Menu
RSS

Items filtered by date: Senin, 02 Juli 2018

Plt Sekretaris BNPP: Pelaksanaan Pilkada di Wilayah Perbatasan Membanggakan

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Penyelenggaraan Pilkada 2018, khususnya di wilayah perbatasan, berlangsung aman dan lancar. Kelancaran mulai dari segi pengamanan hingga partisipasi pemilih yang mengalami kenaikan dari Pilkada tahun sebelumnya, yaitu diatas 70 persen.

 

Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Widodo Sigit Pudjianto mengaku bangga karena seluruh pihak lebih menunjukkan kekompakannya saat pelaksanaan pemungutan suara di sejumlah daerah di wilayah perbatasan.

"Pilkada 2018 di wilayah perbatasan ternyata kekompakan lebih tinggi, saya bangga," ucap Sigit di Jakarta, Senin (2/7).

Dia menambahkan, tidak ada permasalahan berarti saat proses pemungutan suara. Hal ini juga tak lepas dari dukungan TNI-Polri yang bahu membahu mengamankan jalannya proses pemilihan pasangan calon kepala daerah di wilayah perbatasan.

"Ngga ada konflik,pelaksanaan on time.partisipasi pemilih juga banyak. Teman-teman di PLBN juga turut aktif menyukseskan Pilkada di perbatasan," katanya.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Uji Materiil UU Pemilu No 7/2017 Tak Dapat Diterima, Ini Penjelasannya..

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Pemerintah menjabarkan sepuluh (10) poin dalam penjelasan terhadap dalil uji formil yang dimohonkan para pemohon terkait dengan uji materiil Pasal 10 ayat (1) huruf C, ayat (2), ayat (3), dan lampiran I UU RI No 7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap UU 1945.

 

Poin pertama, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar." Makna dari "Kedaulatan  berada di tangan rakyat" adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Perwujudan kedaulatan rakyat dimaksud dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat UU sebagai landasan bagi semua pihak di NKRI dalam menjalankan fungsi masing-masing.

"Serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut," kata Kabiro Hukum Kemendagri Widodo Sigit Pudjianto selaku wakil pemerintah dalam sidang uji materiil UU Pemilu No 7/2017 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (2/7).

Poin kedua, sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (6) UUD 45, pemilihan umum (Pemilu) untuk memlilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, setiap lima tahun sekali. Pemilu dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap WNI terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga daerah.

Kemudian, sambungnya, dengan asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai kehendak hati nurani tanpa perantara. Keempat, secara prinsipil UU a quo (tersebut) diperlukan sebagai dasar untuk menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan pemilu yang termuat dalam tiga UU, yaitu UU No 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, UU No 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan UU No 8/2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD.

"Selain itu, juga dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggara dan peserta pemilu, sistem pemilihan, manajemen pemilu dan penegakan hukum dalam satu UU yaitu UU tentang Pemilu," kata pria yang juga menjabat Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) ini.

Perlu disampaikan juga, pada poin kelima, bahwa ketetapan tindakan pembuat UU telah sesuai dengan beberapa putusan-putusan MK sebelumnya, antara lain Putusan No 26/PUU-VII/2009 tentang Pengujian UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945, Putusan No 51-52-59/PUU-VI/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945, Putusan No 010/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 tentang Pengujian UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945 serta Putusan MK No 010/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 tentang Pengujian UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945.

Poin selanjuntnya, bahwa berdasarkan putusan MK tersebut, ditemukan kondisi -kondisi yang menjadi dasar suatu pembentukan dan (atau) materi UU yang dinilai bersifat Open Legal Policy yaitu UUD 45 memberikan mandat kepada pembentuk UU untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya. Dan, UUD 45 tidak memberikan mandat kepada pembentuk UU untuk mengatur suatu materi lebih lanjut.

Pada poin ketujuh, bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 45 yang merupakan batu uji terhadap pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf c UU a quo sama sekali tidak menetapkan bahwa jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota adalah lima orang seperti yang dikehendaki pemohon. Dengan demikian jelas bahwa pengaturan mengenai jumlah anggota KPU Kab/Kota adalah pengaturan yang bersifat open legal policy.

"Poin kedelapan, anggapan pemohon yang menyatakan bahwa jumlah anggota KPU kab/kota yang hanya tiga orang akan berimplikasi terhadap terganggunya asas pelaksanaan pemilu sebagaimana dimaksud pasal 22E UUD 45 serta berpotensi terganggunya pelaksanaan pemilu. Maka sebaiknya pemohon memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan persoalan inkonstitusionalitas norma dan persoalan pada tataran implikasi norma,"

"Dengan demikian mengingat dalil yang disampaikan pemohon terhadap Pasal 10 ayat (1) huruf c UU a quo menyangkut mengenai implementasi norma yakni kekhawatiran bahwa pelaksanaan norma a quo akan mengakibatkan terganggunya pelaksanaan pemilu, dan bukan mengenai kesalahan atau pertentangan norma dengan UUD 45, maka pemerintah berpendapat MK tidak memiliki kewenangan untuk mengadili apa yang dilakukan oleh suatu lembaga negara dalam suatu pengujian UU, tetapi mengadili norma yang bertentangan dengan UUD 45. Oleh karena itu sudah sepatutnya permohonan pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf c UU a quo yang diajukan pemohon dinyatakan tak dapat diterima," tambahnya.

Pada poin berikut, pengurangan jumlah anggota KPU kab/kota dimana tidak lagi berjumlah lima orang, akan tetapi menjadi tiga orang, merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka melakukan efisiensi pendanaan pemilu.

Terakhir, pemerintah menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi rujukan yang berharga bagi pemerintah Indonesia pada khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Atas dasar pemikiran tersebut, pemerintah berharap agar para pemohon nantinya dapat ikut serta memberi masukkan dan tanggapan terhadap penyempurnaan UU a quo di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.