Menu
RSS

Items filtered by date: Senin, 09 Juli 2018

Kelola PPKT, Plt Gubernur Aceh Akan Lakukan Koordinasi Yang Substansial

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah memastikan akan melakukan koordinasi yang lebih baik lagi terkait dengan pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) yang ada di Provinsi Aceh.

 

Berdasarkan perbincangannya dengan Deputi II Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Boytenjuri, Nova mengaku sudah membuat skema komunikasi dalam rangka pengelolaan perbatasan, dalam hal ini PPKT.

"Tadi saya sudh bicara dengan Pak Boy (Deputi II BNPP), Insya Allah sudah ada skema komunikasi yang akan kita buat," katanya usai acara pelantikan Pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan kemendagri dan BNPP serta penyerahan SK Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh dan Plt Bupati Bener Meriah, di gedung Kemendagri, Jakarta, Senin (9/7).

Koordinasi dengan kementerian/lembaga (K//L) terkait pengelolaan perbatasan juga akan dilakukan dalam pengelolaan PPKT yang lebih substansial, baik itu pembangunan infrastruktur maupun pemenuhan kebutuhan sosial dasar.

Nova pada Februari 2017 lalu menyatakan bahwa pihaknya turut menjalankan apa yang menjadi roadmap dan master plan pengelolaan wilayah perbatasan yang dikoordinasi oleh BNPP.

"Kita selalu berkoordinasi dengan BNPP yang bisa dilakukan kapan saja. tidak ada kebijakan khusus tentang pengelolaan perbatasan selain yang sudah digariskan," kata Nova di sela Rakor Gubernur se-Indonesia, di Jakarta, Rabu (7/2).

Sejumlah pembangunan infrastruktur diakui sudah dilakukan di lokasi yang merupakan wilayah perbatasan. Salah satunya adalah pembangunan jetty (dermaga) di Pulau Rondo untuk memenuhi kebutuhan warga.

"Dan pembangunan di lokasi yang berbatasan dengan Selat Malaka. yang dibangun infrastruktur, pembangunan sudah berjalan," ucap Nova.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebelumnya berpesan kepada Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah agar turut memperhatikan Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) yang ada di Provinsi Aceh.

Tjahjo yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan meminta Plt Gubernur Aceh berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan, agar masyarakat di 'Serambi Mekkah' tidak mengalami kerugian dalam hal pelayanan.

"Terkait perbatasan, ada Pulau Rondo di Aceh, ada Sabang, koordinasikan dengan baik. Ada penyeberangan dengan (kapal) feri, tolong dikontrol, manivest, pelayanan, kapal layak atau tidak. Jangan timbulkan kerugian masyarakat secara keseluruhan," ucap Tjahjo.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Plt Gubernur Aceh Diingatkan Memperhatikan Pelayanan di PPKT

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berpesan kepada Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah agar turut memperhatikan Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) yang ada di Provinsi Aceh.

 

Tjahjo yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) meminta Plt Gubernur Aceh berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan, agar masyarakat di 'Serambi Mekkah' tidak mengalami kerugian dalam hal pelayanan.

"Terkait perbatasan, ada Pulau Rondo di Aceh, ada Sabang, koordinasikan dengan baik. Ada penyeberangan dengan (kapal) feri, tolong dikontrol, manivest, pelayanan, kapal layak atau tidak. Jangan timbulkan kerugian masyarakat secara keseluruhan," ucap Tjahjo dalam sambutannya saat pelantikan Pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan kemendagri dan BNPP serta penyerahan SK Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh dan Plt Bupati Bener Meriah, di gedung Kemendagri, Jakarta, Senin (9/7).

Selain itu, pihaknya juga berharap fungsi tata kelola pemerintahan di Aceh dapat terlaksana dengan baik agar pembangunan program strategis Presiden Jokowi berjalan lancar. Hal ini juga diiringi program prioritas pimpinan daerah terpilih di Provinsi Aceh. 

"Kedua, saya minta Plt Gubernur saling komunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, perguruan tinggi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan pembangunan di Aceh,"  

"Lakukan komunikasi dengan kementerian/lembaga (K/L) dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh," tambahnya.

Provinsi Aceh termasuk dalam salah satu wilayah yang berbatasan (laut) dengan negara tetangga yaitu India dan Thailand. Berdasarkan Keppres Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, ditetapkan 111 PPKT di Indonesia yang tujuh diantaranya terdapat di Aceh, yaitu Pulau Simeulue Cut, Pulau Salaut Besar, Pulau Raya, Pulau Rusa, Pulau Bateeleblah, Pulau Rondo, dan Pulau Weh.

Mendagri Tjahjo Kumolo menyerahkan SK Plt Gubernur Aceh kepada Nova Iriansyah yang merupakan Wakil Gubernur Aceh, dikarenakan Gubernur Aceh terpilih Irwandi Yusuf terjerat masalah hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 

(humas BNPP)

Lebih lanjut...

Kepala BNPP Minta Pejabat Eselon II, III, dan IV Berinovasi Dalam Bekerja

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II), Pejabat Administrator (eselon III) dan Pejabat Pengawas (eselon IV) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) diminta untuk fokus bekerja dan membuat inovasi dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat.

Hal ini dikatakan Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala BNPP Tjahjo Kumolo dalam acara pelantikan Pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan kemendagri dan BNPP serta penyerahan SK Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh dan Plt Bupati Bener Meriah, di gedung Kemendagri, Jakarta, Senin (9/7).

"Fokus kerja, buat inovasi dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat," kata Tjahjo.

Dia juga meminta para pejabat yang dilantik untuk meninggalkan cara kerja yang sifatnya rutin dilakukan dari hari ke hari serta melakukan terobosan dalam rangka pelayanan yang semaikn cepat dan baik.

"Perpendek jalur birokrasi, harus progresif dalam jalankan tugas," tambahnya.

Pada kesempatan ini sebanyak enam (6) pejabat eselon II dan III menempati jabatan baru di BNPP. Mereka adalah;

1. Ir Anny Julistiani MBA, menempati jabatan Kepala Biro perencanaan dan kerjasama BNPP,          menggantikan Dr Asnil ST MSi (eselon II)

2. Dr Asnil ST Msi, menempati jabatan Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat BNPP, menggantikan Ir Anny julistiani MBA (eselon II) 

3. Ir Agus Irawan MP, menempati jabatan Kabag Data dan Evaluasi pada Biro Perencanaan dan Kerjasama BNPP, menggantikan Drs Ferry Dahri Msi (eselon III)

4. Kunto Bimaji Msi menempati jabatan Kabag Kepegawaian Biro Hukum, Organisasi dan         Kepegawaian BNPP menggantikan Drs M Sahrizal Msi (eselon III)

5. Drs Ferry Dahri Msi, menempati jabatan Kepala Bidang Perencanaan pada Asisten Deputi         Potensi Kawasan Darat menggantikan Ir Agus Irawan MP (eselon III)

6. Drs M Sahrizal Msi, menempati jabatan Kepala Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi pada Asdep Infrastruktur Pemerintahan, menggantikan Drs Bambang Widiawan (eselon III)

Dilantik juga sejumlah pejabat di lingkungan Kemendagri, diantaranya pada Sekretariat Jenderal Kemendagri, Sekretariat Dirjen Bina Pembangunan Daerah dan Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Kemendagri.

Para pejabat yang dilantik berjanji untuk setia kepada UUD 45 serta menjalankan peraturan perundangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti kepada bangsa dan negara. Kemudian juga berjanji menjalankan tugas jabatan dengan menjunjung etika jabatan, bekerja sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas, tak menyalahgunakan kewenangan serta menghindar dari perbuatan tercela.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.