Menu
RSS

Sambut Anggota Baru, Pokli Ingin Beri Sumbangsih Untuk Perbatasan

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Koordinator Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Max Pohan menyambut kedatangan dua anggota baru kelompok ahli (Pokli) di BNPP yaitu DR. Yuswandi A Tumenggung dan Professor Juanda.

 

Kehadiran dua sosok ini, secara kualitas dinilai tepat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di wilayah perbatasan.

"Selamat datang. Kita intinya ingin berikan sumbangsih untuk (menyelesaikan) masalah di perbatasan. Banyak tantangan, mudah-mudahan bisa kerjasama," kata Max dalam sambutan di acara penyerahan SK kelompok Ahli BNPP, di kantor BNPP, Rabu (14/2).

Max menuturkan bahwa pada prinsipnya, diminta atau tidak diminta, Pokli memberikan masukan, kajian atau apapun yang dipandang sebagai permasalahan dan bisa diselesaikan, baik jangka pendek,menengah atau panjang.

"Kami berharap ada pertemuan periodik atau reguler, kita jadwalkan untuk membahas hal-hal penting," ujar Max.

Pihaknya menyepakati bahwa kunci dari pemecahan sebuah persoalan diawali dengan perencanaan yang baik . Intinya, kata dia, Pokli memberikan dorongan terkait apa yang dikerjakan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (selaku pihak yang berkoordinasi dengan BNPP) dalam membangun perbatasan atau yang berkaitan dengan batas wilayah.

"Hal-hal lain mengenai operasional saya kira kami sangat berterima kasih atas dukungan dari semua biro, keasdepan, kami betul-betul didukung," ujar dia.

Pada kesempatan ini, tim Pokli BNPP juga menyerahkan satu bundel laporan kinerja yang dilakukan pada tahun 2017 lalu. Sebelumnya Pokli di BNPP beranggotakan 8 orang (termasuk koordinator). Dengan penambahan dua anggota, BNPP kiranya dapat lebih terbantu dalam menyelesaikan persoalan di wilayah perbatasan. Tentunya, demi mewujudkan wilayah perbatasan sebagai beranda NKRI. 

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Sambut Anggota Baru, Pokli Ingin Beri Sumbangsih Untuk Perbatasan

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Koordinator Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Max Pohan menyambut kedatangan dua anggota baru kelompok ahli (Pokli) di BNPP yaitu DR. Yuswandi A Tumenggung dan Professor Juanda.

 

Kehadiran dua sosok ini, secara kualitas dinilai tepat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di wilayah perbatasan.

"Selamat datang. Kita intinya ingin berikan sumbangsih untuk (menyelesaikan) masalah di perbatasan. Banyak tantangan, mudah-mudahan bisa kerjasama," kata Max dalam sambutan di acara penyerahan SK kelompok Ahli BNPP, di kantor BNPP, Rabu (14/2).

Max menuturkan bahwa pada prinsipnya, diminta atau tidak diminta, Pokli memberikan masukan, kajian atau apapun yang dipandang sebagai permasalahan dan bisa diselesaikan, baik jangka pendek,menengah atau panjang.

"Kami berharap ada pertemuan periodik atau reguler, kita jadwalkan untuk membahas hal-hal penting," ujar Max.

Pihaknya menyepakati bahwa kunci dari pemecahan sebuah persoalan diawali dengan perencanaan yang baik . Intinya, kata dia, Pokli memberikan dorongan terkait apa yang dikerjakan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (selaku pihak yang berkoordinasi dengan BNPP) dalam membangun perbatasan atau yang berkaitan dengan batas wilayah.

"Hal-hal lain mengenai operasional saya kira kami sangat berterima kasih atas dukungan dari semua biro, keasdepan, kami betul-betul didukung," ujar dia.

Pada kesempatan ini, tim Pokli BNPP juga menyerahkan satu bundel laporan kinerja yang dilakukan pada tahun 2017 lalu. Sebelumnya Pokli di BNPP beranggotakan 8 orang (termasuk koordinator). Dengan penambahan dua anggota, BNPP kiranya dapat lebih terbantu dalam menyelesaikan persoalan di wilayah perbatasan. Tentunya, demi mewujudkan wilayah perbatasan sebagai beranda NKRI. 

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Mantan Sekjen Kemendagri Perkuat Kelompok Ahli BNPP

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri DR. Yuswandi A. Temenggung memperkuat komposisi Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Pokli BNPP). Hal ini ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan  Kepala BNPP kepada Dr. Yuswandi A. Temenggung dan Prof. Juanda oleh Sekretaris BNPP Hadi Prabowo di Kantor Pusat BNPP, rabu siang (14/2).

Keberadaan Pokli BNPP telah diatur dalam  Peraturan Kepala BNPP No 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BNPP No 14 Tahun 2015 Tentang Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Tugasnya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BNPP dalam pengelolaan batas wilayah negara, yaitu pengkajian strategis terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Dan, menyusun rekomendasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Kehadiran Yuswandi dan Profesor Juanda, diyakini mampu  menambah daya dobrak dalam mengatasi persoalan-persoalan di wilayah perbatasan.

"Kiranya bisa memberikan masukkan dan saran yang bermanfaat kepada BNPP mengenai  lintas batas dan pembangunan di kawasan perbatasan," kata Sekretaris (Ses) BNPP Hadi Prabowo.

Hadi menjelaskan, dalam pengelolaannya, BNPP mengkoordinasi sejumlah kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah terkait penataan batas darat, laut maupun udara.Untuk batas darat, lanjutnya, terdapat beberapa persoalan menyangkut lintas batas yang terdapat di Kalimantan dan NTT. Sementara untuk lintas batas laut, ada beberapa yang sudah diselesaikan, baik Landas Teritorial, Landas Continental maupun Zona Ekonomi Eksklusif. 

"Kemudian untuk udara kita berupaya merebut sektor A, B, C yang masih berada di bawah Singapura. Kedaulatan kita di sebelah Barat semua operator masih di Singapura, sehingga untuk latian perang pun kita harus ijin ke Singapura. Inilah yang jadi catatan saat ini," kata dia.

Disebutkan juga soal 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang sudah diresmikan Presiden jokowi dan beroperasi, dimana pengelolaannya diserahkan ke BNPP. Diakui, pemeliharaan PLBN tidak mudah karena untuk operasionalnya memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Pemeliharaan PLBN sendiri mencakup keamanan, imigrasi, karantina maupun bea cukai. 

"Itulah tantangan ke depan, kita sebagai sarana fungsi koordinasi, pertama tindak lanjut RPJMN kita tetapkan rencana itu. Sebagai tahunannya kita tetapkan rencana aksi (renaksi), sebagai pengendaliannya rakor setiap 3 bulan yang dipimpin Menko polhukam (ketua pengarah BNPP)."

Pada kesempatan ini, secara seremoni Ses BNPP memberikan SK kepada dua anggota Pokli. Serah terima SK Pokli juga dihadiri Koordinator Pokli, sejumlah Asdep, Kabiro, Kabag, Kasubag dan sejumlah pegawai struktural.

 

(Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.