Menu
RSS

Items filtered by date: Rabu, 04 Juli 2018

Tok! Komisi II DPR Setujui Pagu Indikatif dan Usulan Penambahan Anggaran BNPP Untuk Tahun 2019

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Komisi II DPR RI menyetujui pagu indikatif tahun 2019 Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebesar Rp193.968.340.000 dan usulan penambahan anggaran tahun 2019 sebesar Rp30.000.000.000.

 

"Untuk pengalokasian anggaran, Komisi II meminta kepada BNPP menyampaikan rincian program (kegiatan) dengan memperhatikan saran dan masukan yang disampaikan oleh Komisi II DPR, untuk selanjutnya dibahas pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan datang," kata Nihayatul Wafiroh, saat memimpin RDP antara Komisi II DPR dengan Kemendagri-BNPP, di Tangerang, Banten, Rabu (4/7).

Komisi II DPR juga menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2019 BNPP sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) yang akan dialokasikan untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp21.000.000.000, dan program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebesar Rp9.000.000.000.

"Komisi II akan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi kebutuhan tambahan anggaran tersebut diatas dalam pembahasan di Badan Anggaran DPR RI," tutur dia.

Para wakil rakyat berharap agar anggaran untuk kebutuhan program kegiatan di tahun 2019 ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang tinggal di wilayah perbatasan.

Selain BNPP, Komisi II DPR juga menyetujui jumlah pagu indikatif tahun 2019 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebesar Rp3.140.719.823.000 dan usulan tambahan anggaran tahun 2019 sebesar Rp1.277.686.119.000.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

BNPP Alokasikan Pagu Indikatif 2019 Untuk Kelola Dua Program

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) selaku koordinator sejumlah kementerian/lembaga (K/L) dan pemda di wilayah perbatasan, memperoleh pagu indikatif sebesar Rp193.968.340.000 untuk tahun 2019. Anggaran ini akan dialokasikan untuk mengelola dua program.

 

Kedua program itu adalah program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, serta program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

"Untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya alokasi anggaran sebesar Rp128.717.964.000," kata Kepala BNPP Tjahjo Kumolo diwakili Pelaksana Tugas Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Tangerang, Banten, Rabu (4/7).

Program dukungan manajemen dilaksanakan untuk memperkuat dukungan pengelolaan teknis dan kelancaran pelayanan administrasi umum, termasuk kepegawaian serta kebutuhan organisasi di lingkungan Sekretariat BNPP.

"Kemudian untuk program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, alokasi anggarannya sebesar Rp65.250.376.000," ucap Tjahjo yang juga Menteri Dalam Negeri. 

Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk koordinasi dan fasilitasi lingkup BNPP dan antarlintas kementerian/lembaga (K/L) dalam melaksanakan Program Prioritas Nasional dan Kegiatan Prioritas Nasional Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Pembangunan Kawasan Perbatasan.

Selain itu, dengan memperhatikan target capaian Pengelolaan Perbatasan Negara sebagai Prioritas Nasional dan khususnya pelaksanaan Program Nawa Cita Ke-3 pada  tahun 2019, maka sesuai tugas dan fungsi, BNPP membutuhkan peningkatan fasilitasi dan koordinasi lintas K/L dan pemerintah daerah terkait pengawalan pelaksanaan  percepatan pembangunan perbatasan negara.

"Baik dalam aspek pemenuhan aspirasi masyarakat, dinamisasi dan pengamanan wilayah, serta pelaksanaan pembangunan skala prioritas," katanya.

Terkait itu pula, sambung Sigit, pihaknya mengusulkan Tambahan Pagu Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp30.000.000.000 yang dipergunakan untuk dua program. Pertama, program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp21.000.000.000, dengan rincian: 

a. Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara TA. 2020-2024 dan Forum FGD pendukung pusat dan daerah serta Fasilitasi Perpres Rencana Induk sesuai Perpres No. 44 Tahun 2017 sebesar Rp6.000.000.000.

b. Finalisasi Rancangan Perpres Manajemen Perencanaan dan Penganggaran Pengelolaan, Perbatasan Negara sebesar Rp1.000.000.000 

c. Penyelenggaraan Rakorbangtas tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat sebesar Rp2.500.000.000.

d. Penyelanggaraan Rakor Pengendalian dan Evaluasi pencapaian Target Pengelolaan Perbatasan Negara sebesar Rp1.000.000.000

e. Penguatan Kapasitas Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah berdasarkan Permendagri No. 140 Tahun 2017 termasuk alokasi Dana Dekosentrasi sebesar Rp7.500.000.000

f. Peningkatan Sosialisasi Pengelolaan Perbatasan Negara melalui media massa dan elektronik sebesar Rp3.000.000.000 

Kedua, program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebesar Rp9.000.000.000, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Fasilitasi Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara sebesar Rp3.000.000.000.

b. Fasilitasi Master Paln dan Businnes Plan PLBN dan Lokasi Prioritas sebesar Rp5.000.000.000.

c. Bimbingan Teknis penguatan Kapasitas Aparatur BPPD dan Kecamatan sebesar Rp1.000.000.000.

Pagu indikatif BNPP untuk tahun 2019 disebutkan  secara umum mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp9.573.940.000 (4,71%) dari tahun 2018, sebesar Rp203.542.280.000.

Pengelolaan perbatasan negara dalam Rancangan RKP Tahun 2019 masuk bidang pembangunan wilayah, melalui Program Prioritas Nasional Pengelolaan Perbatasan TA. 2019, yaitu; percepatan penyelesaian dan penegasan batas wilayah negara untuk menegakan kedaulatan NKRI (Termasuk Pemeliharaan Tapal Batas Wilayah Negara), pemenuhan pelayanan sosial dasar publik, pembangunan sarana prasarana pemerintahan.

Kemudian, pengembangan perekonomian masyarakat berbasis potensi wilayah, pengelolaan dan Pengembangan Pos Lintas Batas Negara Terpadu (PLBN) dan Lintas Batas Negara serta penguatan Kelembagaan Dan Regulasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara serta Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara.

Pagu indikatif yang diperoleh berdasarkan surat Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor S-269/MK.02/2018 dan Nomor B.209/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2018 tanggal 16 April 2018, terkait Pagu Indikatif  K/L Tahun 2019.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Bahas Pagu Indikatif 2019, BNPP Hadiri Rapat Dengan DPR

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), di Tangerang, Banten, Rabu (4/7).

 

Sesuai undangan No AG/10844/DPR RI/VII/2018, RDP pagi ini dibahas mengenai pagu indikatif yang akan digunakan untuk kegiatan program di tahun 2019 mendatang. RDP kali ini dihadiri Pelaksana Tugas Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto, Deputi BNPP, Asdep, Kepala Biro dan sejumlah staf. Hadir juga Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, sejumlah Dirjen beserta staf.

Acara Rapat DPR RI masa persidangan V Tahun Sidang 2017-2018 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi DPR tanggal 25 April 2018 dan sesuai hasil keputusan rapat intern Komisi II DPR RI tanggal 21 Mei 2018, DPR juga mengadakan RDP yang dilakukan secara konsinering dengan seluruh mitra kerja Komisi II untuk membahas pagu indikatif RAPBN 2019. 

RDP terkait pagu indikatif 2019 BNPP ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya pada 6 Juni 2018 lalu. Pada rapat hari ini, Selain membahas pagu indikatif, akan dilakukan juga penyusunan hasil pembahasan.

Selain BNPP, RDP terkait pagu indikatif 2019 juga dilakukan dengan sejumlah kementerian/lembaga, diantaranya Kementerian Sekretariat Negara, KemenPAN-RB, KPU RI dan Bawaslu RI.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.