Menu
RSS

Penempatan CPNS di Kaltara, 60 Persen di Kawasan Perbatasan

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Penempatan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan XXIV 2017, dilakukan di lintas provinsi dan di daerah-daerah perbatasan negara, salah satunya di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

 

Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat Badan Nasional Pengelola Perbatasan Indra Purnama, mewakili Mendagri sekaligus Kepala BNPP Tjahjo Kumolo, melakukan pendampingan dan penyerahan 31 CPNS lulusan IPDN ke Prov Kaltara.

Dari 31 CPNS yang ditempatkan, 20 diantaranya ditempatkan di kawasan perbatasan, 10 di Kabupaten Nunukan dan 10 di Kabupaten Malinau (60 persen).

"Lulusan IPDN diminta untuk menjunjung tinggi integritas, loyalitas dan disiplin dalam menjalankan tugas dimanapun mereka ditempatkan," katanya di kantor Pemkot Tarakan, Kalimantan, Kamis (19/7).

Sementara, Asisten Administrasi Umum Provinsi Kaltara Zainuddin HZ, mewakili Gubernur Kaltara, mengajak para CPNS untuk menyukseskan program Nawacita Presiden Joko Widodo, khususnya Nawacita ke-3 yaitu 'Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa-desa dalam kerangka negara kesatuan'.

"Kami Harapkan partisipasi aktifnya dalam mendorong percepatan pembangunan daerah," kata dia.

Puluhan lulusan IPDN ini langsung diserahkan ke masing-masing tempat penugasan, yaitu Prov Kaltara (3  orang), Kab. Nunukan (10 orang), Kab. Malinau (10 orang), Kab. Bulungan (3 orang), Kab. Tanah Tidung (2 orang) dan Kota Tarakan (3 orang).

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

42 Lulusan IPDN Ditempatkan di Kaltim, Sebagian di Kawasan Perbatasan

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Sebanyak 42 lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri ditempatkan di Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim). Dari jumlah itu, hampir 50 persennya (20 orang) ditempatkan di kabupaten yang merupakan kawasan perbatasan negara.

 

Serah terima penempatan puluhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemendagri lulusan IPDN Angkatan XXIV 2017, dihadiri oleh Kepala Biro Keuangan, Umum dan Humas Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Karo KUH BNPP) Komaedi. Sementara, wakil dari Pemprov dihadiri Pj Sekda Provinsi Kaltim, Meiliana.

Dalam sambutannya, Kepala Biro KUH BNPP mewakili Mendagri, meminta kepala daerah setempat memberikan pembinaan agar para CPNS dapat memahami dengan baik tugas dan fungsinya selaku aparatur pemerintahan daerah. 

"Selain itu, agar mereka didayagunakan sesuai dengan kompetensinya masing-masing, sehingga dapat turut berkontribusi terhadap kemajuan daerah," ucap Komaedi, di gedung Pemprov Kaltim, Kamis (19/7).

Dia juga meminta para CPNS menjunjung tinggi integritas, loyalitas dan disiplin dalam menjalankan tugas dimanapun mereka ditempatkan. Penempatan harus dimaknai sebagai amanah yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, serta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

Mengakhiri sambutan, dirinya mengucapkan selamat bertugas kepada para lulusan IPDN angkatan XXIV 2017. Diharapkan amanah yang diberikan bisa dipegang teguh dan menjaga nama baik almamater.

"Saya yakin dan percaya kalian mampu melaksanakan tugas ini dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan melindungi kita semua," katanya.

Sebanyak 42 CPNS lulusan IPDN angkatan XXIV yang terdiri dari 31 laki-laki dan 11 perempuan ditempatkan di 10 Kabupaten/Kota di Kaltim. Dua puluh diantaranya ditugaskan di dua kabupaten yang merupakan kawasan perbatasan, yaitu Kab. Berau, yang memiliki 1 lokasi prioritas (10 CPNS) dan Kab. Mahakam Ulu, yang memiliki 2 lokasi prioritas (10 CPNS).

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Sejumlah Perguruan Tinggi Dorong Pembentukan Forpertas

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Sebanyak enam (6) perwakilan perguruan tinggi dari Universitas Gajah Mada, Universitas Diponegoro, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Institut Teknologi Bandung, Institut Petanian Bogor, dan Universitas Airlangga, bersepakat untuk mendorong pembentukan Forum Perguruan Tinggi Untuk Perbatasan (Forpertas).

 

Keenam perguruan tinggi memberikan dukungan dalam bentuk deklarasi agar segera dibentuk Forpertas yang rencananya dilaksanakan pada awal Agustus 2018 dan dihadiri Mendagri sekaligus Kepala BNPP Tjahjo Kumolo, Menristek Dikti Mohamad Nasir dan para rektor.

"Kami yang bertandatangan dibawah ini sepakat mendorong pembentukan Forum Perguruan Tinggi untuk Perbatasan Negara," kata Sekretaris Pusat Kajian Pemukiman, Transmigrasi, dan Perbatasan, Fakultas Geografi, Universitas Gajah Mada, Agung Satriyo, mewakili enam perguruan tinggi, dalam Rapat Pembentukan Forum Perguruan Tinggi untuk Perbatasan Negara, di Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/7).

Rencana pembentukan forum ini sebagai bentuk kontribusi dalam pengelolaan perbatasan negara. Forum ini nantinya juga terbuka untuk semua perguruan tinggi yang terpanggil untuk membangun kawasan perbatasan negara, terutama dalam hal kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat di perbatasan. 

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.