Menu
RSS

Bimtek Mendorong Peningkatan Kinerja Wirausaha Pemula di Perbatasan

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Pengembangan kawasan perbatasan negara harus dimulai dengan langkah strategis untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat, baik secara individu maupun kolektif, serta untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan.

 

"Upaya peningkatan kapasitas, baik pelaku maupun lembaga, sejalan dengan tugas dan peran serta masyarakat sebagaimana diamanatkan Pasal 19 UU No 43/2008 tentang wilayah negara," kata Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Boytenjuri dalam sambutan pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Permodalan Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Wirausaha Pemula Perbatasan TA 2018, di Badau, Kalimantan Barat (Kalbar), Senin (23/4).

Dia melanjutkan, ada dua hal dlm pengelolaan perbatasan negara Yaitu Pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan negara. Selain itu, kegiatan Bimtek yang berlangsung hingga Selasa (24/4) besok, merupakan implementasi kebijakan afirmativ pemerintah yang sejalan dengan program Nawacita pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), khususnya agenda prioritas ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Pengembangan kawasan perbatasan darat berbasis potensi harus dilihat dalam perspektif kesisteman yang meliputi lima perspektif utama. Pertama, perspektif kebijakan, bahwa pembangunan kawasan perbatasan berbasis potensi tidak terlepas dari kebijakan nasional pembangunan perbatasan yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dan rencana induk pengelolaan perbatasan 2015-2019. 

"Kedua, dari perspektif kelembagaan bahwa pembangunan kawasan perbatasan berbasis potensi harus dilakukan melalui pendekatan pengembangan wilayah yang menekankan pentingnya pendekatan sistemik," ucapnya.

Pendekatan sistemik yang dimaksud yaitu keterkaitan antar sektor, baik sektor yang melaksanakan kebijakan dan program pembangunan ekonomi, infrastruktur, politik, sosial budaya, maupun sektor yang melaksanakan kebijakan dan kegiatan penanganan batas wilayah negara, termasuk yang terkait dengan dengan kerjasama bilateral. Perspektif ketiga, sosial politik, dimana pendekatan pemberdayaan masyarakat merupakan entry point yang sangat diperlukan dalam pengembangan wilayah atau kawasan perbatasan.

"Lalu, perspektif pembangunan ekonomi kawasan yang integral antara skala ekonomi besar yang mampu mendorong pertumbuhan secara masive di satu sisi, dan usaha ekonomi kecil yang mampu meningkatkan pendapatan rakyat di sisi lain," ujar Boy.

Terakhir, Perspektif kerjasama bilateral dan regional yang menekankan pentingnya strategi outward looking agar masyarakat perbatasan memiliki akses riil pasar dan interaksi sosial ekonomi dengan negara tetangga atau pelaku ekonomi global (regional) di kawasan perbatasan negara.

Boy menambahkan, berbagai program terkait dengan dukungan permodalan nampak belum terlaksana sesuai harapan. Salah satunya kapabilitas wirausaha pemula yang masih terbatas dan perlu diberi sentuhan lebih lanjut melalui paradigma baru pemberdayaan yang berorientasi pada kompetensi dan profesionalisme. 

"Maka kegiatan Bimtek perlu dilakukan untuk mendukung peningkatan kompetensi dan pemanfaatan stimulasi bantuan permodalan sehingga mendorong peningkatan kinerja pelaku wirausaha pemula." (Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Kemendag Pantau Kesiapan Sarpras di Terminal Barang Internasional Entikong

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Kementerian Perdagangan RI  melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) terkait kesiapan sarana dan prasarana (sarpras) di Terminal Barang Internasional Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat, Kamis (5/4).

 

Pengoperasian Terminal Barang Internasional (Dry Port) ini nantinya akan mengatur arus ekspor dan impor antara Indonesia dengan Malaysia. 

"Dengan adanya Dry Port kita akan menginventarisasi, mencatat barang ekspor impor antara Indonesia dan Malaysia", kata Kepala Seksi Transportasi dan Kepelabuhan Subbid Fasilitasi Sarana dan Prasarana Perdagangan, Asep Wahyudin, saat meninjau sarana dan prasarana Terminal Internasional Entikong.

Proses pembangunan Terminal Barang Internasional Entikong saat ini sudah 40 persen dan ditargetkan sudah beroperasi pada akhir 2018.

Dry Port diharapkan dapat memotivasi warga lokal untuk membuka usaha seperti rumah makan dan lain sebagainya. Selain itu, diharapkan juga mampu menarik perhatian wisatawan asing yang singgah di lokasi yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia ini.

Sejumlah Kementerian turut terlibat dalam pembangunan Terminal Barang Internasional Entikong, diantaranya Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan. (Humas BNPP/PLBN Entikong)

 

Lebih lanjut...

Dari Tanjung Datu Hingga Pulau Sebatik, Ini Garis Batas Darat Indonesia di Kalimantan

BNPP - Perbatasan darat antara Indonesia dengan Malaysia memiliki jarak yang sangat panjang, yakni mencapai 2.004 km. Saking panjangnya, tidak cukup sehari untuk melintasi jalur darat tersebut menggunakan kendaraan. Apalagi jalan kaki, bisa bengkak borderers.

Jarak panjang itu membentang dari Tanjung Datu di Kelurahan Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat di sebelah barat hingga ke Pulau Sebatik di Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara di sebelah timur. Simpelnya, dari Tanjung Datu hingga Pulau Sebatik. Itu masing-masing ujungnya.

Mari dibaca pelan-pelan. Merujuk, Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019 sebagaimana diatur Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2015, diketahui jika garis batas darat dari Tanjung Datu ke Pulau Sebatik itu melintasi 8 kabupaten di tiga propinsi. Masing-masing Kalimantan Barat, Kalimatan Timur dan Kalimantan Utara. 

Di Propinsi Kalimantan Barat, daerah yang dilintasi garis batas darat ada di lima kabupaten. Rinciannya Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Bengkayang.

Berlanjut di Propinsi Kalimantan Timur, tercatat ada satu kabupaten yang dilintasi garis batas darat yaitu Kabupaten Kutai Barat. Terakhir, dua kabupaten di Kalimantan Utara masing-masing Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan.

Penting diingat lagi borderers, batas darat Indonesia dengan Malaysia memiliki jarak 2.004 km, membentang di tiga propinsi dimana ujung sebelah barat berada di Tanjung Datu dan ujung sebelah timur berada di Pulau Sebatik. 

Dari 2.004 km batas darat Indonesia dengan Malaysia, rincian garis perbatasan darat di Kalimantan Barat tercatat sepanjang 966 km. Perlu diketahui juga bahwa batas darat di Kalimantan Barat ini memisahkan wilayah NKRI dengan wilayah Serawak Malaysia. 

Sementara garis perbatasan darat di Provinsi Kalimantan Timur sepanjang 48 kilometer dan di Kalimantan Utara sepanjang 990 km memisahkan wilayah NKRI dengan negara bagian Sabah dan Serawak, Malaysia.

Semoga bermanfaat

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.