Menu
RSS

Hadi Prabowo Titip Ini Kepada Tiga Deputi BNPP

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Mantan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Hadi Prabowo menitipkan pesan kepada tiga Deputi BNPP, terkait pengelolaan perbatasan negara.

 

Untuk Deputi I bidang Pengelolaan Batas Wilayah Robert Simbolon, diharapkan dapat segera menyelesaikan sejumlah persoalan. Pertama, soal pengendalian kedaulatan wilayah udara di bagian barat yang saat ini masih di bawah kewenangan Singapura. Termasuk, penegakan hukum wilayah negara. 

"Lalu, pengelolaan titik-titik referensi yang ada di dasar laut. kita punya 183 titik. Ini yang memang kita selesaikan, termasuk percepatan penyelesaian landas kontinen, teritorial maupun ZEE, yang mana ini masih kita bahas bersama 10 negara," kata Hadi belum lama ini.

Tak kalah penting, dalam persoalan lintas batas negara (Tasbara) adalah mengembangkan Masterplan 9 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), di tengah tanggung jawab pengelolaan 7 PLBN yang sebelumnya sudah diresmikan dan beroperasi. Untuk menutupi kekurangan alokasi anggaran terkait pemeliharaan PLBN, dia menyarankan untuk melakukan efisiensi. 

"Belum lagi kita harus mengembangkan kawasan perbatasan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi regional, nasional dan internasional karena PLBN ini diproyeksikan untuk ekspor impor," kata Hadi yang baru beberapa hari melepas jabatan Sekretaris BNPP.

Sementara, untuk Deputi II bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Boytenjuri, dirinya berpesan agar dibuat suatu data base untuk inventarisasi potensi yang ada di perbatasan, baik darat maupun di laut. pasalnya, akan menyulitkan bila tidak memiliki inventarisasi. Oleh karena itu harus ada produk dari Sabang sampai Merauke, potensi apa yang bisa di-kerjasama-kan dengan pihak ketiga, dalam rangka peningkatan daya saing bagi kawasan perbatasan. 

"Demikian pula selesaikan program tata ruang yang belum selesai, lebih khusus adalah tata ruang yang sudah diwujudkan baik dalam perpres 177/2015 sampai dengan perpres 11/2017, kita harus tindaklanjuti dengan rencana detil tata ruang," ucapnya.

Terakhir, untuk Deputi III bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Restuardy Daud, agar kiranya dapat mengefektifkan fungsi koordinasi, menjadi fasilitator, serta jembatan bagi 13 Provinsi dan 41 kabupaten, dalam melakukan usulan program. 

"Karena kalau tidak fasilitasi nanti dianggap kita tidak ada apa-apanya. Infrastruktur ini dilaksanakan K/L, baik kaitannya dengan pembangunan dermaga, bandara dan sebagainya."

Hadi Prabowo yang telah menjabat sebagai Ses BNPP selama satu tahun (sejak 27 Februari 2017), dilantik Mendagri Tjahjo Kumolo sebagai Sekjen Kemendagri pada Senin, 26 Februari 2018 lalu.

Dalam sambutan pelepasan, Hadi menekankan pentingnya penguatan kerjasama lintas komponen dalam mengkoordinasikan pembangunan di kawasan perbatasan kedepan. Selama ini, pihaknya secara bertahap mengkoordinasikan dan mewujudkan Program Nawa Cita Presiden Joko Widodo bersama Kementerian/Lembaga terkait.  

"Kami berjuang dari Cilandak (Kantor lama BNPP) dan terus memperkuat kerjasama yang baik, alhamdulillah sedikit demi sedikit bisa mewujudkan Nawacita, program Presiden Joko Widodo," kata Hadi.

Di akhir sambutan, Hadi yang pernah menjabat sebagai Pj Gubernur Kalimantan Tengah, menyampaikan rasa terimakasih atas dukungan seluruh pejabat dan ASN BNPP selama menjabat sebagai Sekretaris BNPP. 

 

(HUams BNPP)

Lebih lanjut...

Jadi Sekjen Kemendagri, Ini Pesan Hadi Prabowo Kepada Penggantinya di BNPP

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar acara Pelepasan dan Penyambutan Sekretaris BNPP di kantornya, Jalan Kebon Sirih No 31A, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (27/2). Pelepasan untuk Sekretaris BNPP Hadi Prabowo dan penyambutan Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto. 

Hadi Prabowo pada Senin (26/2) kemarin dilantik sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, sementara Widodo Sigit sebelumnya diketahui menjabat sebagai Kepala Biro Hukum Kemendagri.

Dalam sambutan pelepasannya, ia menekankan pentingnya penguatan kerja sama lintas komponen dalam mengkoordinasikan pembangunan di kawasan perbatasan ke depan. Selama ini, pihaknya secara bertahap mengkoordinasikan dan mewujudkan Program Nawa Cita Presiden Joko Widodo bersama Kementerian/Lembaga terkait.  

"Kami berjuang dari Cilandak (Kantor BNPP lama;red) dan terus memperkuat kerja sama yang baik, alhamdulillah sedikit demi sedikit bisa mewujudkan Nawacita, program Presiden Joko Widodo," kata Hadi.

Kepada seluruh pejabat di BNPP, ia menekankan agar senantiasa memperhatikan seluruh lingkup kerja pengelolaan pembangunan di perbatasan. Baik dari sisi pemeliharaan, sisi pelayanan, sisi administrasi dan berbagai aspek lainnya yang memang sudah menjadi tugas dan wewenang BNPP.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Dimana tugasnya melakukan koordinasi, merumuskan program, mengawasi pelaksanaan pembangunan, baik pada batas wilayah negara maupun kawasan perbatasan. 

"Sesuai Perpres 44 Tahun 2017, mau tidak mau, suka tidak suka, semua harus diperhatikan dan ini menjadi pelaksanaan tugas yang utama," kata Hadi. 

"Jangan sampai tidak mengadakan rakor pengendalian, baik rakor pengendalian dalam penyusunan perencanaan, rencana aksi, maupun dalam pengendalian pelaksanaan program kegiatan. Karena inilah kunci utama dalam mengkoordinasi seluruh Kementerian/Lembaga," sambungnya. 

Di akhir sambutannya, Hadi yang pernah menjabat sebagai Pj Gubernur Kalimantan Tengah menyampaikan rasa terimakasihnya atas dukungan seluruh pejabat dan ASN BNPP selama dirinya menjabat sebagai Sekretaris BNPP. 

Selepas dari BNPP mengemban tugas baru sebagai Sekjen Kemendagri, ia pamitan sekaligus berharap agar jalinan tali silaturahmi senantiasa tetap dijaga. Hadi membuka pintu selebar-lebarnya apabila diperlukan masukannya terkait pengelolaan perbatasan. 

"Kami beserta keluarga mengucapkan terimakasih atas segala kerja sama dan dukungannya selama di BNPP. Kami mohon pamit untuk melaksanakan tugas pada lingkungan kemendagri, namun jiwa kami tetap terpatri di BNPP. Bapak Ibu tidak usah sungkan manakala ada permasalahan, kami masih seperti dulu," katanya. 

Hadir dalam acara acara tersebut Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kemendagri Hamdani, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Nuryanto, Plt Staf Ahli Reydonnyzar Moenek, Deputi Bidang Pengelolaan Batas wilayah Negara Robert Simbolon dan Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Restuardy Daud.

Hadir juga Stafsus Mendagri Bidang Pemerintahan Budi Prasetyo, Staf Khusus Mendagri Bidang Politik Arief Syahrial, Koordinator Kelompok Ahli (Pokli) BNPP Max Pohan, Sekretaris Pokli Marto Bardosono dan anggota Profesor Juanda, Dasril Ilyas dan asdep BNPP serta seluruh pegawai BNPP. (Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Koordinasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Harus Memiliki Pembagian Tugas Yang Jelas

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Hadi Prabowo berharap kegiatan yang digelar Deputi III BNPP di Bali mulai hari ini, Kamis 22 Februari 2018, dapat merumuskan pokok-pokok pikiran yang dapat disumbangkan untuk mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan.

Kegiatan dimaksud adalah 'Rapat Penyusunan Bahan Masukan Kebijakan Program Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra di Kawasan Perbatasan Negara Tahun 2019'. Hadi menekankan bahwa pengelolaan perbatasan negara dalam lima tahun ke depan (2015-2019) diarahkan pada upaya perwujudan perbatasan negara sebagai beranda halaman depan negara.

"Pengelolaan kawasan perbatasan terdapat dua area fokus pengembangan, yaitu pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional dan Lokasi Prioritas," kata Hadi dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Deputi III BNPP Restuardy Daud. 

Dijelaskan, PKSN merupakan kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara. Adapun Lokpri adalah kecamatan-kecamatan di kawasan perbatasan darat dan laut di dalam wilayah-wilayah konsentrasi pengembangan (WKP). 

Penetapan Lokasi Prioritas (Lokpri) ini diatur dalam Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025.

Hadi menambahkan, sinergisitas dalam pengelolaan perbatasan tidak akan tercapai apabila koordinasi masih terjadi hambatan utama. Kelemahan dan keterbatasan yang terjadi di wilayah perbatasan adalah titik tolak dari sasaran yang ada selama ini, dimana penanganan perbatasan negara dilakukan secara ad hoc dan parsial serta egosektoral.

"Hal ini menyebabkan overlapping, redudance dan salah sasaran serta inefisiensi dalam pengelolaan perbatasan," tuturnya.

Implikasi atau dampak yang ditimbulkan dari koordinasi yang terhambat ini, lanjut Hadi, yakni tidak sinkronnya kegiatan yang dilakukan organisasi pemerintah di kawasan perbatasan. Karena itu, koordinasi antar organisasi dalam pembangunan kawasan perbatasan harus memiliki pembagian tugas yang jelas. 

Termasuk dalam hal peningkatan prioritas untuk membangun kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. 

Rapat Penyusunan Bahan Masukan Kebijakan Program Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra di Kawasan Perbatasan Negara Tahun 2019 sendiri dihadiri perwakilan Kementerian/Lembaga terkait. 

Adapun peserta rapat adalah pejabat dari perangkat daerah teknis yang membidangi pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, perumahan, air bersih, dan perdagangan, serta unit yang membidangi pengelolaan perbatasan pada 13 provinsi dan 43 Kabupaten/Kota. (Humas BNPP)

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.