Menu
RSS

Mendagri Optimis Pemilu Serentak 2019, Berlangsung Luber, Jujur dan Adil

 

LUWUK BANGGAI - Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Tjahjo Kumolo, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri), meyakini Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 akan berjalan Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luber) dan Jujur Adil (Jurdil). Hal tersebut sesuatu yg tidak bisa ditawar dan merupakan perintah konsitusi dan Undang-Undang (UU) Pemilihan Umum (Pemilu).

Seperti diketahui, landasan hukum.pelaksanaan pemilu adalah UU Nomer 7 tahun 2017 tentang Pemilu. "UU tersebut mengikat semua pihak, baik penyelenggara pemilu, pemerintah dan pemda, parpol, kontestan dan seluruh aktor-aktor terkait dgn penyelenggaraan pemilu," kata Tjahjo.

Menurutnya, UU telah mengatur secara baik dan sistematik guna mewujudkan tatakelola pemilu yg luber, jujur dan adil. Bahkan telah disusun aturan lebih teknis oleh penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP. "Aturan tersebut mengikat semua pihak," ujar Mendagri, dalam siaran pers nya.

Penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP), lanjutnya, adalah lembaga yg bersifat nasional, mandiri dan tetap. Keputusannya sangat independen dan siapapun tidak dapat mengintervensi penyelenggara pemilu.

Jika ada yang coba-coba menyalahi aturan, maka hal itu beresiko terkena pidana pemilu sesuai UU pemilu.

"Kita bersyukur rekan penyelenggara pemilu saat ini adalah orang-orang yang berintegritas tinggi, dipilih melalui seleksi yg ketat oleh pansel independen dan persetujuan DPR," puji Tjahjo.

Disisi lain, beliau menekankan, kontrol publik terhadap proses dan tahapan pemilu sangat ketat dilakukan oleh pers, masyarakat sipil, perguruan tinggi, NGO/LSM, termasuk dunia internasional.

"Jadi tidak ada ruang sedikitpun bagi pihak-pihak yg coba-coba berbuat curang, tidak jujur dan tidak adil," ujarnya.

Disamping itu, masih ada mekanisme pengujian keputusan, baik melalui pengawas pemilu, sentra Gakumdu PTUN, MA dan, MK . "Dan untuk pertama kalinya Pemilu nasional.kita memiliki pengawas pemilu sampai tingkat TPS sesuai UU 7 tahun 2019," paparnya.

Disamping adanya saksi dari masing-masing Parpol dan Paslon, diyakini pula, bahwa tata kelola pemilu saat ini jauh lebih baik dari masa-masa sebelummya.

Meski demikian, Tjahjo memaklumi, apapun isu bisa diseret-seret ke ranah politik. Menurutnya, hal tersebut sebenarnya hal biasa saja dalam.proses pembangunan demokrasi. Demokrasi sebagai sebuah proses maka pasti terjadi saling kontrol antara lembaga-lembaga dan cabang-cabang kekuasaan negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, termasuk adanya kontrol dari infra.struktur politik dari parpol, pers, akademisi, ormas/LSM/NGO dan tokoh masyarakat. Hal tersebut sebagai bentuk check and balance  dalam pengelolaan kekuasaan negara. 

"Hal tersebut harus dimaknai bahwa justru dengan hal tersebut bahwa demokrasi Indonesia semakin matang dan maju," tandas mantan anggota DPR beberapa periode ini.

 

Kasus KTP-el Tidak Berhubungan dengan Pemilu

Terkait persoalan kasus penemuan sekarung blangko KTP-el baru-baru ini, Mendagri menjelaskan, dalam tata kelola blanko KTP-el tersebut, terdapat pelanggaran Standar Operational Procedure (SOP) sehingga terdapat KTP rusak/invalid dan lain-lain yang tidak.dimusnahkan, serta adanya tindak pidana pencurian dan perbuatan oknum yang sengaja membuang KTP-el rusak/invalid/kedaluarsa yang merupakan murni tindak pidana.

"Dan kami sangat serius minta Kabareskrim Polri mengusut, menangkap dan menghukum seberat-beratnya para pelaku.

Kami pasti tindak aparatur siapapun yang terlibat termasuk pecat. Dan pidanakan. Kami tidak pernah lindungi aparatur yg korup dan tidak bertanggungjawab," kata Tjahjo tegas.

Tjahjo juga menegaskan, masalah KTP--el.akhir-akhir ini tidak ada hubungannya dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu. Soal DPT adalah otoritas mutlak KPU dan penyelenggara Pemilu.

"Kemendagri hanya memberikan DP4 sesuai amanat UU 7 tahun 2017 tentang pemilu. Hal tersebut sudah dilaksanakan. DP4 diserahkan Kemendagri kepada KPU tahun lalu, tanggal 17 Desember 2017," urainya.

Jadi masalah KTP-el, beliau kembali menekankan, sama sekali tidak ada hubungannya dengan DPT Pemilu. "Dan kami tidak punya hak untuk mencampuri kewenangan KPU. Tugas pemerintah dan pemda sesuai UU hanya membantu saja," jelasnya

Menurutnya lagi, yang tentukan DPT dan tahapan pemilu sepenuhmya wewenang penyelenggara pemilu. Demgan demikian, tidak.tepat jika.soal tindak pidana terkait KTP-el dikaitkan dengan pemilu. Jumlah pemilih dan yang terdaftar setiap TPS akan di umumkan oleh KPU dan bisa diakses oleh masyarakat.

"Jadi dengan mudah dapat dilacak. jika ada orang mau.datang tiba-tiba coblos sembarangan dan penyelenggara pemilu berhak tolak," tandasnya.

Dipaparkannya, jumlah pemilih setiap TPS hanya maksimal 300 orang jadi masyarakat di TPS saling kenal, saling awasi, kontestan, saksi parpol, paslon, dan pengawas TPS, akan saling kontrol dan saling mengawasi. 

Jadi, tegas Tjahjo, tidak benar asumsi dan dugaan tersebut. Dan itu adalah tindak pidana pemilu jika ada yang curang.

Pihaknya selalu ingatkan untuk melawan racun demokrasi, berupa: politik uang, politisasi sara dan kampanye negatif.

"Dan hari ini, saya Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo menegaskan mari kita tolak dan lawan siapapun yang coba-coba melakukan kecurangan dalam pemilu," katanya.

 

(Humas BNPP)

Kepala BNPP Prihatin Masih Ada OTT Kepala Daerah

 

LUWUK BANGGAI – Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Tjahjo Kumolo, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri), menyampaikan keprihatinannya dengan terus terjadi kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Hal ini Ia ungkapkan pada saat tiba di Luwuk untuk peringati Hari Nusantara, Rabu (12/12).

“Tentu saya prihatin OTT kepala daerah terus terjadi. Beberapa waktu yang lalu tersiar kabar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap enam orang dalam kegiatan operasi tangkap tangan di Cianjur, Jawa Barat, Salah satu yang ditangkap adalah kepala daerah yang dalam hal ini bupatinya,” ujarnya.

Padahal dirinya selaku Mendagri, pada setiap forum apapun dan pada kesempatan di manapun , selalu ingatkan semua aparat, kepala daerah dan termasuk aparat di internal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan BNPP sendiri selalu mengingatkan area rawan korupsi.

"Sebagai Mendagri dan pribadi, jujur sangat sedih masih terjadi OTT. Mulai dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden  Ketua KPK serta saya sendiri selalu ingatkan area rawan korupsi, dintaranya: perencanaan anggaran, dana hibah dan  Bansos, retribusi pajak, jual beli jabatan, perijinan  serta mekanisme pembelian barang dan jasa," paparnya.

Kemendagri dan BNPP mendukung penuh segala bentuk dan upaya pencegahan serta penindakan dari tindak pidana korupsi dalam rangka pemberantasan korupsi sebagai ancaman keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara negara.

"Mari kita hindari dan ikut mekanisme sesuai dengan aturan dan etika yang ada. Pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semangat progresif revolusioner dari semua pihak," tegasnya.

Menyikapi hal tersebut, Ia juga menyatakan agar setiap kepala daerah yang tersangkut tindak pidana korupsi agar kooperatif dengan KPK dengan tetap berpegang asas praduga tidak bersalah sampai berkekuatan hukum tetap, pungkasnya.

 

(Humas BNPP)

Deputi II BNPP Hadiri Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lahat

LAHAT - Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan (Deputi II) Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), H. Boytenjuri mewakili Menteri Dalam Negeri hadiri acara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Bupati Lahat, Cik Ujang dan Wakil Bupati Lahat, Haryanto oleh Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H. Herman Deru, untuk masa kepemimpinan tahun 2018-2023, di Griya Agung Palembang, Minggu, (9/12).

"Pelaksanaan acara berjalan dengan baik, lancar dan khidmat serta disertai dengan kirab yang mencontoh seperti acara pelantikan Gubernur di Istana Negara," tutur Deputi II, yang akrab dipanggil Pak Boy.

Acara ini dihadiri pula oleh unsur Forkopimda Provinsi Sumsel dan Kab. Lahat, Ketua dan Anggota DPRD Sumsel dan Kabupaten Lahat, Kepala OPD Prov. Sumsel, OPD Kab. Lahat, Para Camat dan Kepala Desa se Kab. Lahat, Ibu ibu PKK, Dharma Wanita, Para sesepuh Sumsel serta undangan lainnya. 

Pada kesempatan tersebut, Boy menyampaikan amanat Mendagri untuk Gubernur Sumsel beserta masyarakat Sumsel berupa salam dan  selamat atas kelancaran kegiatan hari itu. "Semoga selalu aman, damai, kondusif serta sukses di segala bidang kehidupan masyarakat," kata Boy menirukan pesan Mendagri.

Untuk diketahui, pasangan yang akrab disebut 'Cahaya' (Cik Ujang-Haryanto) sendiri ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Lahat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lahat terpilih dalam Pilkada Lahat tahun 2018 pada tanggal 21 Agustus 2018 yang lalu.

Dalam prosesi pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lahat  periode 2018-2023 tersebut, diawali dengan penyerahan Surat Keputusan  Menteri Dalam Negeri oleh Gubernur Sumsel, yang didampingi Wakil Gubernur Sumsel Ir H Mawardi Yahya bertempat di ruangan utama Griya Agung, yang dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas.

Pasangan 'Cahaya' menang dalam Pilkada serentak pada 27 Juni 2018 lalu. Keduanya berhasil unggul dari pasangan lainnya dengan perolehan suara  91.031 atau  43,3 persen. Disusul pasangan Bursah Zarnubi – Parhan Berza dengan 49.667 suara. Kemudian Nopran Marjani – Herliansyah 45.207 suara, Purnawarman Kias – Rozi Adiansyah 13.761 suara, dan terakhir Hapit Padli – Erlansyah Rumsyah 10.371 suara. Terdapat suara sah sebanyak 210.037 sedangkan suara tidak sah 10.320 suara. Sehingga total ada 220.357 suara. Hasil tersebut  merupakan hasil akhir pleno yang telah digelar KPUD Lahat.

Gubernur Sumsel berpesan kepada kedua pasangan Kepala Daerah ini, ketika memegang amanah sebagai kepala daerah untuk tidak gampang mengganti dan memecat pejabat.

"Saya meminta Pak Cik Ujang dan Pak Haryanto tidak gampang mengganti dan  dan memecat pejabat,” kata Herman.

Herman mengingatkan Cik Ujang sebagai Bupati untuk sinergi dengan Haryanto sebagai Wakil Bupati dengan tetap menjaga hubungan harmonis yang kuncinya tidak lain adalah saling pengertian dangan membuka komunikasi yang terbuka sejak dari awal pengabdian.

 

(Humas BNPP dan berbagai sumber)

Gubernur NTT Gandeng BNPP Jajaki Kerjasama dengan Timor Leste

KUPANG - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat berinisiatif menjajaki peluang kerjasama dengan Republik Demokratik Timor Leste (RTDL) dengan mengikutsertakan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) selaku lembaga yang mengoordinir pengelolaan kawasan perbatasan Republik Indonesia (RI). Hal ini ditandai dengan kunjungan kerja (kunker) ke Distrik/Otoritas Khusus Oecussi RDTL, (10/12).

"Kunjungan kerja dimaksudkan untuk menjajaki peluang kerjasama RI-RTDL, khususnya Provinsi NTT dan Distrik/Otoritas Khusus Oecussi, diberbagai bidang, terutama bidang ekonomi dan  sosial budaya," urai Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara (Deputi I) BNPP Robert Simbolon, yang turut hadir mewakili Menteri Dalam Negeri dalam kunjungan tersebut.

Turut serta dalam kunjungan kerja ke negara tetangga itu, Walikota Kupang dan para Bupati atau pejabat yang mewakili dari seluruh kabupaten se-daratan Timor, yaitu Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Kabupaten Belu, dan Kabupaten Malaka, Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi NTT, dan pejabat Kementerian/Lembaga terkait.

Robert menjelaskan, rombongan Gubernur NTT memasuki Distrik Oecussi melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN Wini),  di Kabupaten TTU. Kunker diawali dengan pertemuan tokoh-tokoh adat dari masyarakat di kawasan perbatasan dua negara "Dilanjutkan dengan rangkaian peninjauan proyek-proyek infrastruktur strategis RDTL di Distrik Oecussi, yaitu Proyek Pembangkit Listrik, Proyek RS Jantung berstandar internasional, Proyek Jembatan Oecussi dengan panjang 420 meter, dan Proyek Bandara Internasional Oecussi," papar Robert yang juga mantan Penjabat Gubernur NTT ini.

Rangkaian kegiatan Kunker diakhiri dengan pertemuan bilateral antara Gubernur NTT dan Presiden Distrik/Otoritas Khusus Oecussi, Mari Al-Katiri, dgn kesepakatan pokok utk membentuk Tim Kerja Teknis Bersama (Joint Technical Working Team) untuk merumuskan bentuk-bentuk kerjasama kedua negara di kawasan tersebut. "Kerjasama diharapkan telah dapat dimulai pada tanggal 20 Mei 2019, bersamaan degan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RDTL," tuturnya.

(Humas BNPP)

Info for bonus Review William Hill here.