Menu
RSS

Pernah di BNPP, Nilai Tambah Eko Subowo Jadi Pj Gubernur Sumut

BNPP - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) dan Wakilnya Erry Nuradi-Nurhajizah Marpaung mengakhiri masa tugasnya pada 17 Juni 2018. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunjuk Eko Subowo sebagai Pj Gubernur di Sumut.

 

Pemilihan Eko Subowo dinilai tepat karena merupakan sosok yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang memadai dalam mengelola serta memenuhi kebutuhan di daerah. Eko Subowo merupakan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri. Sebelumnya, Eko yang juga salah satu penggagas berdirinya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), menduduki posisi Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP. 

Diketahui, Sumut merupakan salah satu daerah yang juga berbatasan dengan negara tetangga, yaitu Serdang Bedagai yang berbatasan (laut) dengan Malaysia. Persoalan perbatasan negara sendiri mendapatkan perhatian khusus dari pemerintahan Jokowi-JK, baik itu dari segi keamanan maupun kesejahteraan warganya.

Kemampuan dan pengalaman Eko Subowo dalam mengelola wilayah perbatasan menjadi pelengkap kriteria Pj Gubernur di Sumut. Dengan kepiawaian dan pengalamannya, Eko diharapkan mampu untuk menjaga stabilitas keamanan, kondusifitas dan kesejukan pada masyarakat Sumatera Utara. Koordinasi dan komunikasi yang intens terhadap seluruh pemangku kepentingan di Sumut juga diyakini mampu dijalankan oleh pria yang juga pernah menjadi Pj Gubernur Papua Barat ini.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo diketahui Melantik Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Eko Subowo, sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sumut di kantor Gubernur Sumut, Medan, Sumatera Utara, Jumat (22/6) pagi.

Eko dilantik menggantikan gubernur sebelumnya yang masa jabatannya sudah berakhir pada 17 Juni lalu. Mendagri berpesan agar Eko selalu berkoordinasi dengan instansi lain terkait dengan kondusifitas di wilayah Sumatera Utara, terutama dalam hal keamanan jelang Pilkada serentak Provinsi Sumatera Utara yang akan berlangsung beberapa hari lagi.

Dia mengemban jabatan ini hingga pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut hasil Pilkada Serentak yang berlangsung pada 27 Juni 2018, pada akhir tahun ini.

 

(Humas BNPP)

 

Dinilai Tepat Jadi Pj Gubernur Sumut, Eko Subowo Juga Berpengalaman Soal Perbatasan

BNPP - Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Plt Ses BNPP) Widodo Sigit Pudjianto menilai Eko Subowo merupakan sosok yang tepat untuk mengisi jabatan Pj Gubernur Sumut berdasarkan pengalaman yang milikinya.

 

Eko dinilai mampu berkoordinasi dengan instansi lain terkait dengan keamanan, kondusifitas dan juga berpengalaman di sejumlah bidang.

"Beliau juga memiliki kemampuan soal perbatasan berdasarkan pengalaman sebelumnya," kata Sigit di sela acara pelantikan Pj Gubernur Sumut oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di kantor Gubernur Sumut, Medan, Sumatera Utara, Jumat (22/6) pagi.

Selain itu, lanjutnya, Eko juga pernah mengemban tugas menjadi Pj Gubernur Papua Barat pada tahun 2017 lalu. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa jam terbang yang dimiliki tak perlu lagi diragukan dalam pengelolaan daerah.

Dirinya mengucapkan selamat bertugas dan kiranya pada masa transisi ini, warga Sumut merasakan pelayanan yang baik dari pemda setempat dibawah kepemimpinan sementara Eko Subowo. 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo diketahui melantik Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Eko Subowo, sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sumut di kantor Gubernur Sumut, Medan, Sumatera Utara, Jumat (22/3) pagi.

Selain menjabat Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen BAK) Kemendagri, Eko yang merupakan salah satu penggagas berdirinya BNPP menduduki posisi Deputi III bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan pada 2012. Kemudian melepas BNPP setelah ditetapkan sebagai Dirjen BAK Kemendagri definitif pada 2017 silam.

 

(Humas BNPP)

Eks Deputi BNPP Dilantik Menjadi Pj Gubernur Sumut

BNPP - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo Melantik Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Eko Subowo, sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sumut di kantor Gubernur Sumut, Medan, Sumatera Utara, Jumat (22/6) pagi.

 

Eko dilantik menggantikan gubernur sebelumnya yang masa jabatannya sudah berakhir pada 17 Juni lalu. Mendagri berpesan agar Eko selalu berkoordinasi dengan instansi lain terkait dengan kondusifitas di wilayah Sumatera Utara, terutama dalam hal keamanan jelang Pilkada serentak Provinsi Sumatera Utara yang akan berlangsung beberapa hari lagi.

"Berkoordinasi tentang pengamanan kamtibmas dengan TNI dan Polri juga instansi lain," kata Tjahjo yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Diketahui, Selain menjabat Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen BAK) Kemendagri, Eko juga merupakan salah satu penggagas berdirinya BNPP dan menduduki posisi Deputi III bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan. Eko Kemudian meninggalkan BNPP setelah ditetapkan sebagai Dirjen BAK Kemendagri definitif pada 2017 silam.

Eko mengemban jabatan ini hingga pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut hasil Pilkada Serentak yang berlangsung pada 27 Juni 2018, pada akhir tahun ini.

Hadir pada pelantikan ini Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, Plt Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto, Dirjen Otda Kemendagri Sony Sumarsono serta pejabat pemda setempat.

 

(Humas BNPP)

Absensi Dilaporkan Ke KemenPAN-RB, Semangat Melayani Awali Hari Pertama Masuk Kerja

BNPP - Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Plt Ses BNPP) Widodo Sigit Pudjianto akan melaporkan hasil absensi kehadiran pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) BNPP di hari pertama masuk kerja, setelah cuti bersama lebaran, ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

 

"Hasil absensi hari ini agar dilaporkan ke KemenPAN-RB oleh Biro HOK BNPP, " ujar Widodo Sigit, pada saat menyampaikan amanat apel pagi di halaman Kantor BNPP, Jakarta, Kamis (21/6) pagi.

Dia menegaskan bahwa seluruh pegawai di lingkungan BNPP harus masuk pada hari pertama  kerja yang jatuh pada hari ini. Hal ini sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah terkait dengan libur Idul Fitri tahun ini.

"Hari pertama kerja pegawai harus hadir. Selaku ASN diharapkan tertib dan memberikan contoh kepada yang lain. Semangat dalam melayani," katanya.

Diketahui, hari pertama kerja usai masa liburan Idul Fitri jatuh pada hari ini. Sisa 2 hari kerja sebelum libur akhir pekan (Kamis dan Jumat)  disebut-sebut sebagai 'hari kejepit' sehingga pegawai bablas tidak masuk kerja.

BNPP menggelar Apel pagi yang dilanjutkan dengan Halal Bihalal. Dengan penuh kehangatan dan suasana kekeluargaan, seluruh jajaran pegawai mulai dari pejabat eselon I, II, III, IV, Pokli dan suportting staf saling bermaafan di suasana Idul Fitri.

 

(Humas BNPP)

Info for bonus Review William Hill here.