Menu
RSS

Items filtered by date: Rabu, 04 April 2018

Calon Penyelenggara Negara, Plt Sekretaris BNPP Ingatkan Nindya Praja IPDN Jauhi Dua Hal Ini

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Puluhan Nindya Praja Program Studi S1 Manajemen Keuangan Fakultas Manajemen, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) diminta untuk bekerja secara profesional, kritis dan tidak banyak mengeluh.

 

Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Plt Ses BNPP) Widodo Sigit Pudjianto saat memberi pembekalan kepada 24 Nindya Praja IPDN yang berkunjung ke kantor BNPP di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (4/3).

Bahkan, pria yang juga menjabat Kepala Biro Hukum Kemendagri ini menyoroti soal narkoba dan korupsi yang sudah ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa. Para Praja diwanti-wanti untuk tidak sekali pun mencoba barang haram narkoba yang dampaknya terbukti merusak generasi bangsa.

"Narkoba jangan sekali-sekali coba, saya sudah denger ini. Kalau sampai ketangkap saya selesaikan sudah. Saya sebagai Kepala Biro Hukum (Kemendagri) merekomendasi berhentikan. Ngga hanya saudara, bupati pun kalau terlibat narkoba saya rekomendasi berhentikan. Yurisprudensinya sudah ada," ucap Sigit.

Menurutnya hal ini harus disampaikan karena negara dalam keadaan darurat narkoba. Pasalnya, barang haram yang kebanyakan dinikmati anak muda, kerap menyusahkan orang lain, terutama orangtua.

"Orang kena narkoba susah disembuhkan. Sekali lagi jangan sampai anda sekolah di IPDN mengenal narkoba," katanya.

Tak kalah penting, korupsi juga menjadi hal yang harus dijauhi para Praja IPDN. Dia merasa harus menekankan hal ini karena merasa terpanggil untuk mengingatkan. Jenis kejahatan luar biasa yang satu ini disebut membuat rakyat menjadi miskin dan tidak sejahtera.

"Ini bukan sok, ini kebutuhan. Justru kalau saya nggak sampaikan, saya salah. Sekali lagi teman-teman penerus camkan baik-baik. Anda sebagai orang terpilih di republik ini jangan aneh-aneh. Jangan lakukan korupsi, narkoba, karena cepat atau lambat pasti ketangkep," kata dia.

Para Nindya Praja selaku calon penyelenggara pemerintahan diberi motivasi untuk mau bekerja secara profesional, maksimal, semangat dan tidak mudah mengeluh. Berdasarkan keyakinan yang dijalankan, lanjut Sigit, jabatan dan kesejahteraan akan datang beriringan bila dipadukan dengan kinerja yang sungguh-sungguh dan iklas.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Program Studi (prodi) IPDN, Aning, mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi karena sudah diterima dengan penuh rasa kekeluargaan oleh pihak BNPP. Dia pun berharap kedepannya akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan terkait dengan program dan kegiatan BNPP di perbatasan.

"Adik-adik dapat rezeki pak. Selain dapat wawasan, juga dapat pesan moral. mudah-mudahan mereka termotivasi kedepannya jadi PNS yang baik dari sisi akhlak dan perilaku seperti harapan semua pihak. Terkait IPDN dan BNPP, di kami ada lembaga pengabdian masyarakat. Itu ada kampus perbatasan, jadi kedepannya bisa ada kerjasama lebih lanjut terkait hal itu," kata Aning. (Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

SOP Pengawasan Orang Asing Perlu Dipertajam Dengan Data Base Online

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa kebijakan bebas visa kunjungan saat ini sudah memasuki tahun kedua.

Kebijakan Bebas Visa Kunjungan diketahui ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 2 Maret 2016. 

Dalam pernyataan tertulisnya yang disampaikan Plt Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto, pihaknya memberikan sejumlah catatan terkait pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pemantauan orang asing di wilayah perbatasan guna mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan. 

"SOP pengawasan orang secara sinergis dan berkala perlu dipertajam dengan menggunakan sistem pendataan (data base online) secara komprehensif," kata Sigit dalam Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan yang digelar Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta, Selasa (03/04/2018). 

Penajaman SOP ini penting guna meningkatkan fungsi pengawasan dan pemantauan orang asing. Ia mencontohkan pengawasan bagi orang asing dari negara yang berlatar belakang konflik atau berlatar belakang kriminal seperti narkoba hingga paham radikal. 

Direktorat Jenderal Imigrasi, lanjut Sigit, perlu meningkatkan sinergisitas dengan aparat keamanan guna deteksi dan cegah dini kegiatan serta keberadaan yang dilakukan warga negara asing (WNA) di Indonesia. 

Dengan bersinergi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait, WNA yang terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian ditekankan agar ditindak. Dengan demikian dapat meredusir dampak negatif dan membuat efek jera bagi WNA yang melanggar keimigrasian. 

"Bagi negara yang membawa dampak negatif lebih besar dibandingkan dengan dampak positif, maka perlu dipertimbangkan untuk mencabut kebijakan bebas visa kunjungannya," pungkas Sigit. 

(Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

Jangan Ada Ego Sektoral Dalam Mewujudkan Alinea Keempat UUD 1945 di Perbatasan

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait menindaklanjuti rekomendasi mengenai Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Khususnya terkait minimnya peranan TNI dan Polri di lingkungan PLBN. 

Surat rekomendasi PLBN ini diketahui diterbitkan dan disampaikan Menteri Koordinador Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) yang juga Pengarah BNPP, Wiranto, kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Kepala BNPP Tjahjo Kumolo pada tanggal 28 Desember 2017 lalu.

Plt Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto dalam pengantar rapat koordinasi yang digelar di Jakarta, Rabu (04/4/2018, menekankan mengenai pengelolaan PLBN yang terkait erat dengan alinea keempat Pembukaan UUD 1945. 

Dalam bahasa sederhananya, yakni untuk mewujudkan atau memajukan mensejahterakan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia serta menciptakan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan alinea keempat Pembukaan UUD 1945 tersebut, Presiden Joko Widodo selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dibantu para menteri. 

Penting digarisbawahi, semua perangkat yang ada dalam rangka mewujudkan aline keempat itu, dibreakdown oleh masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing. 

"Di-breakdown supaya dalam mewujudkan alinea keempat tidak terjadi tabrakan. Ibaratnya, kalau kita di jalan raya, kalau mau nyelip bagaimana aturannya, kalau ada lampu merah bagaimana aturannya, dan sebagainya," terang Sigit.  

Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu mengajak agar K/L bersama-sama mengesampingkan ego sektoral untuk mewujudkan alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dimaksud. Dengan begitu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena misalnya K/L mengedepankan egonya masing-masing. 

K/L dimaksud, sebagaimana peserta yang hadir dalam rapat koordinasi, diantaranya Asdep Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Kemenkopolhukam Yasid Sulistya, Asdep Pemerintahan Dalam Negeri dan Otda Kemensetneg Tuti Trihastuti Sukarti, Padya 3/Udara Paban VI/Surta SOPS TNI Letkolsus Hadi Setiawan dan Kabag Pengkajian Lingkungan Strategi Staf Operasi Polri Hariono. 

Kasubdit Batas Antar Negara dan Pulau-pulau Terluar Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Edi Samsudin Nasution, PPK Pembangunan PLBN, Satker PKP Strategis, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Andy Hakim Arrasyid dan Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, Badan Karantina Pertanian Kementan Ismawadi.

Selanjutnya Ditjen Strategi Pertahanan Kemenhan Letkol Karnadi, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Sholihah Widyastuti, Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu Ali Murtado dan segenap pejabat BNPP. 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.