Menu
RSS

Items filtered by date: Rabu, 28 Maret 2018

Miliki Nilai, PLBN Representasi Bangsa

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Pembangunan kawasan perbatasan negara merupakan penjabaran dari agenda strategis kabinet kerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) sebagaimana tertuang dalam Nawacita ke-3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

 

Hal ini seperti yang ditetapkan dalam Perpres No 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. 

"Pengelolaan perbatasan negara mengandung dua dimensi, yaitu pengelolaan batas wilayah negara dan dimensi pembangunan kawasan perbatasan. Dimensi pertama disebut juga 'border line' sementara yang kedua disebut 'border area'," kata Plt. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Dr. W. Sigit Pudjianto, SH, MH, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara (Deputi1) BNPP Robert Simbolon di Rapat Pembinaan Kepegawaian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Provinsi Kalimantan Barat, di Pontianak, Rabu (28/3).

Dilanjutkan, pengelolaan kawasan perbatasan memiliki nilai serta pengaruh yang strategis bagi kedaulatan NKRI, yang didalamnya mencakup aspek-aspek keamanan negara, pendayagunaan sumber daya (alam maupun manusia), pemerataan pembangunan serta tanggung jawab dalam membangun daya saing untuk mengimbangi aktivitas sosial ekonomi masyarakat negara tetangga. Maka dari itu, peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antara kementerian/lembaga (K/L), pemda serta stakeholder terkait demi mempercepat penataan kawasan perbatasan sebagai beranda negara (tertuang dalam RPJMN 2015-2019), diperlukan guna mewujudkan pengelolaan perbatasan negara yang lebih terarah terintegrasi, terukur serta selaras.

"Yaitu, berkembangnya 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pembangunan kecamatan lokasi prioritas (lokpri) kawasan perbatasan. Kedua, meningkatnya keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan termasuk di 111 Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) atau terdepan, lalu terbangunnya PLBN sebagai pusat pertumbuhan kawasan," kata Sigit Pudjianto.

Dalam penjelasannya setelah membacakan sambutan tertulis, Robert Simbolon mengatakan bahwa sejak 2007, kawasan perbatasan ditetapkan sebagai halaman depan atau beranda negara. Artinya, harus disadari bahwa dengan negara tetangga kita tidak saling membelakangi, melainkan saling berhadapan. Jika di era sebelumnya kesan yang terbangun melalui strategi kebijakan pembangunan seolah-olah kawasan perbatasan sebagai halaman belakang, maka di tahun 2007 melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 ditegaskan bahwa kawasan perbatasan negara merupakan sebagai 'beranda' negara.

"Mengapa kita bangun PLBN yang mewah, salah satunya karena pertimbangan itu, kita ingin menampakkan wajah negara kita dengan wajah terbaik, tak kalah dengan tetangga. Di era globalisasi ini kita menyadari bahwa interaksi masyarakat antar negara semakin tinggi frekuensinya di kawasan perbatasan negara. Maka, PLBN harus dapat berperan sebagai etalase negara atau cerminan negara, serta representasi negara dan bangsa kita di halaman depan," ucap Robert. (Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Kelola Kawasan Perbatasan, Pj Gubernur Kalbar Dorong Pemenuhan Manajemen SDM

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Penjabat Gubernur Kalimantan Barat Doddy Riyadmadji menekankan empat hal terkait penanganan berbagai permasalahan di kawasan perbatasan di wilayahnya. Keempat hal itu perlu dibenahi bersama-sama melalui kebijakan strategis, dimana kebijakan itu tetap sinergis dengan kebijakan pusat.

"Permasalahan yang ada di kawasan perbatasan perlu dibenahi melalui kebijakan daerah," kata Doddy Riyadmadji dalam sambutan yang dibacakan Asisten III Bidang Administrasi Umum Marlyna pada Rapat Pembinaan Kepegawaian di Pos Lintas Batas Negara di Kalimantan Barat, Rabu (28/03/2018).

Diungkapkan, keempat hal itu adalah pertama pengembangan teknologi aktivitas ekonomi kawasan perbatasan, kedua pengembangan sarana dan prasarana penunjang aktivitas ekonomi kawasan perbatasan, ketiga pengembangan regulasi aktivitas ekonomi perbatasan dan terakhir pengembangan kawasan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) berbasis industri kawasan.

Disampaikan Marlyna, sebagai pihak yang berkepentingan membangun dan mengelola kawasan perbatasan, Pemprov Kalbar mengetahui secara pasti bahwa di wilayahnya memiliki kawasan perbatasan di lima kabupaten dan 14 kecamatan. 

Garis perbatasan darat memiliki panjang sekitar 966 KM yang membentang Kecamatan Paloh di Kabupaten Sambas hingga Kecamatan Putussibau Selatan di Kabupaten Kapuas Hulu. Penanganan kawasan perbatasan yang luas ini memerlukan sinergisitas antara pemerintah pusat dengan daerah. 

Terlebih, pemerintah pusat telah menetapkan kebijakan pembangunan kawasan perbatsan yang pada intinya meliputi percepatan pembangunan di segala bidang, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan pelayanan sosial dasar dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

"Mewujudkan pengelolaan kawasan perbatasan dalam lingkup kawasan yang luas di Propinsi Kalimantan Barat bukanlah hal yang mudah. Berbagai permasalahan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat masih dilingkupi (berbagai) isu," kata Marlyna. 

Beberapa isu dimaksud menyangkut terbatasnya sarana pendidikan dan kesehatan, belum optimalnya sarana dan prasarana perekonomian dan masih terjadinya kasus pelanggaran hukum. Ia menekankan kembali perlunya pengelolaan yang sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran strategi pembangunan nasional. 

"Pelaksanaan pengelolaan kawasan perbatasan masing-masing tingkatan pemerintahan perlu didukung regulasi yang dapat memberikan ketegasan. Pembagian kewenangan antar tingkatan pemerintah dimaksud bermuara pada penataan kelembagaan pengelolaan perbatasan baik pusat dan daerah," katanya.

Marlyna menyinggung bidang lintas batas negara merupakan bagian kelembagaan dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Bidang lintas batas ini akan dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana administrator PLBN dalam memberikan fasilitasi layanan dan pengawasan bagi pelintas negara secara tertib dan lancar apabila didukung dengan adanya pemenuhan unsur-unsur manajemen. 

Pemenuhan unsur manajemen berupa sumber daya manusia untuk bertugas pada PLBN ini, lanjut dia, diharapkan memiliki kapasitas dan dedikasi yang dapat dimaknai PLBN adalah embrio pengembangan ekonomi wilayah. 

"Bukan hanya sekedar pelintasan antar negara akan tetapi dapat mewujudkan Pos Lintas Batas Negara sebagai titik sentral pembanguan ekonomi perbatasan," demikian Marlyna.

Rapat Pembinaan Kepegawaian di Pos Lintas Batas Negara di Kalimantan Barat sendiri dipimpin Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kepegawaian, Gutmen Nainggolan. Hadir pejabat dari lingkungan BNPP, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Robert Simbolon dan Kepala Biro Keuangan, Umum dan Humas (KUH) Komaedi. (Humas BNPP)

 

 

 

 

 

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.