Menu
RSS

Items filtered by date: Jumat, 23 Maret 2018

Sigit Minta RPP Pengelolaan Wilayah Negara & Kawasan Perbatasan Bersifat Futuristik

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Plt Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Widodo Sigit Pudjianto menekankan pentingnya naskah akademik dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah (RPP). Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan Peraturan Pemerintah (PP) dimentahkan di Mahkamah Agung(MA). 

Ia menekankan dalam Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Kegiatan digelar Biro Hukum, Organisasi dan Kepegawaian BNPP di Jakarta, Jumat (23/3).

"Yang paling penting saya ingatkan lagi, kita buat PP tolong lihat lagi naskah akademisnya," kata Sigit. 

Disampaikan, naskah akademik perlu dibaca ulang bersama-sama dan disesuaikan dengan dinamika sosial yang ada. Dari naskah akademik itulah nantinya diatur lebih lanjut dalam batang tubuh suatu peraturan. 

"Kedua, jangan lupa tuliskan setelah ketentuan umum, ruang lingkup, baru setelah itu bab lain yang menerjemahkan ruang lingkup itu," jelasnya. 

Sigit yang juga Kabiro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu menekankan bahwa naskah akademik akan menjadi dasar ketika aturan tersebut di-judicial review (JR) ke Mahkamah Agung (MA). Disebutkan bagaimana banyak aturan yang dicabut oleh MA karena naskah akademiknya tidak atau kurang memadai. 

Ia juga menyinggung proses penyusunan peraturan di Kemendagri. Perlahan namun pasti, prosesnya dibenahi sehingga ketika ada pihak-pihak yang mengajukan JR ke MA bisa dipertahankan. Di MA bisa mempertahankan karena bisa menjawab dari hal dasar atau asbabun nuzul aturan yang digugat. 

Dalam hal RPP Pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, misalnya disebutkan bagaimana negara Indonesia, wilayah pinggiran hingga mengenai perbatasan berikut kondisinya terkini. Bahwa wilayah perbatasan harus aman dan sejahtera, kemudian yang melaksanakan pekerjaan di perbatasan BNPP bermitra dengan siapa saja. 

Sigit meminta agar RPP mengenai Pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dibuat futuristik. Maksudnya, aturan dibuat dalam kerangka jauh ke depan. Karena itu hal-hal kecil dalam penyusunannya mesti diperhatikan dengan baik dan cermat. 

Kepada Biro Hukum, Organisasi dan Kepegawaian, ia juga meminta proses penyusunan RPP didokumentasikan dengan baik. Siapapun yang memberikan masukan direkam dan ditulis, dengan begitu diketahui apa saja dinamikanya selama pembahasan. 

"Siapapun yang ngomong ditulis, merekamnya utuh, dan ini (pembahasan RPP) saya berharap jangan lama-lama," kata Sigit. (Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

Gandeng BNPP, FKUI Gelar 'Berbagi di Perbatasan Negeri'

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) mengadakan program pelayanan dan pengabdian masyarakat di wilayah perbatasan yaitu di Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas (Kalimantan Barat) pada 8-15 April 2018 mendatang.

 

Program bertajuk 'Berbagi di Perbatasan Negeri' ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di daerah tertinggal dan wilayah perbatasan. 

Desa Temajuk merupakan satu-satunya desa di Kecamatan Paloh, Kab. Sambas, Kalimantan Barat, yang berbatasan langsung dengan wilayah Serawak, Malaysia. Desa Temajuk memiliki luas sebesar 230 km2 dengan jumlah penduduk 1909 orang (tingkat kepadatan sebesar 8 jiwa/km2), membawahi 3 dusun, 6 RW, dan 16 RT.

Di Kecamatan Paloh hanya terdapat satu Puskesmas dan tiga orang dokter yang terdapat di Desa Nibung. Di Desa Temajuk sendiri hanya terdapat satu puskesmas pembantu dan satu dokter umum kontrak, tiga perawat dan dua bidan. Di Kecamatan Paloh, tenaga kesehatan terbanyak adalah Bidan dengan dua insiden penyakit menular tertinggi berupa diare dan tuberculosis. 

"Desa Temajuk memiliki sarana pendidikan yang cukup lengkap, meskipun tidak terlalu banyak, yaitu 1 TK, 2 SD Negeri, 1 SLTP Negeri, dan 1 SMA Negeri," dikutip dari laman http://ukk.fk.ui.ac.id/campaign/ , Jumat (23/3).

Kabupaten Sambas juga menjadi penyumbang  angka kematian terbesar (neonatal), lalu diikuti dengan kematian bayi. Terdapat juga peningkatan kasus kematian ibu  yaitu 13 kasus pada 2014 dan 22 kasus pada tahun 2015.

Dituliskan pada laman, beberapa penyakit menular dan gizi buruk pada bayi di Kabupaten Sambas memerlukan perhatian khusus. Berdasarkan gambaran profil dan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Sambas, ditemui indikator-indikator yang perlu menjadi perhatian karena mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya (maupun masih di bawah rata-rata nasional), dan juga sangat jauh jika dibandingkan dengan negara tetangga. 

Maka dari itu, diperlukan intervensi dan juga program yang direncanakan secara matang untuk menyusul ketertinggalan ini. Beberapa program intervensi yang akan dilakukan adalah senam sehat, penyuluhan, pengobatan gratis, pelatihan kader dan audiensi serta advokasi dengan pemerintah daerah setempat.

FKUI dalam pelaksanaan programnya menggandeng Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) selaku pengelola  wilayah  perbatasan negara. Diketahui, terdapat 187 kecamatan yang menjadi lokasi prioritas (Lokpri) di 41 Kabupaten/Kota (13 Provinsi), yang sudah, sedang dan akan dibangun infrastruktur serta sarana prasarana kebutuhan dasar. (Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

Pokli BNPP Dorong Modernisasi Dalam Pengamanan Wilayah Perbatasan

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Koordinator Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Pokli BNPP) Max Pohan menyebutkan bahwa security approach (keamanan) dan prosperity approach (kesejahteraan) merupakan kebijakan dalam pengelolaan wilayah perbatasan.

 

Menurut dia, dua pendekatan itu merupakan cara efektif mempercepat pembangunan dalam rangka menjadikan wilayah perbatasan sebagai beranda NKRI yang aman, nyaman dan indah dilihat.

"Perbatasan dalam kebijakan yang ada sekarang ada dua, security dan prosperity approach. Hal ini selain untuk mengamankan wilayah, juga untuk menyejahterakan warga di perbatasan. Tidak seperti sebelum reformasi dimana perbatasan terlihat gelap," kata Max saat  pertemuan pembahasan program kegiatan bersama BNPP dengan pihak kepolisian, di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (21/3).

Persoalan di perbatasan, kata dia, tak hanya soal pengamanan di lintas batas, melainkan juga persoalan sosial yang harus diatasi seluruh pihak terkait. Untuk itu diperlukan upaya maksimal agar warga di perbatasan merasa lebih diperhatikan serta bersinergi dengan stekeholder yang menangani perbatasan.

Pihaknya juga menyoroti soal keterbatasan aparat keamanan dalam menjalankan tugasnya di perbatasan. Diperlukan electronic surveillance (kegiatan pengawasan rutin dengan menggunakan peralatan elektronik) untuk memaksimalkan kinerja personel kepolisian.

"Pemikiran kita baru-baru ini juga mudah-mudahan electronic surveillance bisa dibangun. Kita perlu aparat polri yang modern kedepan sehingga bisa mencegah kejahatan dunia yang semakin canggih. kejahatan-kejahatan sekarang sudah luar biasa melalui perbatasan. Ini barangkali yang bisa ditindaklanjuti," ucap dia.

Sekretaris Pokli Marto Bardosono menambahkan bahwa electronic surveillance akan memaksimalkan pengamanan, dalam hal ini monitoring dan evaluasi. Segala macam tindak kriminal yang ada di perbatasan pun diharapkan kedepannya lebih mudah dideteksi. 

"Sesungguhnya kita tetap ingin memonitor, evaluasi, 7 PLBN yang diantaranya tadi juga jalan tikus, ditambah narkoba dan lain-lain. Belum lagi di Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) sangat mudah untuk akses keluar masuk. Mudah-mudahan antara BNPP dengan Polri makin erat hubungannya, seperti tadi dikatakan kita harus kerja sama-sama," kata Marto. (Humas BNPP)

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.