawantahkan Nawacita ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran. Nawa Cita ketiga itu selengkapnya berbunyi “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”.

 


Merujuk pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 dan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara 2015-2019, bahwa fokus pengelolaan perbatasan negara lima tahun kedepan (2015—2019) dan target pembangunan secara nasional adalah diarahkan pada 10 (sepuluh) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai konsentrasi pengembangan kawasan perbatasan dan 187 (seratus delapan puluh tujuh) Kecamatan yang ditetapkan sebagai Lokasi Prioritas (Lokpri) penanganan pembangunan kawasan perbatasan.
Isu-isu di wilayah perbatasan makin santer belakangan ini seperti penyanderaan, secara tidak langsung masalah ini turut berpengaruh pada kondisi perekonomian di perairan perbatasan Indonesia. Kasus penyanderaan ini seakan memunculkan anggapan bahwa perairan perbatasan Indonesia kurang aman dan tidak nyaman bagi perusahaan pelayaran ekonomi. Perairan perbatasan Indonesia yang merupakan jalur pelayaran ekonomi internasional sehingga perlu pengawasan dan pengamanan secara terpadu dan berkesinambungan demi menjaga situasi tetap kondusif dari pergerakan-pergerakan kelompok bersenjata. Selain itu, wilayah perbatasan baik perairan maupun darat juga merupakan jalur yang kerap dijadikan “jalan masuk” gerakan-gerakan terorisme. Daerah perbatasan sangat berpotensi menjadi daerah transit para pelaku teroris. Tentu saja ini bukan saja menjadi tanggungjawab pihak aparat keamanan di perbatasan, namun seluruh pemangku kepentingan (stakeholders)
dalam hal ini 
Persoalan lain di perbatasan yang tak kalah serius adalah potensi konflik dengan negara tetangga yang menyangkut kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dari sudut pandang territorial NKRI, masyarakat sempat dibuat terhenyak dengan kasus lepasnya pulau Sipadan-Ligitan beberapa tahun lalu, termasuk blok Ambalat yang bermasalah. Tentu saja ini menjadi pelajaran berharga bahwa wilayah terluar Indonesia menjadi daerah krusial yang harus diperhatikan. Problematika wilayah terluar Indonesia belakangan juga kembali memanas dengan munculnya konflik Laut China Selatan. Meski tak terlibat langsung dalam pusaran konflik, Indonesia dinilai memiliki kepentingan menjaga pulau dan perairan terdepannya dari klaim negara tetangga.
Paling tidak, berbagai persoalan di daerah perbatasan belakangan ini mesti menjadi perhatian serius semua pihak, terutama pemerintah. Karena itu pengembangan, pemberdayaan, dan pembangunan masyarakat perbatasan menjadi sesuatu yang urgen. Jika selama ini ada idiom yang menyatakan perbatasan selalu dianggap sebagai wilayah belakang NKRI, sudah selayaknya dihapuskan. Demi citra negara, maka wilayah perbatasan dalam paradigma pembangunan harus dijadikan beranda depan yang mencermin NKRI.
Selama ini berbagai masalah di wilayah perbatasan masih menjadi pekerjaan rumah. Mulai dari tarik ulur soal kewenangan pengembangan daerah perbatasan, maraknya penyimpangan berbentuk korupsi pembangunan, penyelundupan, ilegal logging, trafficking, ilegal trading, sampai persoalan pertahanan keamanan. Setidaknya, ada beberapa isu strategis yang harus diperhatikan.
Pertama, soal bentang fisik batas negara yang di beberapa wilayah belum selesai atau masih ada ketidaksepakatan dengan negara tetangga. Hal ini tentunya akan mengganggu proses pembangunan di wilayah tersebut karena masih ada negosiasi batas wilayah.
Kedua, kondisi tersebut di atas membuat terjadinya lintas batas menjadi lebih tidak terdeteksi. Akibatnya, kegiatan atau aktivitas ilegal seringkali terjadi di wilayah perbatasan seperti penyelundupan barang, human trafficking, hingga pencurian hasil alam laut dan darat.
Ketiga, isu kebutuhan sosial dasar. Kebutuhan menyangkut layanan kesehatan, pendidikan, dan lainnya.
Keempat, infrastruktur yang menjadi kendala dalam mengakses perbatasan. Terakhir yang harus segera diatasi bila pengelolaan dan pembangunan perbatasan bisa lancar adalah urusan kelembagaan.
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) adalah badan koordinasi yang beranggotakan Kementerian/Lembaga yang masing-masing memiliki program untuk mengatasi perbatasan. Karena itu seiring perkembangan di wilayah perbatasan dan perlunya mengatasi beberapa fokus masalah yang ada, maka pengelolaan perbatasan negara yang harus dihadapi dengan kebijakan dan strategi yang terintegrasi guna menyelesaikan isu-isu strategis agar bersinergi dengan anggota BNPP.
Karena itu dibutuhkan penguatkan keputusan politik untuk dukungan pada sasaran fisik, anggaran dan program untuk pembangunan wilayah perbatasan. Selain itu diperlukannya dukungan penguatan evaluasi dan pelaporan hasil rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan pada tahun yang terkait. Yang tak kalah penting adalah perlunya dukungan legislatif untuk memperkuat keputusan pembangunan perbatasan termasuk anggaran. Karena itu keputusan politik untuk menguatkan kelembagaan BNPP sebagai badan yang mengintegrasikan sejumlah lembaga menjadi sangat krusial dan penting. (Heny Humas BNPP)

Info for bonus Review William Hill here.