KOTA MAKASSAR, SULSEL - Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Jeffry Apoly Rahawarin, memberi penjelasan 2 aspek isu strategis Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN- KP), dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Camat Perbatasan Tahun 2023. Rapat tersebut berlangsung di Claro Hotel, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) Rabu (12/7/2023) kemarin. 

Pada akhir pemaparannya, Jeffry juga turut memperkenalkan tagline baru BNPP kepada sekitar 150 camat dan perwakilan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD).

"Jaga Wilayahnya, Sejahterakan Rakyatnya" tegas Jeffry sambil meminta peserta berdiri untuk mengangkat tangan yang mengepal, seraya mengucapkan salam perbatasan. 

Jeffry juga tak bosan untuk kembali meminta para camat di perbatasan berperan aktif dalam mengawasi anggaran yang ditujukan di kawasan perbatasan.

Total anggaran Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) Tahun 2023 adalah sebesar Rp7.717.285.968.789 yang dikerjakan sebanyak kurang lebih 28 kementerian/lembaga (K/L). 

"Supaya anda (camat) tahu, apakah benar di tempat saudara ada anggaran seperti ini, apakah mendapatkannya anggaran seperti ini? apakah turun dari pemerintah pusat? apakah ada perubahan kegiatan?," ungkap Jeffry lagi. 

Jefrry merinci, anggaran yang tercatat pada pengelolan batas negara sebesar Rp740.630.355.000, pembangunan pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebesar Rp290.459.569.342, anggaran untuk pembangunan kawasan perbatasan negara sebesar Rp6.674.670.712.447, dan anggaran untuk kelembagaan Rp11.525.332.000. 

Rakor Camat Perbatasan Tahun 2023 dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris BNPP, Robert Simbolon. Rapat tersebut juga dihadiri Pelaksana Harian (Plh.) Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP, Gutmen Nainggolan, Kelompok Ahli BNPP, Hamidin dan Ali Hamdan Beogra beserta pejabat Pimpinan Tinggi Pratama BNPP. 

(Humas BNPP)