Menu
RSS

Peran Aktif K/L dan Pemda Untuk Pembangunan Infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dan pemerintah daerah diharapkan berperan aktif  dalam mewujudkan perbatasan sebagai halaman depan negara, melalui pembangunan infrastruktur bidang pendidikan dan bidang kesehatan.

 

Sebagaimana Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019, telah ditetapkan  187 kecamatan lokasi prioritas (lokpri) yang berada di 41 Kabupaten pada 13 Provinsi.

"Disamping itu juga telah ditetapkan 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai upaya menumbuh kembangkan wilayah tersebut dalam rangka percepatan pembangunan di kawasan perbatasan dan sekitarnya," kata Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Plt Ses BNPP) Widodo Sigit Pudjianto, di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (20/7).

Agenda strategis pemerintahan Jokowi-JK yaitu Nawacita, khususnya Nawacita ke-3, memberikan arahan bagi dimulainya peletakan dasar-dasar kebijakan desentralisasi asimetris, yaitu dengan menetapkan dan melaksanakan kebijakan keberpihakan kepada daerah-daerah yang saat ini masih terisolir, tertinggal dan terbelakang. 

"Terutama pada kawasan perbatasan negara dan pulau-pulau kecil terluar; daerah tertinggal dan terpencil, desa-desa tertinggal serta daerah-daerah yang kapasitas pemerintahannya belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik," ucap Sigit.

Pembahasan mengenai fasilitasi pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan infrastruktur bidang pendidikan dan bidang kesehatan dinilai penting, dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur bidang pendidikan dan kesehatan kawasan perbatasan. 

"Maksud pertemuan ini adalah untuk mengkonfirmasi dan mengkoordinasikan program (kegiatan) dan anggaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang pendidikan dan bidang kesehatan kawasan perbatasan yang dibiayai dengan dan DAK Tahun Anggaran 2018," ujarnya.

Kemudian tujuannya adalah agar tersusun data rincian program (kegiatan) dan anggaran pembangunan infrastruktur bidang pendidikan dan bidang kesehatan kawasan perbatasan yang dibiayai dengan DAK Tahun Anggaran 2018. 

Maka dari itu, diharapkan peran aktif dalam mengklarifikasi dan (atau) mengkonfirmasi rincian anggaran Tahun 2018 pada bidang pendidikan dan bidang kesehatan di kawasan perbatasan.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Frans Lebu Raya: Sejak Kunjungan Presiden Jokowi Pembangunan di NTT Luar Biasa

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) periode 2013-2018, Frans Lebu Raya, menyebutkan bahwa pembangunan di NTT, yang merupakan kawasan perbatasan negara, saat ini sudah lebih baik dari sebelumnya.

 

"Terkait perbatasan saya kira pembangunan sudah luar biasa, terutama Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dalam waktu singkat sejak kunjungan Presiden Jokowi pada 2014 lalu sudah ada 3 PLBN yang diresmikan dan beroperasi," kata Frans Lebu Raya, usai acara Pelantikan Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Serah Terima Jabatan Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Provinsi NTTserta Peresmian Komisi Independen Pemilihan Aceh 2018-2023, di gedung Kemendagri, Jakarta, Selasa (17/7).

Tidak hanya di tiga lokasi tadi, sambungnya, direncanakan pula pembangunan dua PLBN tambahan di Napan dan Alor. "Kemudian direncanakan akan dipasang tugu (patung) Bung Karno di kawasan PLBN," ucapnya.

Dia juga mengungkapkan bahwa di kawasan PLBN saat ini sedang dibangun area untuk menunjang perekonomian warga. Hal ini sesuai dengan pesan Presiden Jokowi agar PLBN yang merupakan etalase negara bisa menjadi pusat perekonomian .

"Bahkan skarang sudah jadi tempat wisata, banyak pelintas berselfie ria," ujar dia.

Selain itu, pembangunan infrastruktur, perumahan, bendungan, dan pemberdayaan ekonomi  juga sudah berjalan di sejumlah kabupaten. Koordinasi yang intens dengan aparatur setempat juga menjadikan situasi keamanan di NTT kondusif.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Deputi BNPP Dilantik Jadi Penjabat Gubernur NTT, Mendagri Minta Wujudkan Peningkatan Kesejahteraan Warga

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Robert Simbolon berkoordinasi dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan warga di kawasan perbatasan, dalam hal ini yang ada di Provinsi NTT.

 

Tjahjo mengungkapkan bahwa saat ini sudah berdiri megah dan indah tiga Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yaitu PLBN Wini (di Kabupaten Timor Tengah Utara), Motamasin (di Kabupaten Malaka) dan Motaain (di Kabupaten Belu).

"Ketiga PLBN secara fisik (bangunan) sudah lebih baik dari negara tetangga," kata Tjahjo dalam acara Pelantikan Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Serah Terima Jabatan Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Provinsi NTTserta Peresmian Komisi Independen Pemilihan Aceh 2018-2023, di gedung Kemendagri, Jakarta, Selasa (17/7).

Perwujudan kesejahteraan melalui koordinasi dalam hal pemanfaatan sumber daya yang ada. Sehingga roda perekonomian semakin bergerak dan berdampak langsung terhadap warga, khususnya di NTT. Selain itu, Pj gubernur juga diminta mengupayakan pembangunan perumahan untuk warga yang sebelumnya berjuang dan setia dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tjahjo yang juga Kepala BNPP mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2013-2018, Frans Lebu Raya-Benny Litelnoni. Keduanya dinilai telah bekerja keras dan secara bersungguh-sungguh membangun NTT. 

"Selesainya tugas sudah menunjukkan hasil percepatan pemerataan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat," ucap Tjahjo.

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dengan Nawacita-nya melaksanakan pembangunan dari Sabang sampai Merauke, dan bukan Jawa-sentris. 

"Termasuk di NTT. rekor terbesar bangun irigasi dan 5 bendungan terbesar. Potensi-potensi wisata seperti Labuan Bajo bisa diwujudkan dengan baik yang didukung DPRD,tokoh masyarakat, tokoh adat, dan lainnya."

Diketahui, Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya-Benny Litelnoni, habis masa jabatannya pada Senin, 16 Juli 2018. Sehubungan dengan itu, Kementerian Dalam Negeri menunjuk Robert Simbolon sebagai Penjabat (Pj) Gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan hingga pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT terpilih pada September 2018 mendatang.

Robert Simbolon adalah Deputi I BNPP yang khusus membidangi urusan lintas batas wilayah perbatasan negara. Selain birokrasi, beliau dikenal berpengalaman dan memahami persoalan yang ada di perbatasan, utamanya yang berkaitan dengan penegasan batas wilayah (laut, darat, udara) dengan negara tetangga.

NTT masuk dalam salah satu kawasan perbatasan negara yang juga menjadi perhatian pemerintahan Jokowi-JK. Terdapat 7 kabupaten/kota di NTT diantara 187 lokasi prioritas 2015-2019 (Kupang, TTU, Belu, Malaka, Rote Ndao, Alor, Sabu Raijua). Selain itu, terdapat 3 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang sudah dipoles menjadi megah dan indah yang terletak di Motaain, Motamasin, dan Wini.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.