Menu
RSS

Hadiri Pelantikan Bupati-Wakil Bupati Lahat, Pejabat BNPP Sampaikan Pesan Mendagri

BNPP - Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Boytenjuri, menghadiri pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Cik Ujang- Haryanto oleh Gubernur Sumatera Selatan, di Griya Agung Palembang, Minggu (9/12).

Boy yang hadir mewakili Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala BNPP Tjahjo Kumolo, menyampaikan pesan Mendagri agar pasangan Bupati-Wakil Bupati menjaga kondisi kabupaten Lahat tetap aman, damai dan kondusif, terutama menjelang pemilu 2019.

"Serta dapat menjalankan tugas dengan baik di segala bidang kehidupan masyarakat menuju masyarakat Kabupaten Lahat yang sejahtera," ungkap Boy.

Acara pelantikan yang diisi dengan kirab (menyerupai pelantikan gubernur-wakil gubernur di Istana Negara) berlangsung dengan lancar dan khidmat.

Acara ini dihadiri oleh unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Lahat, Ketua dan Anggota DPRD Sumatera Selatan dan Kabupaten Lahat, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lahat, para Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Lahat, ibu PKK, Dharma Wanita, para sesepuh di Sumatera Selatan dan undangan lainnya.

 

 

 

(L.A/Humas BNPP)

Kompleksitas Permasalahan Tasbara Hanya Dapat Diselesaikan dengan Koordinasi

BNPP - Begitu kompleksnya permasalahan lintas batas negara (tasbara), terutama dengan kehadiran Pos Lintas Batas Negara (PLBN) mengindikasikan bahwa tidak satu masalahpun yang mampu dipecahkan secara individual sektor (single sector).

"Dengan adanya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) diharapkan permasalahan tasbara dapat dipecahkan melalui koordinasi dan kerjasama antar sektor," kata Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris BNPP Robert Simbolon, pada acara pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Tasbara di Jakarta, (6/12).

Robert yang saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara (Deputi I) BNPP mengingatkan pentingnya komunikasi yang intens antar para pengelola perbatasan, baik pusat maupun antar daerah. Terutama daerah yang mengelola langsung kawasan perbatasan dilapangan.

Untuk itu, dia mengharapkan peran serta aktif para camat, lurah maupun kepala desa yang bersentuhan langsung dengan realitas lapangan.

"Para camat maupun lurah dan kepala desa yang langsung menangani simpul-simpul pengelolaan tasbara di lapangan," ujarnya, terutama kepada para camat yang ikut hadir sebagai peserta Bimtek tersebut.

Pada kesempatan tersebut, mantan Penjabat Gubernur NTT ini, kembali mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo pada saat meresmikan di beberapa PLBN, agar menjadikan PLBN tidak semata untuk melakukan pelayanan pelintas batas negara, namun juga menjadikannya sebagai kawasan pusat ekonomi, dengan didirikannya pasar-pasar.

"Diharapkan PLBN juga menjadi sentra ekonomi dengan dikembangkannya pasar-pasar yang mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan," tuturnya.

Bimtek dihadiri peserta dari pusat, perwakilan PLBN dan daerah perbatasan serta para camat. Narasumber diisi oleh perwakilan instansi yang terkait langsung dengan pengelolaan kawasan perbatasan, selain dari BNPP juga dihadirkan pemateri dari TNI, Polri, Kemenkumham, Kemenkeu, Kementerian Pertanian, Kemenkes dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

 

(Humas BNPP)

Jalankan Tugas, Penyelesaian Perpres RTR KPN Provinsi Riau dan Provinsi Kepri Dikebut

BNPP - Asdep Penataan Ruang Kawasan Perbatasan di Kedeputian Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), mengadakan Rapat Percepatan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RTR KPN) Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), di Pekanbaru, Riau, Rabu (5/12).

Rapat dihadiri oleh perwakilan pejabat dari  Bappenas, Sekretariat Kabinet, Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Pemerintah Provinsi Riau dan  Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Percepatan penyelesaian Rancangan Perpres Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara adalah Tugas BNPP. Hal ini tertuang dalam RPJMN 2014-2019 dan Renduk 2015-2019, bahwa BNPP harus menyelesaikan 9 Rancangan Perpres Penataan Ruang di Kawasan Perbatasan.

"Dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, BNPP telah menyelesaikan  tujuh (7) Perpres Tentang RTR KPN," kata Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan  BNPP, Boytenjuri, dalam sambutan pembukaan rapat.

Ketujuh Perpres yaitu Perpres RTR KPN No 179/2014 di NTT, Perpres RTR No 31/2015 di Kalimantan, Perpres RTR No 32/2015 di Papua, Perpres RTR No 33/2015 di Maluku, Perpres RTR No 34/2015 di Maluku Utara dan Papua Barat, Perpres RTR No 11/2017 di Sulut, Sulteng, Gorontalo, Kalimanatan Timur dan Kalimantan Utara dan Perpres RTR No. 49/2018 di Aceh Sumut.

Koordinasi yang dilakukan bersama kementerian terkait dan Pemerintahan Daerah di perbatasan, sekaligus sebagai evaluasi terhadap  program Kegiatan pembangunan perbatasan tahun 2018.  "Serta sebagai langkah untuk mempercepat penyelesaian draft Perpres RTR KPN Prov Riau dan Prov Kepulauan Riau," pungkas boy. 

 

(LA/Humas BNPP)

Info for bonus Review William Hill here.