49 PPKT Tidak Berpenduduk Jadi Target Peningkatan Sarpras Hankam Non-Alutsista

Keterangan Gambar : Pertemuan koordinasi dengan K/L) untuk mengonsolidasikan peningkatan sarpras hankam non-alutsista, Jakarta, Senin (7/6/2021)


By admin bnpp 10 Jun 2021, 10:04:29 WIB

49 PPKT Tidak Berpenduduk Jadi Target Peningkatan Sarpras Hankam Non-Alutsista

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melaksanakan pertemuan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) untuk mengonsolidasikan peningkatan sarana prasarana (sarpras) pertahanan keamanan (hankam) non-alutsista di 49 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) tidak berpenduduk, Senin (7/6/2021).

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan PPKT, terdapat 111 PPKT dan 69 diantaranya tidak berpenduduk. Dari 69 PPKT tidak berpenduduk tersebut, 49 PPKT menjadi target peningkatan sarpras hankam non-alutsista sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP yang juga Pelaksana tugas (Plt.) Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Robert Simbolon, mengatakan bahwa untuk meningkatkan sarpras hankam non-alutsista di 49 PPKT tidak berpenduduk tersebut diperlukan adanya standarisasi.

Standarisasi ini nantinya digunakan sebagai acuan bersama antara BNPP dan K/L saat melakukan peningkatan kualitas sarpras hankam non-alutsista di PPKT tidak berpenduduk.

Hal lainnya yang juga perlu dikawal bersama adalah pelaksanaan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan PPKT yang saat ini sedang difasilitasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Revisi Perpres 78/2005 yang difasilitasi KKP juga perlu dilakukan secara komprehensif, yaitu dengan mengintegrasikan kebutuhan pemanfaatan dan pengembangan PPKT berpenduduk serta kebutuhan penguatan sistem hankam berbasis PPKT tidak berpenduduk," ujar Robert.

BNPP akan terus melakukan koordinasi lanjutan dengan K/L guna mempercepat pelaksanaan kegiatan peningkatan sarpras Hankam non-alutsista termasuk di dalamnya pembahasan rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan.

Adapun pertemuan ini dihadari oleh  Wakil Asisten Perencanaan dan Anggaran (Waasrena) Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) sekaligus bertindak sebagai narasumber; Direktur Wilayah Pertahanan (Dirwilhan), Kementerian Pertahanan (Kemhan); Asisten Deputi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM; Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, KKP; Direktur Kenavigasian, Direktur Jendral Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan; pejabat yang mewakili Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR); Markas Besar TNI; Badan Keamanan Laut; Badan Informasi Geospasial; Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara; Pemkab Karimun dan Pemkab Anambas, Provinsi Kepulauan Riau; Pemkab Berau, Provinsi Kalimantan Timur; dan Pemkab Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.


(Humas BNPP)

Related Tags
perbatasan,
Social Share
Please Wait... | Cloudflare

Please wait...

We are checking your browser... getajaxx.com

Please stand by, while we are checking your browser...

Why do I have to complete a CAPTCHA?

Completing the CAPTCHA proves you are a human and gives you temporary access to the web property.

What can I do to prevent this in the future?

If you are on a personal connection, like at home, you can run an anti-virus scan on your device to make sure it is not infected with malware.

If you are at an office or shared network, you can ask the network administrator to run a scan across the network looking for misconfigured or infected devices.

table