Menu
RSS

Sungai Bensbach, Ujung Selatan Perbatasan Darat Indonesia - Papua Nugini

BNPP - Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 9 Mei 2017 atau setahun lalu meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Skouw, Jayapura, Papua. PLBN Terpadu Skouw menjadi batas darat antara Republik Indonesia dengan Papua Nugini (PNG). 

Saat itu, Presiden menyampaikan atau lebih tepatnya menggambarkan, bahwa garis batas darat antara Papua dengan Papua Nugini (PNG) mencapai kurang lebih 860 KM. Panjang garis batas darat itu membentang di lima kabupaten/kota di Papua. 

PLBN Terpadu Skouw mengusung tema budaya lokal Papua, desainnya mengadaptasi bentuk bangunan khas Rumah Tangfa. Selain menggunakan ornamen lokal, PLBN Terpadu Skouw yang dibangun diatas lahan seluas 10,2 hektare itu juga menerapkan prinsip-prinsip bangunan hijau (green building). 

Kini, bangunan megah PLBN Terpadu Skouw disambut antusias masyarakat setempat. Dari daerah yang sebelumnya relatif tertutup, masyarakat dari Kota Jayapura hingga negara tetangga banyak yang berdatangan terutama pada hari libur. 

 

*Batas Darat Indonesia-PNG

Skouw jadi penanda garis batas negara antara Indonesia dengan PNG. Skouw ada di sebelah utara dan membentang hingga ke Muara Sungai Bensbach, Merauke, di sebelah selatan. Seperti disampaikan Presiden Jokowi bahwa garis batas darat Indonesia-PNG melintasi luma kabupaten di Provinsi Papua. 

Apa saja daerah tersebut? Dalam Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019 sebagaimana diatur Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2015, diketahui jika lima daerah itu adalah Kabupaten Keerom, Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kota Jayapura.

Delimitasi batas darat Indonesia dengan Papua Nugini di Pulau Papua mengacu kepada perjanjian antara Indonesia dan Australia mengenai garis-garis batas tertentu antara Indonesia dan Papua Nugini tanggal 12 Februari 1973, yang diratifikasi dengan UU No. 6 tahun 1973, serta deklarasi bersama Indonesia dan Papua Nugini tahun 1989-1994. 

Garis batas Indonesia dengan Papua Nugini yang disepakati merupakan garis batas buatan atau artificial boundary, kecuali pada ruas Sungai Fly yang menggunakan batas alam yang berupa titik terdalam dari sungai (thalweg). 

Garis batas RI-PNG menggunakan meridian astronomis 141º 01’00”BT mulai dari utara Irian Jaya (Papua) ke selatan sampai ke sungai Fly mengikuti thalweg ke selatan sampai memotong meridian 141 º 01’ 10” BT. 

Demarkasi batas sepanjang perbatasan kedua negara (±820km) telah dilaksanakan bersama antara Indonesia dengan PNG dengan menempatkan sebanyak 52 pilar dari MM 1 sampai dengan MM 14A yang merupakan batas utama Meridian Monument yang telah disepakati dalam perjanjian RI – PNG 12 Februari 1973.

Saat ini, pengelolaan batas Negara Indonesia – Papua Nugini ditangani dua lembaga yaitu Joint Border Committee (JBC) Indonesia – Papua Nugini yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri, serta Sub Komisi Teknis Survei Penegasan dan Penetapan Batas Indonesia – Papua Nugini yang dikoordinasikan Kementerian Pertahanan.

Penting pula untuk diketahui bahwa di wilayah perbatasan Provinsi Papua masih kental budaya kepemilikan tanah hak ulayat, baik bagi penduduk Papua sendiri maupun penduduk PNG. Tanah Hak ulayat adalah tanah warisan yang dipercaya oleh penduduk setempat merupakan peninggalan dari nenek moyang dan difungsikan sebagai tempat dilangsungkannya upacara atau kegiatan adat. 

Kedekatan yang erat antara suku di kawasan perbatasan Indonesia dengan PNG ini pada gilirannya turut berpengaruh besar pada interaksi dan perilaku sehari-hari antara keduanya. (Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Membangun Papua, Lukas Enembe: Terima Kasih Atas Dukungan Presiden

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Gubernur Papua Lukas Enembe yang akan menjalani masa cuti kampanye Pilkada 2018, mendukung penuh penunjukan Soedarmo sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Papua, dikarenakan sosoknya yang dinilai berpengalaman dalam bidang pemerintahan.

 

"Saya mengucapkan terima kasih atas penunjukan (Pjs Gubernur) yang dilakukan, dan penunjukan (sosok) Pjs dinilai tepat karena pengalamannya menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu kami sebagai masyarakat Papua mendukung penuh apa yang dilakukan Kemendagri," tutur Lukas saat memberi sambutan dalam acara Pelantikan Sekjen Kemendagri, Pengukuhan Pjs Gubernur Papua, Penyerahan SK Plt Sekretaris BNPP dan SahMen, di Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin (26/2).

Dirinya yang hampir lima tahun memimpin Papua, mengaku sudah melaksanakan pembangunan dan menyejahterakan warga melalui program-program yang dilakukan selama ini. Tak luput, wilayah perbatasan di Papua juga menjadi perhatiannya,  melalui komunikasi dan kooordinasi yang intens dengan pihak-pihak terkait.

"Atas dukungan presiden kami mengucapkan terima kasih. (juga) atas kerjasama pelaksanaan pembangunan yang sudah berjalan selama lima tahun. Kami juga mendukung pemerintahan (Jokowi-JK)," tambah Lukas.

Pjs Gubernur diharapkan dapat lebih memberi rasa aman, damai, serta membawa kemajuan di 'Bumi Cenderawasih'. Dia juga mengingatkan pentingnya koordinasi dengan seluruh pihak, dari jajaran pemda, penegak hukum, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama hingga masyarakat lapisan bawah.

Untuk diketahui, Mendagri Tjahjo Kumolo mengukuhkan Soedarmo sebagai Pjs Gubernur Papua menggantikan sementara Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Lukas Enembe-Klemen Tinal yang cuti masa kampanye Pilkada serentak 2018. 

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.