Menu
RSS

Items filtered by date: Kamis, 22 Maret 2018

Kelola Wilayah Perbatasan Negara, BNPP Perkuat Kerjasama Dengan Polri

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Pertemuan antara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi momen penting dalam rangka pengelolaan wilayah perbatasan.

 

Menurut Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama BNPP, Asnil, pertemuan dengan jajaran Polri kali ini untuk mengembangkan kerjasama pengelolaan wilayah perbatasan negara. Hal ini tentunya demi mewujudkan Nawacita ke-3 Presiden Jokowi yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

"Kami di BNPP hadir dengan tujuan yang sama agar bagaimana permasalahan perbatasan menjadi tanggung jawab kita bersama dan ditanggulangi dengan maksimal," kata Asnil saat membahas program kegiatan bersama, di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (21/3).

Dirinya menerangkan bahwa di BNPP terdapat tiga (3) kedeputian yang membidangi perbatasan. Mulai dari pengelolaan perbatasan negara (laut, darat dan udara), kemudian pengelolaan potensi di perbatasan dan pengelolaan infrastruktur. Nantinya seputar persoalan yang ada di perbatasan akan didiskusikan dengan kedeputian terkait agar persoalan-persoalan yang ada dapat diselesaikan secara maksimal.

Pihaknya mengapresiasi Polri yang sudah menempatkan personel-personelnya dalam pengamanan wilayah NKRI, khususnya di perbatasan. Maka dari itu, ini menjadi bagian dari tanggung jawab bersama dalam meramu apa yang bisa dikerjakan terkait pengelolaan perbatasan negara.

"Di satu sisi kita syukuri anugerah wilayah kita yang 2/3 laut, tetapi banyak orang memanfaatkan titik strategis itu tadi. Kejahatan yang terjadi di perbatasan merupakan tanggung jawab kita bersama, makanya saya katakan tadi kami sangat mendukung apa yang kita perkuat, intinya bagaimana kita bisa maksimalkan."

Kondisi di perbatasaan berangsur mengalami perubahan ke yang lebih baik. Salah satunya keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di tujuh titik lokasi yang bahkan saat ini sudah menjadi tempat ajang swafoto (selfie) warga sekitar dan orang yang melintas. Namun, menurutnya itu belum cukup. Presiden menginginkan agar PLBN selain diisi pengamanan, juga dijadikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. (Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

Wujudkan Perbatasan Sebagai Beranda Negara, Polri: Mari Sama-sama Jaga NKRI

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Karo Jianstra SSDM Polri Brigjen Pol Wahyu Widada mengatakan bahwa diperlukan kerjasama yang solid dari  semua pihak terkait dalam memberantas kejahatan yang ada di wilayah perbatasan negara.

 

Pihak kepolisian, dalam paparannya, berkontribusi mengamankan wilayah perbatasan dengan meningkatkan pengamanan perbatasan melalui gelar personel dan pembangunan pos-pos pengamanan di perbatasan. Selain itu, mengidentifikasi serta menyusun kebutuhan personel, sarana prasarana beserta anggarannya dan SOP.

Kemudian meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) serta sejumlah kementerian/ lembaga terkait.

Polri menemukan 10 jenis tindak kejahatan yang terjadi di perbatasan. Beberapa diantaranya kejahatan narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan senjata api, terorisme dan kejahatan transnasional.

"Nggak bisa kita kerja sendiri, pekerjaan kita selesaikan bersama . Kalau kita terkotak-kotak penjahatnya nggak bisa diberantas, jadi bumerang buat kita dan peluang buat mereka (penjahat) melakukan tindakan kriminal," kata Wahyu saat pembahasan program kegiatan bersama dengan BNPP, di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (21/3).

Pihaknya juga mengemukakan sejumlah hambatan dalam menjalankan fungsi pengamanan, yaitu terkait perundang-undangan serta sumber daya manusia (SDM) yang kurang profesional sehingga dibutuhkan diklat khusus bagi personel yang ada di perbatasan. 

"Bukan hanya bagaimana melakukan pengamanan tapi juga (personel) memiliki kualitas, yang artinya bisa membangun. Dimana mereka juga punya kemampuan mengajak masyarakat membangun capaian kesejahteraan," 

"Mari kita bersama-sama dalam rangka menjaga NKRI, namanya wilayah perbatasan sebagai beranda, berarti kalau di depan harus bagus, jangan sampe keliatan depannya jelek. Oleh karena itu, bagaimana kita membangun wilayah perbatasan ini secara bersama sama dengan  baik," tambahnya. (Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

Ini Prosedur Penanganan Kecelakaan di Negara Lain

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Sebagai negara yang berbatasan dengan negara lain, baik darat, laut dan udara, apalagi di Pos Lintas Batas Negara (PLBN), sudah barang tentu dilewati kendaraan dari dalam negeri ke luar negeri maupun sebaliknya. 

Dengan tingginya lalu lintas demikian, dapat saja terjadi kecelakaan di kawasan perbatasan tersebut. Lalu bagaimana prosedur investigasi oleh KNKT bila terjadi demikian ?

Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soerjanto Tjahjono berbicara mengenai penanganan kecelakaan di darat, laut dan udara dimaksud. Utamanya jika peristiwa kecelakaan tersebut terjadi di negara lain.

Demikian dalam acara forum tematik Badan Koordinasi Hubungan Kemasyarakatan (Bakohumas) yang mengangkat tema 'Bijak Memilih Bus Wisata yang Berkeselamatan' di Hotel Orchardz, Jakarta, Kamis (22/3). Kegiatan dihadiri Dirjen IKP Rosarita Niken Widiastuti dan Wakil Ketua KNKT Haryo Satmiko serta perwakilan humas kementerian/lembaga.

"Untuk kecelakaan penerbangan, jika ada kecelakaan pesawat luar negeri yang jatuh atau kecelakaan di tempat kita, maka perwakilan KNKT disana harus dilibatkan," kata dia.

Misalnya jika kecelakaan penerbangan dari maskapai penerbangan dari Malaysia, maka KNKT dari Negeri Jiran tersebut akan dilibatkan dalam menginvestigasi di negara yang menjadi lokasi jatuhnya pesawat. 

Hal yang sama berlaku jika misalnya pesawat dari Indonesia jatuh di negara lain, maka KNKT Indonesia akan ikut terlibat menginvestigasi di negara tersebut. Penanganan ini berlaku juga untuk kecelakaan di laut.

"(Penanganan kecelakaan) angkutan jalan dan kereta api belum," terang Soerjanto. 

Bagaimana jika kecelakaan terjadi pada alat transportasi milik TNI dan Polri? KNTK disampaikan dia tidak bisa masuk untuk menginvestigasinya. Kecuali, KNKT diminta untuk membantu mencari tahu penyebab kecelakaan tersebut.

"Kecelakaan milik TNI Polri, pesawat negara, kami tidak masuk kecuali kami diminta," jelas Soerjanto. 

Wakil Ketua KNKT Haryo Satmiko menambahkan, aturan penanganan kecelakaan di laut dan udara sama. Akan tetapi, untuk penanganan kecelakaan di darat dan kereta api belum diatur secara spesifik. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah kendaraan dari Indonesia bisa serta-merta masuk ke negara tetangga, Malaysia misalnya. 

"(Katakanlah) Oke boleh, asal anda mengikuti standar yang ditetapkan," ucap dia.

Disampaikan, kendaraan di negara-negara Asean ada semacam rating atau bintangnya. Mobil-mobil tersebut ada yang berlabel bintang 1, bintang 2 hingga bintang 5. Maksudnya, keberadaan label itu untuk menunjukkan tingkat atau ranking keselamatan kendaraan dimaksud. 

"Masalahnya, Indonesia tidak begitu, memang ini belum diterapkan penuh," kata Haryo.  

Kendaraan-kendaraan di Asean, lanjut dia, mempunyai karakteristik yang berbeda. Misalnya, diatur jika sebuah mobil tidak boleh menggunakan slang bensin dari plastik. Di Indonesia sendiri tidak diatur mengetahui hal itu. 

Ditambahkan pula jika ada kecelakaan kendaraan dari Malaysia di Indonesia, mereka meminta diinvestigasi bersama KNKT Indonesia. Mereka tidak mau diselidiki oleh instansi Kementerian Perhubungan. Alasannya, KNKT lebih independen hasilnya. 

 

(Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.