Menu
RSS

Mendagri Terbitkan Aturan Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah (BPPD). 

Permendagri Nomor 140/2017 ini ditetapkan Mendagri Tjahjo Kumolo pada 29 Desember 2017 dan secara resmi diundangkan di Jakarta pada 8 Januari 2018 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). 

"Badan Pengelola Perbatasan di Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota, yang mempunyai tugas dalam bidang pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan," demikian bunyi Pasal 1 poin 5 Permendagri 10/2017.

Pada poin selanjutnya, disebutkan bahwa Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan. 

Pembentukan BPPD ini selanjutnya harus ditindaklanjuti masing-masing daerah yang secara geografis berbatasan dengan negara tetangga. Baik Daerah Tingkat I atau Propinsi, maupun ditingkat II atau Kabupaten/Kota.

"Di setiap daerah provinsi yang berbatasan dengan antarnegara dibentuk BPPD Provinsi. Pembentukan BPPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah," bunyi Pasal 2.

Lebih lanjut...

Mendagri Lantik Tiga Deputi BNPP

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melantik tiga Pejabat Eselon I di lingkungan BNPP, Senin (18/12). Ketiganya masing-masing Boytenjuri, Robert Simbolon dan Restuardy Daud. 

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.