JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyelenggarakan Rapat Fasilitasi dan Pelaksanaan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri pada Senin, 8 Juli 2024, di Hotel Horison Ultima Menteng, Jakarta. 

Rapat ini bertujuan untuk membahas dan menyusun naskah kerjasama yang akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) yang telah disepakati bersama.

Rapat ini dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama BNPP, Farida Kurnianingrum. Dalam sambutannya, Farida menyampaikan bahwa maksud dari pelaksanaan rapat ini adalah untuk membahas dan menyusun naskah kerjasama. "Tujuan rapat ini adalah untuk menyusun Naskah Kerjasama sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan bersama," ujar Farida.

Pembahasan dan penyusunan naskah kerjasama dilaksanakan melalui 4 (empat) desk yang berbeda, masing-masing dengan fokus dan mitra kerjasama yang berbeda pula.

Desk pertama melibatkan Tim Biro Perencanaan dan Kerjasama (Bagian Data dan Evaluasi) dengan Tim Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Beberapa poin yang dibahas antara lain:

-BNPP akan menyiapkan peraturan badan tentang penerbitan sertifikat elektronik di lingkungan Sekretariat BNPP.

-BNPP diharapkan membuat inovasi aplikasi internal sebagai integrasi tata kelola elektronik, tidak hanya mengandalkan aplikasi Srikandi.

-Perjanjian Kerjasama dengan BSSN akan berlaku selama empat tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperbaharui sesuai kesepakatan semua pihak.

-Penandatanganan kesepakatan akan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE). Setelah penandatanganan, setiap instansi wajib mengusulkan maksimal tiga verifikator kepada BSSN, dua staf IT yang diutamakan ASN, dan satu dari bagian kepegawaian. BSSN juga akan memberikan dua aplikasi, yakni AMS dan BIT, di mana AMS digunakan untuk penerbitan.

Desk kedua mempertemukan Tim Biro Keuangan, Umum dan Humas, yang dipimpin oleh Kepala Bagian Humas dan TU Pimpinan BNPP dengan Tim Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Pembahasan di desk ini mencakup:

-Pengelolaan Arsip Perbatasan Negara.

-Pembangunan Galeri Arsip di Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

-Penyelenggaraan kearsipan di lingkungan BNPP.

-Kegiatan lain yang disepakati oleh para pihak.

Perjanjian kerjasama dengan ANRI akan berlangsung selama empat tahun dengan evaluasi periodik sesuai rencana kerja tahunan. Hak dan kewajiban para pihak dituangkan dalam lampiran rencana kegiatan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini. 

Tahun 2024, pembangunan galeri arsip direncanakan dilakukan di PLBN Entikong, Provinsi Kalimantan Barat. Sementara tahun 2025 akan dilaksanakan di PLBN Motaain, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Penandatanganan naskah kerjasama akan diagendakan lebih lanjut.

Desk ketiga melibatkan Tim Asisten Deputi Lintas Batas Negara (Asdep Tasbara) dan Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan (Asdep IP) dengan Tim International Organization for Migration (IOM).

Kerjasama IOM dan BNPP bisa melibatkan Pokja 2 PKK di desa/kecamatan sekitar PLBN dalam bidang pendidikan dan keterampilan. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran akan pendidikan dan keterampilan, sehingga masyarakat sekitar PLBN dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memiliki daya saing.

Sebastian LF Redaru, Program Manager Imigration and Border Management IOM Indonesia, menyampaikan bahwa IOM Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kejahatan transnasional terkait migrasi di pinggiran Indonesia. 

Peningkatan kapasitas masyarakat diharapkan dapat mencegah perdagangan orang dan penyelundupan migran yang menjadi masalah di perbatasan.

Pengusulan program kerjasama IOM dan Tasbara dalam bentuk peningkatan kapasitas bagi petugas PLBN, menyediakan fasilitas dan infrastruktur terkait manajemen perbatasan, serta kegiatan lain berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan pihak yang bekerjasama.

Desk keempat melibatkan Tim Asdep Tasbara dan Asdep IP dengan Tim United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Pembahasan di desk ini mencakup:

Kerjasama BNPP dengan UNODC dipayungi oleh MoU antara UNODC, Kementerian Luar Negeri (Kemlu), dan Bappenas dengan menggunakan aturan kerjasama lembaga internasional. Ruang lingkup kerjasama UNODC dengan Kedeputian 1 meliputi policy dialogue di tingkat provinsi, nasional, dan regional; pelatihan bersama untuk frontliner di perbatasan; joint monitoring and evaluation untuk border management di negara lain; kajian ilmiah terkait threat analysis di perbatasan; pelatihan manajemen konflik untuk anggota penegak hukum di PLBN; dan hibah peralatan mutakhir.

Ruang lingkup kerjasama UNODC dengan Asdep IP meliputi community relation engagement, pelatihan linmas, dan sosialisasi kepada forkopimcam. Kerjasama ini akan berlangsung selama dua tahun, sesuai dengan jangka waktu MoU antara UNODC, Kemlu, dan Bappenas.

Proses penyusunan naskah kerjasama menyesuaikan dengan template masing-masing pihak dan pembahasan internal secara paralel sebelum diadakan pertemuan pembahasan lebih lanjut. Penandatanganan naskah kerjasama akan dibahas kemudian pada pembahasan teknis.

Rapat ini dihadiri oleh berbagai pejabat terkait, termasuk Asdep IP, Kepala Bagian Humas pada Biro KUH, Kepala Bagian Hukum pada Biro HOK, Pejabat Fungsional Muda pada Asdep Tasbara, Pejabat Fungsional Muda pada Asdep IP, Pejabat Fungsional Muda pada Biro PK, Kepala Bagian Kerjasama ANRI beserta Tim Bagian Hukum ANRI, Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama BSSN beserta Tim Bagian Hukum BSSN, perwakilan BSrE, Chief of Mission IOM Indonesia beserta Tim Bagian Hukum IOM, serta Tim Bagian Hukum UNODC POIPDN.

Dengan adanya rapat ini, diharapkan naskah kerjasama dapat tersusun dengan baik dan menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan bersama demi meningkatkan pengelolaan dan pengawasan di wilayah perbatasan negara.

(Humas BNPP)

Penulis dan Editor: Muslikhin