Menu
RSS

Pemkab Meranti Minta Reklamasi dan Penerangan Listrik di Pulau Terluar

  • Ditulis oleh 
Pemkab Meranti Minta Reklamasi dan Penerangan Listrik di Pulau Terluar Pemkab Meranti Minta Reklamasi dan Penerangan Listrik di Pulau Terluar

Jakarta - Ketua DPRD Kabupaten Meranti, Provinsi Riau, Fauzi Hasan, SE mengatakan, jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Meranti mengapresiasi arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan memperhatikan permasalahan yang terjadi di pulau-pulau terluar di Tanah Air.

Di wilayah Kabupaten Meranti sendiri, terdapat dua pulau terluar, yakni Pulau Rangsang dan Pulau Merbau. Masyarakat Meranti pun berharap agar pemerintah turut memperhatikan pembangunan di kedua pulau terluar tersebut, terutama reklamasi dan bantuan penerangan listrik.
 
“Saat ini, terjadi abrasi rata-rata 12 meter setiap tahunnya, sehingga sangat berdampak pada berkurangnya daratan di wilayah Indonesia, maka masyarakat sangat mengharapkan reklamasi dan juga bantuan penerangan listrik, khususnya di Pulau Rangsang dan Merbau,” kata Fauzi Hasan, saat berkunjung ke Sekretariat Tetap Badan  Nasional  Pengelola  Perbatasan  (BNPP) RI  di  Kampus IPDN Cilandak Jakarta, Jumat (12/12).

Beberapa waktu lalu, kata Fauzi Hasan, ada juga kasus nelayan setempat yang ditangkap aparat keamanan Malaysia (Beting 5-Johor Baru). Padahal, para nelayan merasa sudah terbiasa menangkap ikan di wilayah perairan tersebut sejak nenek moyang mereka ada.

Menanggapi keluhan masyarakat Meranti ini, Kepala Biro (Karo) Administrasi Umum BNPP, Drs Malyono Mawar, MA mengatakan, BNPP akan memprioritaskan persoalan abrasi yang terjadi di Pulau Rangsang dan Pulau Merbau. BNPP akan mendorong penanganan abrasi tersebut ke sektor atau kementerian/lembaga terkait agar dapat melaksanakan pembangunannya.
Sementara terkait penerangan listrik, sambung Malyono, pengadaan sumber tenaga listriknya akan disesuaikan dengan potensi dari daerah masing-masing, apakah mengunakan tenaga matahari atau tenaga angin.

Dalam pertemuan dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Meranti kemarin, Malyono turut memaparkan berbagai persoalan terkini yang mengemuka dalam pengelolaan daerah perbatasan negara, khususnya di Provinsi Riau.

Asisten Deputi Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat BNPP Drs Kafrawi Bachtiar, MSi menambahkan, pada tahun 2015, pemerintah juga memiliki program di Kabupaten Meranti, yakni program kecamatan bordering. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemerintahan Umum (PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan membangun kantor camat di daerah perbatasan Kabupaten Meranti tersebut.

Sedangkan, Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2015 untuk wilayah perbatasan, lanjutnya, masih dalam proses pengusulan. “DAK pendidikan tidak masuk di Kabupaten Meranti dikarenakan fiskal yang tinggi, imbas dari pemekaran dengan Kabupaten Bengkalis,” ujar Kafrawi.
 
(Sumber Berita : Humas BNPP)

Info for bonus Review William Hill here.