Menu
RSS

Hari Otda Ke-22, Pentingnya Menyebarkan Buah Positif Otda ke Daerah Perbatasan

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Perjalanan usia 22 tahun adalah usia dimana kedewasaan bersemai. Begitu juga dengan perjalan otonomi daerah kita saat ini yang sudah begitu banyak menyemai manfaat dan kebaikan bagi seluruh rakyat. Bangsa kita semakin dewasa menyadari bahwa cara utama yang paling efektif mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah melalui penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis. 

Demikian amanat Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (otda) ke-22 sebagaimana dibacakan Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, Rabu (25/04/2018). 

"Menapaki usia ke-22 tahun otonomi daerah dan menyongsong Dirgahayu HUT Ke-73 Kemerdekaan Republik Indonesia ini, segenap rakyat Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote, tiada kenal lelah terus bekerja keras dan bekerja cerdas untuk memastikan bangsa besar ini terus berlari menjemput impiannya menjadi salah satu bangsa maju di dunia," terang Tjahjo. 

Dengan rasa percaya diri, lanjutnya, bangsa berpenduduk 261 juta jiwa lebih yang terdiri dari ratusan suku dan mendiami ribuan pulau ini terus terpadu, bahu-membahu meraih kemajuan, mengejar ketertinggalan dan mewujudkan kejayaan. 

Disampaikan, penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis artinya bukan hanya mengharuskan daerah-daerah menjalankan kewenangan otonomi daerah berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi juga harus menjadikan transparansi dan partisipasi publik sebagai dasar dan tolak ukur utama dalam setiap pengambilan kebijakan sehingga apapun kebijakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. 

Penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis juga bermakna bahwa pelaksanaan implementasi otonomi daerah didasarkan atas aspek kelembagaan, bukan atas kehendak seseorang atau kelompok tertentu sehingga dalam setiap derap penyelenggaraannya, otonomi daerah taat kepada prinsip bahwa semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. 

"Mewujudkan Nawa Cita sama artinya dengan mewujudkan kesejahteraan rakyat di setiap jengkal tanah air kita. Mewujudkan kesejahteraan akan menjadi sebuah keniscayaan jika otonomi daerah diselenggarakan secara akuntabel, transparan, berkepastian hukum dan partisipatif," kata Mendagri. 

Penyelenggaraan otonomi daerah yang diarahkan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya menjadi syarat utama terwujudnya tujuan utama otonomi daerah yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan daya saing, kreatifitas serta inovasi yang mengandalkan kekhasan daerah. 

Namun, kata Mendagri, jika prinsip-prinsip ini diabaikan maka penyelenggaraan otonomi daerah tidak akan pernah sampai pada tujuannya. Selain itu, penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih merupakan bagian yang sangat penting dari sebuah proses demokrasi. Karena hal itu menjadi syarat mutlak bagi pembangunan yang menyeluruh dan berimbang. 

"Pada kesempatan ini, saya ingin menegaskan kepada semua Kepala Daerah dan Perangkat Daerah, jangan takut untuk berinovasi. Sudah ada jaminan perlindungan hukum, bahwa inovasi tak bisa dipidanakan," tegas Mendagri.

Inovasi di daerah bukan hanya mampu menjadi solusi berbagai persoalan di daerah, meningkatkan daya saing daerah serta gerbang menuju kesejahteraan, tetapi juga menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing bangsa di dunia. Selama inovasi daerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan, Pemerintah dan Kemendagri menjadi yang terdepan melindungi semua kebijakan inovasi di daerah. 

Di sisi lain, lanjut Mendagri, buah positif dari otonomi daerah yang dirasakan adalah munculnya pemerintahan yang lebih responsif akan kebutuhan masyarakat setempat. Peran aktif masyarakat dalam memberikan kontrol sosial juga turut terdorong sehingga tercipta pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu banyak bermunculan inovasi-inovasi yang dilakukan daerah dalam upaya membangun dan mensejahterakan masyarakat. 

"Untuk itu, menjadi tantangan besar bersama yaitu bagaimana menyebarkan sebanyak mungkin buah positif otonomi daerah ke penjuru tanah air terutama saudara-saudara kita yang berada di pulau-pulau terpencil, terluar dan daerah perbatasan atau mereka yang mendiami halaman depan republik ini," kata Tjahjo. 

(Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

Kaltara Layak Ditetapkan Menjadi Daerah Otonomi Penuh

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa Propinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sangat layak ditetapkan menjadi daerah otonomi penuh. Propinsi baru hasil dari pemekaran Propinsi Kalimantan Timur disebutkan telah mengalami banyak kemajuan.

"Perjalanan 5 tahun sejak terbentuknya Provinsi Kaltara, sudah banyak yang telah dicapai. Semua aspek yang dipersyaratkan untuk menjadi daerah otonomi penuh telah dipenuhi," terangnya saat menghadiri sekaligus menjadi Inspektur Upacara pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-5 Provinsi Kaltara di Lapangan Agatish, Tanjung Selor, Senin (23/4). 

Tjahjo yang juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengungkapkan, berdasarkan hasil evaluasi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, pihaknya memutuskan daerah otonomi baru Provinsi Kaltara resmi menjadi daerah otonomi penuh.

Ia berharap pasca masa transisi daerah otonomi baru ke daerah otonom penuh, Kaltara bisa makin memperkuat otonomi daerahnya baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Diingatkan pula agar jajarannya menjaga sinergisitas guna memacu pembangunan infrastrutur dan ekonomi serta percepatan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kaltara dan Indonesia pada umumnya.

Mendagri juga menyampaikan, soal pentingnya pemerintah daerah melaksanakan efisiensi belanja agar pendapatan dan pengeluaran daerah bisa lebih berimbang. 

Kaltara memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Untuk itu, diharapkan kekayaan ini bisa dimaksimalkan agar bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah yang pada gilirannya diarahkan untuk kemakmuran masyarakat Kaltara. 

"Investasi harus bermanfaat untuk rakyat Kaltara. Jangan uangnya lari ke Jakarta semua," tegas Tjahjo. 

Dalam kesempatan itu, ia menyoroti persoalan penurunan angka kemiskinan. Setiap kepala daerah di Kaltara diminta berkreasi dengan tetap berkoordinasi yang baik agar lapangan kerja terbuka lebar. Selain diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing dengan berkoordinasi yang baik untuk menekan inflasi.

Berdasar aturan tentang pemerintahan daerah, usia 5 tahun atau 1 lustrum menjadi patokan apakah sebuah Daerah Otonomi Baru (DOB) itu memenuhi syarat untuk menjadi daerah otonomi penuh, atau gagal dan digabung kembali ke provinsi induk. 

Kaltara sendiri disebutkan Gubernur Irianto Lambrie sudah sangat memenuhi syarat untuk menjadi daerah otonomi penuh. Dari 10 item persyaratan, sesuai Permendagri Nomor 23 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonomi Baru, tinggal menunggu satu item lagi yang segera akan dipenuhi. 

Satu item tersisa itu adalah penyelesaian batas wilayah, yang mana sejauh ini sudah sebagian besar dapat selesaikan. Secara persentase sudah sekitar 96 persen, Kaltara memenuhi syarat untuk menjadi daerah otonomi penuh. 

Irianto menambahkan, selain wajib disyukuri, dinyatakannya Kaltara sebagai daerah otonomi penuh merupakan momentum awal untuk bekerja lebih baik, dalam mewujudkan cita-cita Kaltara menjadi provinsi yang maju dan terdepan. 

"Dengan menjadi daerah otonomi penuh, sekarang Kaltara sudah sejajar dengan provinsi lain di Indonesia. Sekaligus menjadi tantangan bagi kita untuk lebih bersemangat membangun Kaltara, guna tercapainya kesejahteraan masyarakat," kata dia. 

"Keberhasilan Kaltara tidak terlepas dari dukungan masyarakat. Untuk itu, tidak henti-hentinya saya meminta kepada masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap program-program pemerintah. Termasuk dalam hal investasi, masyarakat harus berpikiran terbuka, jangan berprasangka buruk, tetap menjaga kebersamaan. Karena itu sangat penting," demikian Irianto Lambrie. 

(Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

Tinjau Pos Lintas Batas Sota, Kepala BNPP Tegaskan Komitmen Presiden Bangun Perbatasan

  • Diterbitkan pada berita
BNPP - Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo meninjau Pos Lintas Batas (PSB) Sota di Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Propinsi Papua, Minggu (15/04/2018).  Kepala BNPP ke perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Papua Nugini didampingi Pj Gubernur Papua Soedarmo dan Bupati Merauke Frederikus Gebze.
 
Turut mendampingi Plt Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Robert Simbolon, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNNP Boytenjuri dan Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Restuardy Daud. 
 
Selain itu hadir pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, antara lain  Dirjen BAK Eko Subowo, Sesditjen Dukcapil I Gede Suratha, Karo Adpim Ahmad Fathoni, Karo Umum Endang Try Setyasih.
 
Dalam kesempatan itu, Kepala BNPP berpesan kepada Bupati Merauke Frederikus Gebze, Komandan Koramil (Danramil) 1707-16/Sota Kapten Inf Daniel Ngilawane dan ketua adat setempat Daud Limar mengenai komitmen pemerintah pusat dalam membangun Indonesia dari pinggiran/perbatasan sebagaimana tertuang dalam Nawa Cita butir ketiga.
 
"Pak Jokowi ingin semua perbatasan dibangun. Pak Jokowi ingin dari ujung Rondo, Natuna, Skouw, seluruh perbatasan bagus dan ada manfaat bagi masyarakat sekitar," terang Tjahjo yang juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
 
Bupati Frederikus mengatakan, pihaknya terus berupaya melaksanakan amanat pemerintah pusat mengenai pembangunan di kawasan perbatasan. Salah satunya adalah mengenai perluasan dan pengembangan wilayah pertanian di daerahnya, yang mana sejauh ini sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat perbatasan. 
 
Mengenai rencana pembangunan PLBN Sota, dipertegas Danramil 1707-16/Sota Kapten Inf Daniel Ngilawane, saat ini telah disiapkan lahan seluas 100 meter ke arah kanan dan 100 meter ke arah kiri dari Pos Lintas Batas Sota. Secara umum, sebagaimana masterplan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pembangunan dibagi dalam zona pada PLBN Terpadu Sota. Yakni Zona Inti, Zona Sub Inti dan Zona Pendukung.
 
Kepala BNPP menekankan bahwa pembangunan di kawasan perbatasan membutuhkan kerja sama semua pihak, dari Kementerian/Lembaga terkait, TNI, Polri dan masyarakat setempat. Selain PLBN itu sendiri, di kawasan perbatasan pengin juga memperhatikan berbagai aspek pendukung. 
 
"Pasar darurat (tradisional), rumah sakit (puskesmas), sampai Koramil, Polsek, markas pamtas, guru-gurunya untuk sekolah menengah, jangan mau kalah sama sebelah," kata Tjahjo.
 
Rencananya, Kepala BNPP Tjahjo Kumolo bersama Ketua Pengarah BNPP yang juga Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto pada Senin (16/04/2018) besok akan mencanangkan Program Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2018. 
 
Kegiatan diikuti pejabat lintas Kementerian dan Lembaga Pemerintah NonKementerian (LPNK), pejabat BUMN, Forkopimda dan pimpinan instansi vertikal di Propinsi Papua, Bupati/Walikota Perbatasan se-Propinsi Papua dan Papua Barat dan Kepala Badan/Bagian Perbatasan di 41 Kabupaten/Kota serta Kepala Badan/Biro Perbatasan di 13 Propinsi, SKPD Kabupaten Merauke dan Pemerintah Propinsi Papua dab Kepala Kampung se- Kabupaten Merauke.
 
Pencanangan program kegiatan dan hasil pembangunan di kawasan perbatasan Negara dalam forum Berhamburan ini diharapkan akan memperkuat komitmen Kementerian/Lembaga Pemerintah NonKementerian (LPNK) dan daerah dalam pengelolaan infrastruktur dan pembangunan di kawasan perbatasan.
 
Pencanangan Program Bersangkutan 2018 bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan perbatasan Negara secara komprehensif dan terpadu/terintegrasi melalui kegiatan lintas Kementerian/Lembaga di daerah perbatasan (Humas BNPP)
Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.