berita

Berita - BNPP

SAMBAS, KALBAR - Suku Dayak di Kalimantan telah lama terkenal dengan kekayaan budaya dan tradisi adat mereka. Salah satu tradisi yang mencolok adalah adat memasuki rumah baru atau “Matuha Rumah” dari Sub Suku Dayak Badamea di Desa Kaliau, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Kepala Adat Desa Kaliau, Yosef Utuh, menjelaskan bahwa Matuha Rumah adalah proses adat yang mengesahkan dan menandai berlakunya hukum adat dalam sebuah rumah.&nbsp; Hal ini memungkinkan penggunaan hukum adat ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga atau gangguan dari pihak lain. “Selain menandai berlakunya hukum adat, Matuha Rumah juga berfungsi sebagai bentuk tolak bala, permohonan izin kepada jubata (Tuhan), serta harapan akan rezeki dan keamanan rumah,” jelasnya. Yosef menjelaskan bahwa prosesi ritual Matuha Rumah dimulai dengan persiapan tapayatn dan mangkok, beras banyu, tiga ekor ayam, tumpi, poek, bontokng, kase angir, dan pingatn.&nbsp; Setelah persiapan barang selesai, dilakukan nyangahant atau pembacaan mantra, diikuti dengan proses mengibaskan udara dengan daun yang telah disiapkan ke sudut-sudut rumah. Proses adat ini diakhiri dengan penempatan tapayatn dan mangkok di depan rumah sebagai simbol bahwa rumah tersebut telah menjalani proses adat dan bentuk kepercayaan bahwa rumah tersebut akan dilindungi dari segala hal jahat. Yosef juga menegaskan bahwa proses adat ini bisa disaksikan oleh siapa pun, termasuk mereka yang bukan berasal dari daerah Sajingan Besar atau suku Dayak. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pos Lintas Batas (PLBN) Aruk, Wendelinus Fanu, menyatakan bahwa kearifan lokal seperti adat Matuha Rumah ini harus terus dilestarikan dan bahkan bisa menjadi salah satu daya tarik wisata. “Tugas BNPP dalam hal ini PLBN Aruk, antara lain memajukan dan mengembangkan ekonomi daerah perbatasan. Potensi pengembangan wisata merupakan opsi strategis,” ujarnya. Wendel juga menambahkan bahwa sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian dan promosi budaya dan tradisi adat Dayak di Sajingan Besar, PLBN Aruk membuat konten khusus untuk dibagikan melalui berbagai platform media daring seperti Berita Daring, Instagram, TikTok, dan Facebook. Ia berharap dengan publikasi tersebut dapat meningkatkan atensi masyarakat luas untuk mengenal adat dayak di Sajingan Besar. Penulis : Benny B HendriEditor : Binsar Marulitua

Matuha Rumah: Menguak Makna Ritual Adat Suku Dayak Badamea Menempati Rumah Baru

TIMOR TENGAH UTARA, NTT - Pada Sabtu 20 September 2024, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT) menyambut kedatangan rombongan 18 pemotor yang merupakan bagian dari peserta Timor Cross Border. Timor Cross Border dimulai tanggal 19 hingga 21 April 2024. Kegiatan ini diadakan dalam Rangka 24th Anniversary of Policia National Timor Leste. Uniknya para bikers adalah 10 orang Warga Negara Indonesia (WNI), 10 orang warga Timor Leste dan 2 orang warga Spanyol.&nbsp; Mereka menunggangi kuda besi tersebut secara bergantian. Para bikers juga didukung oleh 2 unit kendaraan roda empat sebagai tim pendukung.&nbsp; Touring dengan motor adalah pengalaman yang mendebarkan dan memuaskan bagi penggemar petualangan. Selain memupuk rasa persaudaraan, touring ini sekaligus mempromosikan sejumlah destinasi di perbatasan Indonesia- Timor Leste, termasuk PLBN Motaain dan PLBN Wini.&nbsp; "18 pemotor tiba di PLBN Wini dan melintas pada tgl 20 April 2024 pukul 15.28 WITA." Seperti dikutip dari laporan resmi PLBN Wini.&nbsp; Para penunggang kuda besi ini melintasi ratusan kilometer dengan rute Dili, Timor Leste melintasi PLBN Motaain di Belu, NTT, Indonesia, makan siang dan istirahat sebentar di Atambua, yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Belu.&nbsp; Selanjutnya pemotor meneruskan perjalanan dan transit di PLBN Wini Timor Tengah Utara, Indonesia menuju ke eksklave Oecusse milik Timor Leste.&nbsp; Pada 21 April, para pemotor akan kembali ke Dili, Timor Leste kembali menggunakan rute awal kedatangan.&nbsp;Untuk menambah keamanan, Mobil Patwal juga turut mengawal pemotor selama melintasi kawasan di dalam wilayah Indonesia.&nbsp; Untuk diketahui, Oecusse merupakan sebuah wilayah kantung atau eksklave dari Timor Leste, yang berada di dalam Provinsi NTT dan diapit oleh 3 kabupaten, yakni Kabupaten Belu, Timor Tengah Utara, dan Kabupaten Kupang. Penulis : Triwik RatnadhiEditor : Binsar Marulitua

Tiba di PLBN Wini, 18 Bikers Tempuh Ratusan Kilometer untuk Perkuat Persahabatan RI - Timor Leste

NATUNA, KEPRI - Wilayah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Serasan di Kepulauan Riau selain dikenal dengan daerah yang memiliki kekayaan alam laut yang melimpah, juga memiliki komoditas pertanian unggulan sebagai daerah penghasil tanaman berupa cengkeh yang berkualitas tinggi. Hal ini ditandai dengan mulai masuknya musim panen raya cengkeh di Pulau Serasan pada masa panen dari awal bulan Februari hingga akhir bulan Mei di setiap tahunnya.&nbsp; Hasbudin, salah seorang petani cengkeh di Pulau Serasan mengaku bahwa masyarakat di daerah Kabupaten Natuna maupun Pulau Serasan di Kepulauan Riau, juga mengandalkan hasil tani berupa tanaman cengkeh sebagai sumber pendapatan utama. Dikarenakan memiliki nilai daya beli tinggi di pasaran dan sering dijadikan sebagai bahan baku industri rokok, rempah-rempah, dan obat-obatan tradisional.&nbsp; "Masyarakat sangat merasa bersyukur tahun ini kebun cengkeh berbuah sangat banyak dan harga jual pun tergolong tinggi, sehingga masyarakat bisa menikmati hasil panen cengkeh dengan sangat memadai," ucap Hasbudin, pada Kamis (18/04/2024). Namun adapula tantangan yang dapat dihadapi oleh masyarakat penghasil cengkeh, yaitu fluktuasi harga jual cengkeh yang saat ini masih tergolong tidak stabil dengan harga kebutuhan pokok. Sebagai pemilik kebun cengkeh di Pulau Serasan yang memiliki luas lahan sekitar 500 meter persegi, Said Riduan mengatakan harga cengkeh saat ini memang tergolong tinggi. Namun masyarakat merasa bahwa harga tersebut masih belum stabil jika dibandingkan dengan harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat. "Untuk saat ini hasil panen yang dihasilkan oleh kebun milik pribadi menghasilkan sekitar 3 ton cengkeh dengan jumlah harga jual dari cengkeh basah senilai Rp 31 ribu per kilonya, sedangkan harga cengkeh kering dibandrol dengan harga Rp 107 ribu per kilo. Dan kemudian nantinya hasil dari panen cengkeh ini akan dijual kepada pada pengusaha lokal maupun luar pulau," tuturnya. Sementara itu Kepala Bidang PLBN Serasan Liston Simatupang juga menuturkan bahwa tanaman cengkeh menjadi komoditas pertanian unggulan di Pulau Serasan, ia berharap dengan melimpahnya hasil panen cengkeh di tahun ini dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat penghasil cengkeh serta dapat memperkuat ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan di Kabupaten Natuna dan Pulau Serasan.&nbsp; "Untuk saat ini perkebunan cengkeh yang ada di Pulau Serasan telah mencapai total sekitar 25 ribu hektar luas kebun yang diperkirakan jumlah panen cengkeh pada tahun ini lebih banyak dari tahun sebelumnya, dengan jumlah total keseluruhan hingga mencapai 400 ton cengkeh," ucap Liston. Sebagai informasi, para petani cengkeh di Pulau Serasan sendiri melakukan proses panen cengkeh masih dengan cara tradisional, mulai dari proses pemetikan dan pemisahan dari tangkai dengan memanjat secara langsung pada pohon cengkeh hingga proses pengeringan cengkeh. Penulis : Bagas Ramadhandy(Humas BNPP)

Menengok Komoditi Pertanian Cengkeh di Wilayah PLBN Serasan Kepulauan Riau

JAKARTA - Kepala PLBN Wini Don Gaspar, menjelasakan, rombongan kepala staf Angkatan Darat Pertahanan Nasional Timor-Leste (F-FDTL) dipermudah perlintasannya di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini.&nbsp; Kepala Staf Angkatan Darat Timor-Leste, Jenderal Calisto Santos Coli, memimpin rombongan yang terdiri dari 7 orang menggunakan 2 unit mobil dinas, VICE CEMGFA dengan plat merah, dan F-FDTL 64 dengan plat hijau. "Kemarin di PLBN Wini ada yang berbeda. Banyak kendaraan membawa perlengkapan kegiatan, tapi bukan untuk ekspor," ungkap Don Gaspar. Don Gaspar menemukan bahwa barang-barang tersebut berasal dari Dili dan akan dikirim ke Oecuse untuk Expo yang akan diadakan. "Barang-barang tersebut dari Dili, akan diadakan Expo di Oecuse untuk memperingati HUT Negara Demokrat Timor Leste yang ke-22, pada tanggal 20 Mei mendatang. Panitia dari Dili sudah datang untuk mempersiapkannya," jelas Don Gaspar. Kepala Staf Angkatan Darat Timor-Leste, Jenderal Calisto Santos Coli menyatakan bahwa Expo ini akan dihadiri oleh pejabat Timor Leste dan undangan dari Indonesia. "Semua pejabat Timor Leste dan undangan dari Indonesia akan hadir," katanya. Panitia penyelenggara Expo di Oecuse telah melakukan persiapan matang untuk memastikan suksesnya acara tersebut. Mereka telah berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk pemerintah setempat dan otoritas Bea dan Cukai, untuk menjamin kelancaran logistik dan administrasi. "Kami sangat bersemangat dan telah melakukan persiapan yang matang. Semua tim bekerja keras untuk memastikan acara ini sukses," ujarnya. Pihaknya juga telah menyiapkan berbagai kegiatan menarik dalam Expo tersebut, seperti pameran produk lokal dan pertunjukan seni budaya. Diharapkan Expo ini dapat mempromosikan potensi ekonomi dan kekayaan budaya Oecuse serta Timor Leste secara keseluruhan. Masyarakat Timor Leste dan Indonesia menyambut dengan antusias peringatan HUT Negara Demokrat Timor Leste yang ke-22. Ini menjadi kesempatan bagi kedua negara untuk merayakan pencapaian sejak kemerdekaan dan memperkuat hubungan bilateral. Dengan Expo di Oecuse sebagai bagian dari peringatan tersebut, diharapkan dapat memperkuat hubungan antara Timor Leste dan Indonesia serta meningkatkan kerjasama di berbagai bidang. PLBN Wini menjadi pusat persiapan Expo untuk memperingati HUT Negara Demokrat Timor Leste yang ke-22. Dengan partisipasi pejabat Timor Leste dan undangan dari Indonesia, acara ini diharapkan menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan antarnegara. Semua persiapan telah dilakukan dengan matang untuk menjamin kesuksesan Expo dan menyambut peringatan HUT dengan antusiasme.*** (Humas BNPP)Penulis dan Editor: Muslikhin

PLBN Wini Jadi Tempat Perlintasan Persiapan Expo Peringatan HUT Negara Demokrat Timor Leste ke-22

JAKARTA - Pada malam tanggal 19 April 2024, sinergitas antara Indonesia dan Timor-Leste kembali terbukti saat rombongan kepala staf Angkatan Darat Pertahanan Nasional Timor-Leste (F-FDTL) dipermudah perlintasannya di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini.&nbsp; Kepala Staf Angkatan Darat Timor-Leste, Jenderal Calisto Santos Coli, memimpin rombongan yang terdiri dari 7 orang menggunakan 2 unit mobil dinas, VICE CEMGFA dengan plat merah, dan F-FDTL 64 dengan plat hijau. "Perjalanan rombongan dimulai dari Kota Dili, Timor-Leste menuju Kota Atambua, Indonesia, dan dari sana menuju Kota Oe-Cusse, Timor-Leste, melewati PLBN Wini," ujar Kepala PLBN Wini, Don Gaspar.&nbsp; Rombongan tersebut kata Dia, melintas melalui perbatasan pada pukul 23:56 Wita. Kehadiran mereka di PLBN Wini tidak hanya menandai keperluan mendadak yang harus segera ditangani di Oe-Cusse, tetapi juga menunjukkan kerjasama yang erat antara kedua negara dalam hal keamanan dan pertahanan. Kepala Staf Angkatan Darat Timor-Leste menyatakan bahwa kerjasama lintas batas ini menjadi bukti konkret bahwa koordinasi dan sinergitas antar kementerian dan lembaga terkait di PLBN Wini berjalan dengan baik.&nbsp; Personel yang bertugas di perbatasan selalu siaga 24 jam penuh untuk menjaga dan memfasilitasi perlintasan antarnegara. Keterlibatan rombongan kepala staf Angkatan Darat Timor-Leste ini juga menyoroti pentingnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Timor-Leste, khususnya dalam hal keamanan dan pertahanan.&nbsp; Pertukaran informasi dan koordinasi antarinstansi menjadi kunci dalam menjaga keamanan di perbatasan serta memfasilitasi perlintasan yang lancar bagi rombongan resmi maupun warga sipil. Dalam suasana geopolitik yang terus berubah, kerjasama antarnegara menjadi semakin penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan regional. PLBN Wini menjadi salah satu titik penting dalam kerjasama antara Indonesia dan Timor-Leste, sebagai pintu gerbang bagi perlintasan antarnegara yang aman dan teratur. Perjalanan rombongan kepala staf Angkatan Darat Timor-Leste melalui PLBN Wini pada malam tanggal 19 April 2024 menjadi contoh nyata dari sinergitas dan kerjasama antara kedua negara dalam menghadapi tantangan bersama. Dengan terus memperkuat hubungan bilateral, diharapkan kedua negara dapat terus bekerja sama dalam menjaga perdamaian dan keamanan di wilayah ini. (Humas BNPP)Penulis dan Editor: Muslikhin

Sinergitas Antarnegara Terlihat saat Kepala Staf Angkatan Darat Timor-Leste Melintas di PLBN Wini

JAKARTA - Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, mengungkapkan perubahan signifikan terkait tunjangan kinerja pegawai di lingkungan BNPP.&nbsp; Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) terbaru yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2024. "Perpres yang menjadi fokus pembahasan adalah Perpres Nomor 51 Tahun 2024, yang secara khusus mengatur tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan BNPP," ujar Prof. Zudan. Menurut Prof. Zudan, Perpres tersebut secara jelas menegaskan definisi pegawai yang berhak menerima tunjangan kinerja. Pegawai yang dimaksud meliputi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Pegawai Lainnya.&nbsp; "Pegawai ASN merujuk kepada pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian, sedangkan Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Terkait dengan pemberian tunjangan kinerja, Perpres tersebut menjelaskan bahwa setiap pegawai di lingkungan BNPP berhak menerima tunjangan kinerja setiap bulan.&nbsp;"Besarannya akan ditetapkan berdasarkan capaian kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tandasnya. Pasal 4 dari Perpres tersebut menegaskan bahwa tunjangan kinerja diberikan mulai berlakunya Perpres tersebut. Sementara itu, Pasal 5 mengatur tentang pajak penghasilan atas tunjangan kinerja, yang akan dikenakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, Prof. Zudan juga menjelaskan bahwa tidak semua pegawai di lingkungan BNPP memenuhi syarat untuk menerima tunjangan kinerja. Beberapa kriteria yang dikecualikan antara lain pegawai yang tidak memiliki jabatan tertentu, pegawai yang sedang dalam masa diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan, serta pegawai yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk persiapan masa pensiun. Selain itu, Perpres tersebut juga mengatur tentang kelas jabatan dan besaran tunjangan kinerja yang akan diterima oleh setiap pegawai berdasarkan kelas jabatan mereka. Hal ini diatur secara detail dalam Lampiran yang merupakan bagian integral dari Perpres tersebut. Menariknya, Perpres tersebut juga memberikan ketentuan mengenai peningkatan jabatan dan evaluasi secara berkala. Pasal 7 memuat informasi bahwa kelas jabatan pada setiap jabatan di lingkungan BNPP akan ditetapkan oleh Kepala BNPP. Sementara itu, perubahan kelas jabatan akan ditetapkan oleh Kepala BNPP dengan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Dalam hal pegawai di lingkungan BNPP diangkat sebagai pejabat fungsional dan menerima tunjangan profesi, Perpres tersebut juga mengatur besaran tunjangan kinerja yang akan dibayarkan. Terakhir, Perpres tersebut menegaskan bahwa pegawai di lingkungan BNPP yang menerima tunjangan kinerja wajib mempertahankan dan meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini akan dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh Kepala BNPP dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Dengan demikian, Perpres Nomor 51 Tahun 2024 menjadi landasan penting dalam pengaturan tunjangan kinerja pegawai di lingkungan BNPP. Melalui penjelasan yang disampaikan oleh Prof. Zudan, diharapkan semua pihak dapat memahami dengan jelas mengenai rincian dan mekanisme pemberian tunjangan kinerja tersebut. Berikut adalah rincian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BNPP: 1. Kelas Jabatan 17 Rp29.085.000,00&nbsp;2. Kelas Jabatan 16 Rp20.695.000.003. Kelas Jabatan 15 Rp14.721.000.O0&nbsp;4. Kelas Jabatan 14 Rp11.670.000.005. Kelas Jabatan 13 Rp8.562.000,00&nbsp;6. Kelas Jabatan 12 Rp7.271.000,00&nbsp;7. Kelas Jabatan 11 Rp5.183.000,00&nbsp;8. Kelas Jabatan 10 Rp4.551.000,009. Kelas Jabatan 9 Rp3.781.O00,O0&nbsp;10.Kelas Jabatan 8 Rp3.319.000.00&nbsp;11.Kelas Jabatan 7 Rp2.928.000,00&nbsp;12.Kelas Jabatan 6&nbsp;Rp2.493.000,0013. Kelas Jabatan 5 Rp2.350.000,00&nbsp;14. Kelas Jabatan 4 Rp2.216.000.0015 Kelas Jabatan 3 Rp2.089.000.0016. Kelas Jabatan 2 RP 2.089.000.0017 Kelas Jabatan 1 Rp 1.968.000.00.*** Penulis dan Editor: Muslikhin

Sekretaris BNPP Prof. Dr. Zudan Beberkan Rincian Tunjangan Kinerja Pegawai Berdasarkan Perpres Terbaru, Ini Rinciannya!

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar acara halalbihalal berkaitan dengan Hari Raya Idulfitri Tahun 2024/1445 Hijriah di Halaman Plaza Gedung A Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (18/4/2024). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, halalbihalal kali ini menjadi momentum penguatan internal yang lebih solid dan baik bagi Kemendagri dan BNPP. “Masih dalam suasana Lebaran tentunya saya mohon maaf dan keluarga kalau ada kesalahan, Minal Aidin Walfaizin mohon maaf lahir batin. Kesempatan juga bagi kita untuk saling bersilaturahmi, saling bermaaf-maafan, saling mendekatkan diri di antara kita sebagai sesama kolega,” katanya. Mendagri dalam amanatnya menyampaikan, dalam teori tenda kelompok (group tent) disebutkan bahwa tenda memiliki peran sangat penting untuk melindungi anggota di dalamnya dari berbagai kesulitan, seperti panas dan hujan. Tenda bisa berdiri kokoh ketika semua anggota di bawahnya ikut menopang. Namun, jika ada anggota yang tidak menopang kekuatan di dalam tenda, maka tenda tersebut bisa roboh. “Saya minta semua mendorong mendukung tenda itu tetap berdiri dengan menjalankan tugas sesuai dengan tugas masing-masing dengan sebaik-baiknya, kalau ada yang mencemari nama baik. Dia akan merontoki tenda itu, dan akan merusak semuanya,” ungkapnya. Mendagri menegaskan, tenda tersebut dalam konteks ini adalah institusi Kemendagri dan BNPP yang harus ditunjang dan didukung oleh semua anggota tanpa terkecuali, sesuai dengan peranan dan tugas di bidang masing-masing. Sebab di tenda inilah para anggota ikut berlindung, mencari makan, mendapatkan status sosial, serta dihormati oleh masyarakat, tetangga, dan keluarga.&nbsp; “Sehingga kita bekerja untuk lembaga, untuk negara, jaga baik nama Kemendagri, karena Kemendagri adalah tenda untuk kita berlindung,” tegasnya. Lebih lanjut, usai liburan Lebaran, seluruh pegawai di lingkup Kemendagri dan BNPP bisa kembali bekerja dengan semangat baru, lebih segar, dan lebih termotivasi. Selain itu, proses-proses layanan publik setelah lebaran termasuk layanan kepada pemerintahan daerah juga perlu dilaksanakan seperti biasanya. Apalagi, Kemendagri yang menjadi salah satu ujung tombak pemerintahan telah melalui berbagai masa-masa penting, seperti pelaksanaan Pemilu 2024. "Kita juga bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita sudah melakukan dan melampaui masa-masa yang sangat penting yang berhubungan dengan tugas Kemendagri" tandasnya. (Puspen Kemendagri)

Menteri Tito: Halalbihalal Idulfitri 2024 Jadi Momentum Penguatan Internal yang Lebih Solid

JAYAPURA, PAPUA - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, Mathilda Pusung memimpin langsung kegiatan penutupan salah satu jalur tidak resmi atau jalur tikus yang berada kurang lebih 400 meter dari pintu gerbang PLBN Skouw pada Rabu (17/4/2024) kemarin.&nbsp; Jalur tikus tersebut memutari PLBN Skouw, menghubungkan Kampung Wutung, Papua Nugini dan Kampung Mosso Indonesia.&nbsp; Mathilda menjelaskan melalui pemasangan pintu penutup jalan tidak resmi diharapkan bisa menghalangi para pelintas ilegal dari Papua Nugini ke Indonesia atau sebaliknya.&nbsp; "Permasalahan jalur tikus di sekitar PLBN masih harus dipertegas kembali, karena masih adanya warga negara Papua Nugini yang menggunakan jalan tersebut," terang Mathilda.&nbsp; Selain menutup jalur tikus, Mathilda juga memimpin penertiban pedagang yang menggelar lapak-lapak di di kawasan zona penunjang PLBN Skouw, tepatnya di depan area Patung Soekarno.&nbsp; Penertiban pedagang tersebut diawali tindakan persuasif. Berupa penyampaian imbauan kepada pedagang pemilik lapak/kios bahwa tempat yang digunakan untuk berjualan adalah tempat yang dilarang untuk mendirikan lapak/kios.&nbsp; PLBN Skouw menawarkan kebijakan relokasi yang diberikan kepada pedagang.&nbsp;"Atau memindahkan lapak/kios ke tanah milik&nbsp;Ondoafi, Stanis Stanfa yang posisinya bersebelahan dengan zona penunjang PLBN Skouw," lanjutnya.&nbsp; Dengan memindahkan dagangan ke tanah milik penguasaan Ondoafi, lanjut Mathilda, kewenangan sepenuhnya menjadi milik keluarga tersebut, terutama terkait sewa menyewa lahan dan kesepakatan lainnya.&nbsp; Untuk diketahui Ondoafi adalah sebutan untuk pemilik hak ulayat di Kampung Wutung, Papua Nugini dan kampung Mosso Indonesia. Sebelum melakukan penutupan jalur tikus dan penertiban pedagang, Mathilda bersama instansi Customs Immigration Quarantine dan TNI, Polri telah melakukan rapat koordinasi di lantai II, Gedung PLBN Skouw di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua.&nbsp; Rapat koordinasi tersebut berfokus kepada evaluasi dan tidak lanjut hasil rapat sebelumnya, tentang&nbsp;penutupan jalur tikus dan penertiban pedagang.&nbsp; Isu ini menjadi polemik karena mendapat hambatan dan penolakan dari berbagai pihak masyakarat yang merasa keberatan dan dirugikan atas upaya penegakkan peraturan tersebut. Penulis : Ahmad Fauzi LubisEditor : Binsar Marulitua

Kepala PLBN Skouw di Papua Pimpin Penutupan Jalur Tikus dan Penertiban Lapak Liar Pedagang

NATUNA, KEPRI - Peringatan Idulfitri 1 Syawal 1445 Hijriah telah usai. Pagi yang hangat dan cerah di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Serasan disambut pegawai dengan apel pagi pada hari pertama masuk kerja, seusai cuti bersama, Selasa (16/4/2024).&nbsp; Apel pagi para pegawai PLBN Serasan dimulai Pukul O7.00 WIB, dipimpin oleh Pelaksana tugas (Plt) Kepala PLBN Serasan, Liston Horison Simatupang.&nbsp; Liston memberikan pengarahan tentang semangat dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas dan amanah. "Selamat Idulfitri kepada seluruh pegawai di lingkungan PLBN Serasan dan mengimbau agar seluruh pegawai terus menjalankan tugas dengan penuh semangat dan meningkatkan kinerja usai libur Lebaran 2024 ini," jelasnya.&nbsp; Kegiatan apel pagi di PLBN Serasan dilanjutkan dengan kegiatan halal bihalal. Satu per satu para saling bersalaman dan salin memaafkan.&nbsp;&nbsp; Dalam momentum silaturahmi Idulfitri, Liston juga mengajak para pegawai menyambangi masyarakat. Seperti mendatangi Camat Serasan dan Camat Serasan Timur.&nbsp; Menurut ia, hal ini sangat penting demi terjalin eratnya tali silaturahmi antar pimpinan yg ada di Kecamatan Serasan Dan Serasan timur dengan PLBN Serasan&nbsp; "Kegiatan berjalan hikmat dan dalam suasana damai dan penuh kehangatan. Semoga dengan momentum Idulfitri terjalin kekompakan dan mempererat persaudaraan," ujarnya. Penulis : Binsar Marulitua(Humas BNPP)

Kehangatan Perayaan Idulfitri dan Silaturahmi Halal Bihalal PLBN Serasan Bersama Masyarakat

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dikepalai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terus mendorong 13 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang tersebar di perbatasan negara membangun Zona Integritas (ZI).&nbsp;Kebijakan mendorong PLBN yang memiliki Zona Integritas juga terus didengungkan dalam setiap kesempatan pertemuan oleh Sekretaris BNPP, Zudan Arif Fakrulloh. Zona Integritas bertujuan untuk menciptakan instansi pemerintah menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan kantornya, sesuai PERMENPANRB Nomor 90 Tahun 2021.&nbsp;&nbsp; Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kepegawaian, BNPP, Gutmen Nainggolan mengungkapkan bahwa&nbsp;sebagai studi kecil yang dilakukan sebelum mengimplementasikan suatu produk atau proses secara keseluruhan (pilot project) terdapat 4 PLBN yang dipilih menuju Zona Integritas.&nbsp; Empat PLBN yang dipilih menuju Zona Integritas adalah PLBN Aruk di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat (Kalbar); PLBN Entikong di Sanggau, Kalbar; PLBN Motaain di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan PLBN Motamasin di Kabupaten Malaka, NTT. "Sebagai pilot project ada 4 PLBN. Tahun depan kita akan lakukan di seluruh PLBN yang dikelola BNPP berjumlah total 13 PLBN," terang Gutmen dalam Rapat Pengelolaan Pembangunan Zona Integritas di PLBN, di Jakarta, Rabu (17/4/2024).&nbsp; Dalam pemaparan membuka rapat, Gutmen juga menerangkan mekanisme pembangunan zona integritas terdiri atas sekurangnya 4 tahapan. Tahapan tersebut yakni pencanangan zona integritas, penetapan unit kerja, pembangunan unit kerja dan pemantauan pembangunan.&nbsp; "Langkah BNPP menuju PLBN yang berzona integritas, lanjut Gutmen, sebenarnya sudah dimulai sekurangnya 3 tahun sebelum 2024," tambahnya. Ia memberi penjelasan lanjutan, dalam upaya tahap pencanangan Zona Integritas, pada 26 Februari 2023 lalu, telah ditandatangani piagam pencanangan pembangunan zona integritas di PLBN menuju wilayah bebas korupsi. Piagam tersebut ditandatangani oleh mantan Sekretaris BNPP, Restuardy Daud dan Deputi Pengelolaan Batas Negara, BNPP, Robert Simbolon yang kini menjabat sebagai Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris BNPP. Penandatangan piagam tersebut juga dihadiri saksi Kementerian PANRB sebagai Tim Penilai Eksternal, Inspektorat Jenderal, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai Tim Penilai Internal, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman RI.&nbsp; "Sebelumnya, penandatanganan Pakta Integritas dan Maklumat Pelayanan Pembangunan Zona Integritas saudah dilakukan pada 8 PLBN,"terangnya lagi. Rapat Pengelolaan Pembangunan Zona Integritas di PLBN diinisiasi oleh Organisasi Tata Laksana (Ortala), Biro Hukum, Organisasi dan Kepegawaian, BNPP.&nbsp;Dalam rapat ini juga turut dihadiri masing-masing Kepala Bidang (Kabid) dan perwakilan pegawai 13 PLBN yang beroperasi di perbatasan negara. Pada sesi kedua, rapat dipandu oleh Analis SDM Aparatur Ahli Madya pada Biro Hukum, Organisasi dan Kepegawaian, BNPP, Kusuma Ning Tyas.&nbsp; Dalam sesi ini, Organisasi Tata Laksana, Biro Hukum, Organisasi dan Kepegawaian BNPP, juga memfasilitasi para Kabid dan perwakilan pegawai masing-masing PLBN dalam mempelajari tata cara menyusun Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas yang dibimbing oleh tim dari Inspektorat Jenderal, Kemendagri. Penulis : Binsar Marulitua(Humas BNPP)