Menu
RSS

Items filtered by date: Kamis, 19 Juli 2018

42 Lulusan IPDN Ditempatkan di Kaltim, Sebagian di Kawasan Perbatasan

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Sebanyak 42 lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri ditempatkan di Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim). Dari jumlah itu, hampir 50 persennya (20 orang) ditempatkan di kabupaten yang merupakan kawasan perbatasan negara.

 

Serah terima penempatan puluhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemendagri lulusan IPDN Angkatan XXIV 2017, dihadiri oleh Kepala Biro Keuangan, Umum dan Humas Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Karo KUH BNPP) Komaedi. Sementara, wakil dari Pemprov dihadiri Pj Sekda Provinsi Kaltim, Meiliana.

Dalam sambutannya, Kepala Biro KUH BNPP mewakili Mendagri, meminta kepala daerah setempat memberikan pembinaan agar para CPNS dapat memahami dengan baik tugas dan fungsinya selaku aparatur pemerintahan daerah. 

"Selain itu, agar mereka didayagunakan sesuai dengan kompetensinya masing-masing, sehingga dapat turut berkontribusi terhadap kemajuan daerah," ucap Komaedi, di gedung Pemprov Kaltim, Kamis (19/7).

Dia juga meminta para CPNS menjunjung tinggi integritas, loyalitas dan disiplin dalam menjalankan tugas dimanapun mereka ditempatkan. Penempatan harus dimaknai sebagai amanah yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, serta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

Mengakhiri sambutan, dirinya mengucapkan selamat bertugas kepada para lulusan IPDN angkatan XXIV 2017. Diharapkan amanah yang diberikan bisa dipegang teguh dan menjaga nama baik almamater.

"Saya yakin dan percaya kalian mampu melaksanakan tugas ini dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan melindungi kita semua," katanya.

Sebanyak 42 CPNS lulusan IPDN angkatan XXIV yang terdiri dari 31 laki-laki dan 11 perempuan ditempatkan di 10 Kabupaten/Kota di Kaltim. Dua puluh diantaranya ditugaskan di dua kabupaten yang merupakan kawasan perbatasan, yaitu Kab. Berau, yang memiliki 1 lokasi prioritas (10 CPNS) dan Kab. Mahakam Ulu, yang memiliki 2 lokasi prioritas (10 CPNS).

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Prioritaskan Nawacita, 35 Persen Lulusan IPDN Ditempatkan di Kawasan Perbatasan

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menempatkan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan XXIV tahun 2017 di lintas provinsi dan sejumlah daerah perbatasan negara.

 

Penempatan ini sebagai implementasi lanjutan (kedua) Peraturan Menteri Dalam Negeri 78/2017 tentang Penempatan dan Perpindahan Lulusan IPDN, yang menegaskan bahwa lulusan IPDN ditempatkan lintas provinsi dan di daerah-daerah perbatasan negara.

"Kebijakan penempatan diilhami Peraturan Presiden 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019," kata Mendagri sekaligus Kepala BNPP Tjahjo Kumolo dalam sambutan Penempatan CPNS Lulusan IPDN Angkatan XXIV Tahun 2017, yang diwakili Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Plt Ses BNPP) Widodo Sigit Pudjianto, di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (19/7).

Dimana, sambung dia, Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menetapkan satu dari sembilan agenda prioritas Nawacita (Nawacita ke-3), yaitu 'Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa-desa dalam kerangka negara kesatuan'. Agenda tersebut harus dimaknai bersama sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam rangka pengembangan wilayah dan memajukan daerah.

Para lulusan IPDN dituntut untuk dapat memberikan sumbangsih nyata dalam menjawab tantangan tersebut. Mengingat, selaku kader pemerintahan dalam negeri dan pelopor revolusi mental, lulusan IPDN ini telah ditempa intelektualitasnya melalui pengajaran, keterampilan melalui pelatihan serta mental dan disiplin melalui pengasuhan.

"Lulusan angkatan XXIV akan ditempatkan dengan proporsi presentase 15 persen pada instansi pusat, 35 persen pada kawasan perbatasan negara, serta 50 persen pada pemerintah daerah," ucap Sigit.

Mereka diminta untuk menjunjung tinggi integritas, loyalitas dan disiplin dalam menjalankan tugas dimanapun mereka ditempatkan. Penempatan harus dimaknai sebagai amanah yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, serta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

Pada kesempatan ini, para kepala daerah diminta agar memfasiitasi pelaksanaan pengucapan sumpah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan memberikan pembinaan agar para lulusan IPDN dapat memahami dengan baik tugas dan fungsinya selaku aparatur pemerintahan daerah.  

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.