Kendalikan Pandemi Covid-19, Pemerintah Atur Kembali Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Keterangan Gambar : Doc: Kementerian Dalam Negeri


By admin humas 12 Jan 2021, 11:15:12 WIB

Kendalikan Pandemi Covid-19, Pemerintah Atur Kembali Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

JAKARTA - Pemerintah mengatur kembali pembatasan kegiatan masyarakat untuk mengendalikan pandemi Covid-19. Hal tersebut telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), Airlangga Hartanto dan tertuang pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 

Pertimbangan Pemerintah melakukan langkah ini adalah untuk menjaga keseimbangan antara sisi ekonomi dan aspek kesehatan. Seiring dengan semakin membaiknya beberapa indikator perekonomian (Indeks PMI, IHSG, Nilai Tukar dll), maka perlu tetap meningkatkan upaya menjaga kesehatan masyarakat, melalui pengendalian penyebaran virus Covid-19 secara terukur.

Menko Airlangga yang juga Ketua Komite PC-PEN menyampaikan perlunya pengetatan mobilitas masyarakat untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 dengan berkaca pada kondisi perkembangan pademi Covid-19 saat ini.

"Mencermati perkembangan pandemi Covid-19 yang terjadi di dunia akhir-akhir ini, di mana beberapa negara telah melakukan pengetatan mobilitas masyarakat, dan dengan adanya varian baru virus Covid-19 yang lebih cepat menular, maka Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia," ujar Airlangga. 

Mengingat sebelumnya Pemerintah telah menerbitkan kebijakan pengaturan perjalanan orang atau Warga Negara Asing (WNA) ke Indonesia, dengan melarang sementara masuknya WNA dari 1/1/2021 sampai dengan 14/1/2021.

Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah sedang mempersiapkan pelaksanaan Vaksinasi yang dijadwalkan dimulai sebelum pertengahan Januari 2021. Setelah mendapatkan EUA (Emergency Used Authorization) dari BPOM, dan memenuhi aspek kehalalan dari MUI, vaksinasi akan dijadwalkan mulai pertengahan Januari 2021. Seperti halnya dengan kebijakan di 39 negara yang telah melakukan kegiatan vaksinasi, perlu dilakukan pengendalian kenaikan kasus Covid-19 melalui pengaturan kembali pemberlakuan pembatasan berbagai aktivitas masyarakat.

Melalui Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2021, pemberlakuan pembatasan tahap awal ini akan diprioritaskan penerapannya di tujuh Provinsi Jawa dan Bali. Pengaturan pemberlakuan pembatasan tersebut antara lain menerapakan Work From Home (WFH) sebesar 75% dan Work From Office (WFO) sebesar 25% dengan memberlakukan protokol kesehatan secara ketat, kegiatan belajar mengajar secara daring, pembatasan kegiatan restoran sebesar 25% untuk makan di tempat dan jam operasional mall sampai pukul 19.00 WIB. 

Sebagai tambahan, untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok dan kegiatan konstruksi tetap bisa beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan serta pembatasan kapasitas sebesar 50% pada tempat ibadah.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berlaku sejak 11/1/2021 sampai dengan 25/1/2021, dan akan dilakukan evaluasi dan monitoring secara harian.

"Pengaturan pemberlakuan berlaku mulai tanggal 11/1/2021 sampai dengan 25/1/2021, untuk itu para kepala daerah agar melakukan monitoring dan rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait, secara berkala, harian, mingguan dan bulanan, bahkan jika perlu dapat membuat Perda yang mengatur secara spesifik pembahasan dimaksud hingga pengaturan penerapan sanksi," ungkap Tito. 

Selain pengaturan pemberlakuan pembatasan yang disebutkan diatas, Menteri Tito yang juga selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) ini mengharapkan agar daerah-daerah tersebut lebih mengintensifkan kembali protokol kesehatan dan memperkuat sistem serta manajemen dalam penanganan pandemi Covid-19. 

"Daerah-daerah tersebut harus lebih mengintensifkan kembali penerapan penggunaan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau handsanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan. Disamping itu sistem dan manajemen tracking serta tracing perlu diperketat, perbaikan treatment juga perlu seperti menambah ruang ICU, tempat tidur dan tempat karatina," ujarnya.

Menteri Tito juga berpesan untuk Gubernur dan Bupati atau Wali Kota pada daerah-daerah yang tidak termasuk dalam pemberlakuan pengaturan pembatasan untuk tetap memperkuar dan meningkatkan sosialisasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

"Optimalkan kembali posko satgas Covid-19 di tingkat Provinsi hingga Desa. Khusus untuk Desa dapat menggunakan APBDesa secara akuntabel dalam pengendalian pandemi Covid-19. Lalu tetap berupaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan baik dengan cara persuasif kepada semua pihak maupun melalui cara penegakan hukum dengan melibatkan aparat keamanan," pungkasnya.


(Humas BNPP)

Related Tags
Social Share

Office Lizenz Kaufen Windows 10 pro lizenz kaufen Office 2019 Lizenz Office 365 lizenz kaufen Windows 10 Home lizenz kaufen Office 2016 lizenz kaufen office lisans satın al office 2019 satın al