Menu
RSS

Items filtered by date: Rabu, 30 Mei 2018

Dapat Opini WTP 4 Kali Berturut-turut, Kepala BNPP Ingatkan Taati Rekomendasi BPK

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI saat Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun 2017, di kantor BPK, Jakarta, Rabu (30/5).

 

Dengan demikian, Opini WTP ini merupakan yang keempat kalinya diterima BNPP secara berturut-turut dari tahun 2014-2017.  Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala BNPP Tjahjo Kumolo mengapresiasi BPK RI yang sudah menjalankan fungsinya dengan baik terkait pemeriksaan pengelolaan keuangan di kementerian/lembaga.

"WTP diharap dapat memacu agar semakin baik dan tertib dalam rangka membantu tata kelola pemerintahan serta peningkatan kesejahteraan rakyat," kata Tjahjo dalam sambutannya.

Seluruh pimpinan komponen di lingkungan Kemendagri dan BNPP diminta agar berkomitmen dan taat atas rekomendasi hasil pemeriksaan dari BPK. Hal ini dinilai penting demi meningkatkan kualitas laporan keuangan K/L seperti yang diamanatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Anggota V BPK RI Isma Yatun berharap seluruh K/L yang mendapat opini WTP dapat mengelola keuangannya lebih transparan dan akuntabel.

"Jadikan momentum lebih baik kedepan dan menjalankan rekomendasi BPK," katanya.

Selain BNPP, Kementerian Dalam Negeri juga mendapat opini WTP, yang mana ini merupakan WTP ketiga kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2015.

 

 (Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Pemenuhan Rasa Aman dan Sejahtera Untuk Wujudkan Perbatasan Sebagai Beranda NKRI

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Program Nawacita Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjalan semenjak awal pemerintahannya bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Dibantu puluhan  menteri, Presiden Jokowi menginginkan agar pembangunan tidak hanya berkutat di perkotaan, melainkan juga fokus di pedesaan atau pinggiran.

 

Maka dari itu, pemerintah melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) berupaya maksimal mewujudkan Nawacita ke-3, yaitu ‘Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan’. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2010 Jo. Perpres No 44 Tahun 2017 tentang BNPP, dilakukanlah koordinasi bersama kementerian/lembaga (K/L) serta sejumlah pemerintah daerah (pemda) untuk mengelola daerah pinggiran, dalam hal ini wilayah perbatasan negara. Pengelolaan mencakup penegasan batas wilayah negara, pengelolaan potensi kawasan perbatasan serta pembangunan infrasturtur.

Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Plt Ses BNPP) Widodo Sigit Pudjianto mengungkapkan bahwa dalam penyelesaian batas wilayah dengan negara tetangga (Malaysia, Timor Leste dan Papua Nugini), telah dilakukan upaya bersama agar mendapatkan penegasan batas negara di sejumlah titik wilayah perbatasan. Beberapa perkembangan terkait penegasan batas wilayah adalah pertemuan lanjutan dengan perwakilan negara Malaysia dalam forum Joint Indonesia-Malaysia Boundary Technical Committee On The Demarcation And Survey Of The International Boundary (IMT) ke-47, baru-baru ini. Diharapkan dari pertemuan tersebut membuahkan hasil yang sesuai dengan ketentuan dan memuaskan kedua belah pihak.

“Pertemuan ini sebagai momen untuk saling mengakrabkan diri dan memperkuat tali persaudaraan antara kedua negara. Diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang bermanfaat bagi masyarakat dan kemajuan bangsa kedua negara,” kata Sigit di Jakarta, Senin (28/5).

Kemudian juga hal yang menjadi sorotan di wilayah perbatasan adalah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di tujuh (7) lokasi yang diubah menjadi indah dan megah. Ketujuh PLBN yang bisa disaksikan langsung oleh pelintas dan warga sekitar ini terdapat di Aruk, Nanga Badau, Entikong (Kalimantan Barat), Motaain, Motamasin, Wini (NTT) dan Skouw (Papua). Guna menunjang kegiatan perekonomian warga sekitar, dibangun juga fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) di sekitaran PLBN. Bahkan, sedang dalam tahap perencanaan untuk dibangun dalam waktu dekat sembilan (9) PLBN tambahan yang salah satu lokasinya adalah Sota (Merauke). 

Demi mewujudkan wilayah perbatasan sebagai beranda negara, tak hanya dari sisi keamanan, harus terpenuhi juga sisi kesejahteraan yang dirasakan langsung oleh warga perbatasan. Berdasarkan Rencana Induk (Renduk) 2015-2019 yang telah disusun oleh BNPP mengacu kepada RPJMN 2015-2019 serta Perpres Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan, pemerintahan saat ini dalam membangun wilayah perbatasan sudah terintegrasi, terpadu dan berkelanjutan.

“Pemerintahan Jokowi-JK mempunyai konsep kedepan bahwa kawasan perbatasan tak hanya dipandang dari sisi pertahanan. Perbatasan harus jadi pusat pertumbuhan ekonomi, pusat kegiatan antar negara, sehingga jadi daerah yang maju," ucapnya.

Maka, setiap potensi masyarakat perbatasan harus dapat dikembangkan dengan baik melalui dorongan K/L dan pemerintah setempat. Hal ini agar tercipta pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan yang berujung pada kesejahteraan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membekali wirausaha pemula di perbatasan melalui penguatan permodalan dalam rangka peningkatan kapasitas. Ini merupakan upaya kerja bersama dan sinergitas BNPP dalam mengkoordinir K/L serta Pemda setempat.

“Diberikan suntikan modal dan dilatih dari sisi pertanian, kuliner, kerajinan tangan, dan lain-lain. Sehingga kita harap dapat jadi pengusaha pemula yang mumpuni dan membangun ekonomi masyarakat perbatasaan,” kata Sigit.

Tak luput, pembangunan infrastruktur kebutuhan sosial dasar bidang pendidikan berupa pembangunan Sekolah Dasar, SMP, SMA, Ruang Kelas Baru (RKB), dan rumah dinas guru yang dilaksanakan di sejumlah kawasan perbatasan seperti NTT, Kalimantan dan Jayapura. Kemudian di bidang kesehatan pembangunan sejumlah Puskesmas dan Rumah Sakit di Riau, Batam, Maluku, NTT dan Sulawesi Utara.

Lalu pembangunan sarpras bidang perumahan dan air bersih yaitu pembangunan rumah khusus, pembangunan jaringan air bersih di sejumlah lokasi kawasan perbatasan di Maluku, Aceh dan Jayapura. Di bidang perdagangan pembangunan dan revitalisasi pasar di sejumlah lokasi kawasan perbatasan di Aceh, Kalimantan dan Jayapura.

Selanjutnya di bidang pertanian membangun irigasi dan embung di sejumlah lokasi kawasan perbatasan di Kalimantan, NTT, Sulawesi Utara. 

 

(Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

Gali Potensi Untuk Mengejar Ketertinggalan Kawasan Perbatasan

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Deputi bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Restuardy Daud memaparkan bahwa pemenuhan kebutuhan sosial dasar menjadi salah satu fokus yang dikerjakan dalam mengelola infrastruktur di perbatasan.

 

Pemenuhan kebutuhan sosial dasar tersebut adalah dengan membangun atau merevitalisasi bangunan sekolah dasar, rumah sakit, puskesmas, perumahan hingga penyediaan air bersih di wilayah perbatasan.

"Sekilas untuk infrastruktur ada kondisi di perbatasan yang menjadi dasar terutama kaitaannya dengn keterisolasian dan ketertinggalan. Itu yang harus dikejar," kata Restuardy di acara diskusi media BNPP, di Jakarta, Senin (28/5).

Tugas lain pada bidang pengelolaan infrastruktur adalah pengelolaan kelembagaan, yang mana untuk kedepaannya terdapat lima aspek yang difokuskan yaitu regulasi, kelembagaannya sndiri, aparatur, kompetensi, penyediaan infrastruktur dan binwas.

Sementara, Asdep Potensi Kawasan Perbatasan Darat Anny Julistiani mengatakan bahwa di wilayah perbatasan memiliki potensi yang bisa dikembangkan.  Untuk di wilayah perbatasan darat 80 persennya terdapat potensi dari sektor pertanian, sementara di laut 80 persennya dari perikanan. 

"Inovasi menjadi daya tarik sektor pertanian, khususnya di wilayah perbatasan, yang mana tadinya produktifitasnya rendah tapi kini menjadi meningkat," kata dia.

Dilanjutkan, sebagian besar petani yang ada di Indonesia adalah anak muda yang perlu dukungan semangat agar mau mengembangkan usahanya. Dengan masuknya internet dan berbagai sarana penunjang informasi, para petani bertambah pengetahuannya dalam mengembangkan usaha pertanian. 

"Tinggal bagaimana kedepan menggali potensi atau aspek yang ada, ajak swasta agar anak-anak muda bergairah dan jadi prospek setelah adanya infrastruktur. ada e-comerce yang pasarkan produk melalui online sehingga bisa dapatkan harga jual yang sesuai," katanya.

 

(Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.