Menu
RSS

IMT Forum Solusi Penyelesaian Batas Negara Secara Persaudaraan

BNPP - Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Widodo Sigit Pudjianto berharap pertemuan Joint Indonesia-Malaysia Boundary Technical Committee On The Demarcation And Survey Of The International Boundary (IMT) ke-47, menjadi sebuah langkah besar dalam menciptakan persepsi yang sama.

 

Kesamaan persepsi ini tentunya agar mendapatkan solusi penyelesaian batas negara, melalui diskusi dengan suasana keakraban dan persahabatan.

"Mari kita manfaatkan pertemuan ini sebagai momen untuk saling mengakrabkan diri dan memperkuat tali persaudaraan antara kedua negara," kata Widodo Sigit dalam sambutannya di acara Joint Indonesia-Malaysia Boundary Technical Committee On The Demarcation And Survey Of The International Boundary (IMT) ke-47, di Bandung, Jawa Barat, Selasa (24/4).

Menurut Sigit, berdasarkan sejarah, Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan erat secara diplomatik. Hal ini tidak terlepas dari latar belakang kedua negara yang memiliki banyak persamaan sebagai sebuah bangsa dan kedekatan secara geografis sebagai negara bertetangga.

"Oleh karena itu, menjadi sebuah kewajiban bagi kedua negara untuk mempererat hubungan persaudaraan di kemudian hari," katanya.

Melalui forum ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang bermanfaat bagi masyarakat dan kemajuan bangsa kedua negara. Hadir dalam acara ini Ketua Delegasi Indonesia Laksamana Pertama Bambang Supriyadi, Ketua Delegasi Malaysia Dato' SR Mohd Noor Bin Isa, serta anggota delegasi dari kedua negara. (Humas BNPP)

 

Antusias Ikut Bimtek, Keberhasilan WP Akan Lengkapi Pembangunan Fisik di Perbatasan

BNPP - Puluhan wirausaha pemula (WP) di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Badau, Kalimantan Barat, dengan antusias mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Permodalan Peningkatan Kapasitas Wirausaha Pemula, yang digelar pada 23-24 April 2018.

 

Sebanyak 30 peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan program sinergitas Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dengan Kementerian Koperasi&UKM serta Pusat Pendidikan BPSDM dan Kementerian Pertanian dengan Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Kapuas Hulu. 

"Kegiatan yang diikuti peserta mulai dari bagaimana mendapatkan pengetahuan meningkatkan usaha untuk memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai calon penerima bantuan WP dari Kemenkop UKM (maximum sebesar  Rp13 juta), bagaimana menyusun proposal serta membuat pembukuan dan pelaporan dalam kegiatan usahanya," kata Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat BNPP Anny Julistiani, Rabu (25/4).

Kemudian, lanjut Anny, masing-masing WP juga mendapatkan bimbingan  melalui kegiatan pengabdian masyarakat dan pendampingan oleh dosen dan siswa PKL STPP-Kementerian Pertanian, sebagai tambahan modal keberhasilan usahanya.

"Dengan bangkitnya WP di wilayah perbatasan, khususnya PKSN Badau dan PKSN lain, diharapkan akan meningkatkan perekonomian masyarakat, seperti usaha kuliner, kerajinan, madu alam, ternak ayam, ternak ikan, tani sayuran, palawija dan pangan serta berkebun," kata dia.

Sejalan dengan progam Nawacita ke-3 pemerintahan Jokowi-JK, telah  dibangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) berikut sarana prasarana (Sarpras), seperti pasar dan infrastruktur jalan perbatasan di Kalimantan. Maka dari itu, sambung dia, keberhasilan WP diharapkan dapat mengisi, melengkapi dan mengoptimalkan pemanfaatan pembangunan fisik yang telah dilaksanakan. 

"Sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat akan menjadi faktor penting untuk memperkuat pertahanan keamanan di wilayah perbatasan NKRI."

Atas koordinasi BNPP, kiranya sinergitas K/L dan pemerintah daerah semakin kondusif  dan berkesinambungan sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku. (Humas BNPP)

 

Hari Otda Ke-22, Pentingnya Menyebarkan Buah Positif Otda ke Daerah Perbatasan

BNPP - Perjalanan usia 22 tahun adalah usia dimana kedewasaan bersemai. Begitu juga dengan perjalan otonomi daerah kita saat ini yang sudah begitu banyak menyemai manfaat dan kebaikan bagi seluruh rakyat. Bangsa kita semakin dewasa menyadari bahwa cara utama yang paling efektif mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah melalui penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis. 

Demikian amanat Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (otda) ke-22 sebagaimana dibacakan Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, Rabu (25/04/2018). 

"Menapaki usia ke-22 tahun otonomi daerah dan menyongsong Dirgahayu HUT Ke-73 Kemerdekaan Republik Indonesia ini, segenap rakyat Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote, tiada kenal lelah terus bekerja keras dan bekerja cerdas untuk memastikan bangsa besar ini terus berlari menjemput impiannya menjadi salah satu bangsa maju di dunia," terang Tjahjo. 

Dengan rasa percaya diri, lanjutnya, bangsa berpenduduk 261 juta jiwa lebih yang terdiri dari ratusan suku dan mendiami ribuan pulau ini terus terpadu, bahu-membahu meraih kemajuan, mengejar ketertinggalan dan mewujudkan kejayaan. 

Disampaikan, penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis artinya bukan hanya mengharuskan daerah-daerah menjalankan kewenangan otonomi daerah berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi juga harus menjadikan transparansi dan partisipasi publik sebagai dasar dan tolak ukur utama dalam setiap pengambilan kebijakan sehingga apapun kebijakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. 

Penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis juga bermakna bahwa pelaksanaan implementasi otonomi daerah didasarkan atas aspek kelembagaan, bukan atas kehendak seseorang atau kelompok tertentu sehingga dalam setiap derap penyelenggaraannya, otonomi daerah taat kepada prinsip bahwa semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. 

"Mewujudkan Nawa Cita sama artinya dengan mewujudkan kesejahteraan rakyat di setiap jengkal tanah air kita. Mewujudkan kesejahteraan akan menjadi sebuah keniscayaan jika otonomi daerah diselenggarakan secara akuntabel, transparan, berkepastian hukum dan partisipatif," kata Mendagri. 

Penyelenggaraan otonomi daerah yang diarahkan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya menjadi syarat utama terwujudnya tujuan utama otonomi daerah yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan daya saing, kreatifitas serta inovasi yang mengandalkan kekhasan daerah. 

Namun, kata Mendagri, jika prinsip-prinsip ini diabaikan maka penyelenggaraan otonomi daerah tidak akan pernah sampai pada tujuannya. Selain itu, penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih merupakan bagian yang sangat penting dari sebuah proses demokrasi. Karena hal itu menjadi syarat mutlak bagi pembangunan yang menyeluruh dan berimbang. 

"Pada kesempatan ini, saya ingin menegaskan kepada semua Kepala Daerah dan Perangkat Daerah, jangan takut untuk berinovasi. Sudah ada jaminan perlindungan hukum, bahwa inovasi tak bisa dipidanakan," tegas Mendagri.

Inovasi di daerah bukan hanya mampu menjadi solusi berbagai persoalan di daerah, meningkatkan daya saing daerah serta gerbang menuju kesejahteraan, tetapi juga menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing bangsa di dunia. Selama inovasi daerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan, Pemerintah dan Kemendagri menjadi yang terdepan melindungi semua kebijakan inovasi di daerah. 

Di sisi lain, lanjut Mendagri, buah positif dari otonomi daerah yang dirasakan adalah munculnya pemerintahan yang lebih responsif akan kebutuhan masyarakat setempat. Peran aktif masyarakat dalam memberikan kontrol sosial juga turut terdorong sehingga tercipta pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu banyak bermunculan inovasi-inovasi yang dilakukan daerah dalam upaya membangun dan mensejahterakan masyarakat. 

"Untuk itu, menjadi tantangan besar bersama yaitu bagaimana menyebarkan sebanyak mungkin buah positif otonomi daerah ke penjuru tanah air terutama saudara-saudara kita yang berada di pulau-pulau terpencil, terluar dan daerah perbatasan atau mereka yang mendiami halaman depan republik ini," kata Tjahjo. 

(Humas BNPP)

 

Beranda Negara, Wilayah Perbatasan Harus Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi

BNPP - Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Boytenjuri mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo menginginkan agar kawasan perbatasan negara menjadi beranda NKRI.

 

Pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Entikong, Badau, Aruk (Kalimantan Barat), Motaain, Motamasin, Wini (Nusa Tenggara Timur) dan Skouw (Papua), merupakan upaya dari mewujudkan wilayah perbatasan sebagai beranda negara. Tak hanya itu, di wilayah perbatasan secara bertahap juga direalisasikan kegiatan perekonomian. Sehingga tak hanya dari sisi keamanan (security), sisi kesejahteraan (prosperity) warga pun terpenuhi.

"Sekarang ditetapkan Presiden Jokowi bahwa kawasan perbatasan jadi beranda depan negara, maka harus ditata," kata dia saat pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Permodalan Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Wirausaha Pemula Perbatasan TA 2018, di Badau, Kalbar, Senin (23/4).

Pemerintahan saat ini dalam membangun wilayah perbatasan sudah terintegrasi, terpadu dan berkelanjutan. Ini semua berdasarkan Rencana Induk (Renduk) 2015-2019 yang telah disusun oleh BNPP mengacu kepada RPJMN 2015-2019 serta Perpres Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan. Hal ini sejalan dengan program Nawacita ke-3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

"Oleh karena itu pemerintahan Jokowi-JK mempunyai konsep kedepan bahwa kawasan perbatasan tak hanya dipandang dari sisi pertahanan. Perbatasan harus jadi pusat pertumbuhan ekonomi, pusat kegiatan antar negara, sehingga jadi daerah yang maju," katanya.

Bimbingan Teknis terhadap wirausaha pemula di Badau, diyakini menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan wilayah perbatasan sebagai daerah yang maju dan sejahtera warganya. "Maka kegiatan Bimtek perlu dilakukan untuk mendukung peningkatan kompetensi dan pemanfaatan stimulasi bantuan permodalan sehingga mendorong peningkatan kinerja pelaku wirausaha pemula," tutur Boy.

Sementara, Bupati Kapuas Hulu yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum, H M Yusuf, meminta 30 peserta wirausaha pemula  di Badau, dapat mengikuti jalannya Bimtek dengan sungguh-sungguh. Pasalnya, kegiatan ini menjadi salah satu upaya pengembangan bisnis di daerah yang mampu mendukung perekonomian masyarakat di perbatasan.

"Diharapkan pertumbuhan ekonomi di perbatasan signifikan dengan pertumbuhan di negara tetangga. Harapan saya setelah ini muncul pengusaha handal yang mampu memproduksi dan memasarkan produk unggulan khas Kapuas Hulu, sehingga menarik perhatian investor dan wirausahawan ke Badau," ucap dia.

Pemda setempat juga mengapresiasi pihak-pihak yang telah memberikan perhatian dan partisipasi aktif pelaksanaan Bimtek demi mewujudkan masyarakat perbatasan yang aman dan sejahtera. (Humas BNPP)

 

Info for bonus Review William Hill here.