Menu
RSS

Penyempurnaan e-Kerja Untuk Memacu Kinerja Pegawai BNPP

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Aplikasi elektronik e-kerja digunakan untuk menilai kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang kemudian dikonversi menjadi rupiah, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan. 

 

Menurut Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian BNPP, Gutmen Nainggolan, selama satu tahun berjalan sejak April 2017, terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki dalam penggunaan e-kerja. 

"Permasalahan itu, e-kerja sulit diakses karena kondisi jaringan yang tidak stabil, kemudian sistem e-kerja yang masih mengalami gangguan perangkat di server," kata Gutmen saat rapat Pengembangan Aplikasi E-kerja, di Jakarta, Kamis (17/5). 

Selain itu, belum ada yang meng-aprovel dan meng-input tepat pada waktunya (di akhir bulan) dan sistem e-kerja dengan fingerprint dalam rekapitulasinya masih belum terintegrasi. Sejumlah persoalan ini menurutnya menjadi kendala yang harus diperbaiki bersama melalui masukkan dan usulan dari pegawai.

"Maka perlunya dalam dimensi aplikasi ini adalah untuk memberi reward yang pasti pada setiap pegawai," kata dia.

Perbaikan untuk penyempurnaan e-kerja kiranya bisa berjalan dengan dukungan seluruh pegawai di lingkungan BNPP, khususnya pihak yang khusus menangani hal ini (bidang IT). Dengan demikian bisa memacu kinerja pegawai melalui sarana yang tersedia.

"Saya sampaikan kepada bapak ibu, pengalaman atau persoalan dalam input kerja berikan tanggapan dan sampaikan. Artinya kita bisa lakukan penyempurnaan perbaikan. Jadi tidak berpikir sesuatu yang baru, hanya memodifikasi kebutuhan dari bnpp," ucapnya.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Perpres 16/2018 Percepat Pembangunan Dalam Rangka Maksimalkan Penyerapan Anggaran

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Kemunculan Peraturan Presiden (Perpres) 16/2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, tidak lepas dari arahan Presiden Jokowi untuk melakukan deregulasi dan percepatan pembangunan dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran.

 

Oleh karena itu pula, pemerintah mengeluarkan Perpres 16/2018 menggantikan Perpres 54/2010 yang sudah diberlakukan sejak Maret 2018 lalu. Pada Perpres 16/2018 terdapat sejumlah perubahan secara struktur yang lebih sederhana.

"Hanya mengatur hal yang bersifat normatif, menghilangkan bagian penjelasan serta standar dan prosedurnya diatur dalam aturan LKPP dan aturan kementerian sektoral terkait," kata Tim Perumus Perpres 16/2018, Indro Bawono, saat Sosialisasi Perpres 16/2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di lingkungan pegawai BNPP, di Jakarta, Kamis (17/5).

Dalam Perpres ini pun terdapat sejumlah perubahan, yaitu terkait pengaturan, definisi dan istilah. Untuk pengaturan, terdapat 12 pengaturan baru yang meliputi tujuan pengadaan, pekerjaan yang terintegrasi, perencanaan pengadaan, agen pengadaan serta konsolidasi pengadaan.

"Perubahan istilah dari yang tadinya ULP/LPSE menjadi UKPBJ, lelang menjadi tender, Pokja ULP menjadi Pokja pemilihan dan sistem gugur menjadi harga terendah," ucap Indro.

Kemudian untuk perubahan definisi, sebelumnya, badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya. Kini, pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

Perubahan definisi lain, dari yang tadinya panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan, pada Perpres yang baru PJPHP adalah pejabat administrasi/fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa. 

Sementara, Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP, Setyabudi Arijanta menekankan strategi jitu pencegahan permasalahan hukum dalam pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP).

"Diantaranya, membentuk dan menyiapkan SDM yang kompeten dan profesional, membuat perencanaan kegiatan dan anggaran yang benar," ujar dia.

Lalu, pendampingan mulai dari proses pemilihan sampai dengan serah terima pekerjaan serta pendampingan ahli hukum kontrak dalam persiapan dan penyusunan kontrak dan tidak KKN.

Menurutnya terdapat sejumlah permasalahan hukum dalam PBJP, seperti permasalahan hukum administrasi negara, permasalahan hukum perdata, permasalahan hukum pidana dan permasalahan hukum persaingan usaha.

 

(Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

Sosialisasi Perpres 16/2018, Plt Ses BNPP Tekankan Tertib Administrasi

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 diharapkan dapat menjadikan penyelenggaraan pemerintahan semakin berkualitas, khususnya dalam pengadaan tender barang dan jasa.

 

Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Plt Ses BNPP) Widodo Sigit Pudjianto menjelaskan bahwa kualitas yang dimaksud adalah tertib dari segi administrasi. 

"Ini memang kebutuhan. Jadi ini adalah tuntunan kita sebagai penyelenggara pemerintahan. Masyarakat ingin transparansi sebagai bentuk akuntabilitas. Pertanggungjawaban kepada masyarakat, karena uang yang kita gunakan dari rakyat melalui pajak," kata Sigit saat membuka Sosialisasi Perpres 16/2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, di Jakarta, Kamis (17/5).

Dikatakan dia, sosialisasi yang diperuntukkan bagi pegawai di lingkungan BNPP bermanfaat untuk mengetahui lebih jauh soal aturan main yang sesuai terkait pengadaan barang dan jasa. Hal ini perlu diketahui agar setiap kedeputian dan satuan kerja yang ada kedepannya tidak berurusan dengan hukum karena tidak memahami secara jelas aturan yang berlaku. 

"Maknanya, mari kita sama-sama tertib, ditanya kalau nggak tau. Teman yang baik itu adalah peraturan, artinya kalau kita laksanakan peraturan itu maka berjalannya akan baik. Kita jangan takut-takut sepanjang kita ikuti aturan yang berlaku," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan Kepala Pusat LPSE Kementerian Keuangan menyebut terdapat sejumlah perubahan dalam Perpres 16/2018. Salah satunya soal tugas Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), yang sebelumnya bertugas sebagai penerima hasil tapi kini menjadi pemeriksa.

"Tugasnya secara administratif dalam memeriksa hasil pekerjaan yang sudah diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Ini berbeda dengan Perpres 16/2018," kata dia.

Perpres ini, sambungnya, ditandatangani Presiden Jokowi pada 18 Maret 2018 dan diundangkan oleh Kemenkumham pada tanggal 22 Maret 2018. Maka pada saat diundangkan, peraturan itu mulai diberlakukan. Namun ada beberapa catatan, diantaranya, untuk pengadaan barang/jasa yang persiapan dan pelaksanaannya sebelum 1 Juli 2018, masih mengacu pada Perpres 54/2010 dan perubahannya. 

"Untuk kontrak yang ditandatangani mempergunakan Perpres 54/2010 dan perubahannya, juga dinyatakan masih berlaku sampai kontrak itu berakhir. Semoga sosialisasi Perpres ini dapat mendukung peran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk pelayanan publik, terkait pelaksanaan deregulasi dalam rangka penyerapan anggaran."

 

(Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.