Menu
RSS

Pemanfaatan Infrastruktur Pendidikan di Perbatasan Jadi Prioritas Kedepan

  • Diterbitkan pada berita

BNPP -  Deputi bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Restuardy Daud menegaskan bahwa fokus pembangunan infrastruktur bidang pendidikan pada tahun 2019, memprioritaskan  pengembangan sumber daya manusia (SDM).

 

Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang memfokuskan APBN 2019 untuk pengembangan SDM. Terkait dengan pengelolaan perbatasan, sambungnya, pembangunan infrastruktur perlu mendapat perhatian dari sisi konsep maupun operasionalnya. 

"Di lingkup dokumen perencanaan pengelolaan kawasan perbatasan kita sudah menginisiasi, yang tadinya hanya pada pembangunan infrastruktur kita dorong pemerataannya. pemanfaatan infrastruktur," kata dia, di Jakarta, Senin (20/8).

Dijelaskan, pembangunan sekolah di kawasan perbatasan harus efektif dalam pemanfaatannya. Dilakukan penyesuaian antara pembangunan jumlah sekolah dengan populasi anak-anak yang ada di satu desa di kawasan perbatasan, dan tidak harus dalam satu desa dibangun sekolah bila minim anak usia sekolahnya. Oleh karena itu aksesibilitas yang dapat menjangkau sekolah di desa yang berdekatan menjadi salah satu fokus pengelolaan.

Anak-anak di kawasan perbatasan kedepannya diutamakan memiliki kualitas SDM yang setara dengan mereka yang di perkotaan. Infrastruktur yang dibangun diisi dengan tenaga pengajar yang memadai. "Jadi kalau pendidiknya sudah memadai kita bicara kompetensi. Membangun perbatasan dengan biaya tinggi tapi kita komit agar saudara kita di perbatasan jadi prioritas."

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memastikan perkembangan pengelolaan kawasan perbatasan, khususnya pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat (Eko Kesra) bidang pendidikan, berjalan dengan baik.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Indonesia-Malaysia Hasilkan Kesepakatan Sementara Dalam Penyelesaian Batas Negara

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Pemerintah Indonesia dan Malaysia kembali melakukan pertemuan dalam rangka penyelesaian masalah batas negara. Pada pertemuan yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, 7-8 Agustus 2018, membuahkan sejumlah poin kesepakatan sementara.

 

Pertama, menyepakati draft MoU ke-21 beserta lampirannya, yaitu segmen yang tidak bermasalah yang sudah dilakukan survei bersama namun belum ada legalisasi oleh kedua pihak. Lalu finalisasi SOP survei bersama terhadap segmen Pulau Sebatik, Sungai Sinapad dan Sungai Sesai.

Kemudian yang tak kalah penting kesepakatan anotasi. Hal ini untuk menghindari perbedaan pemahaman terhada peta kerja yang sudah disiapkan, maka dilakukan penyamaan persepsi terhadap informasi peta maupun kesepahaman bahasanya.

Delegasi Indonesia dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan Informasi Geospasial (BIG), Mabes TNI dan Direktorat Topografi Angkatan Darat (Dittopad).

Diketahui, penyelesaian soal batas negara juga menjadi pembahasan utama Menlu RI dan Menlu Malaysia. Penyelesaian batas wilayah kedua negara dinilai penting dan menjadi prioritas untuk segera diselesaikan.

Menlu Retno L Marsudi pada pertemuan belum lama ini mengatakan bahwa kedua belah pihak akan menyepakati Border Crossing Agreement (BCA) pada Agustus 2018. Selain itu, akan memberi mandat kepada tim teknis masing-masing untuk melakukan negosiasi secara intens. Kesepakatan BCA akan memudahkan finalisasi review Border Trade Agreement untuk keduanya.

Indonesia  dan Malaysia berbatas darat dan laut. Pada batas laut masih dilakukan penyelesaian di Selat Malaka dan Laut Sulawesi, kemudian untuk batas darat masih dilakukan upaya penyelesaian batas wilayah di Pulau Kalimantan. Kedua negara sepakat untuk menyelesaikan satu persatu persoalan batas wilayah negara yang masih bermasalah.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Cermati Kapasitas dan Kompetensi SDM Dalam Pengelolaan PLBN

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Pegawai yang ditugaskan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) diminta untuk memahami mengenai hukum internasional, selain memahami kemampuan (skill) dan pengelolaan manajemen.

 

Hal ini dinilai penting karena terkait dengan negara tetangga dalam hal batas teritorial, sehingga jika sewaktu-waktu ada persoalan dapat segera tertangani.

"Ini beberapa hal yang perlu kita cermati bersama terkait kapasitas dan kompetensi SDM," kata Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Kamis (2/8).

Diakui, saat ini jumlah SDM di PLBN masih sedikit dan rata-rata masih menjadi pegawai daerah. Oleh karena itu, telah disebarkan alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan XXIV sebanyak 30 org di BNPP untuk ditugaskan di PLBN, terutama laki-laki.

"Harus dipahami tugas di plbn ini tugas koordinasi antara pengelola dari pelaksanaan untuk imigrasi,karantina, keamanan dan lain-lain," kata Hadi yang juga mantan Sekretaris BNPP.

Terkait biaya pemeliharaan PLBN, menurutnya perlu dilakukan pendekatan dengan pihak Bappenas dan Kemenkeu untuk diupayakan penambahan pagu indikatif di tahun 2019. Hal ini dikarenakan tidak mudah mengelola PLBN yang besar.

"Namun saya harapkan pada jajaran pejabat struktural jangan lengah. Tugas BNPP tak hanya mengelola PLBN, namun mengelola secara keseluruhan, baik batas negara maupun pembangunannya."

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.