Belu, Nusa Tenggara Timur - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain menerima kunjungan staf Sekretariat Dukungan Kabinet (Setdukab) Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Dr. Pramaartha Sese Lanti Pode, Kamis (30/10/2025). 

Kunjungan ini bertujuan untuk membahas pelaksanaan forum monitoring dan evaluasi (monev) terhadap program-program dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw.

Forum monev tersebut dipimpin langsung oleh Dr. Pramaartha Sese Lanti Pode dan turut dihadiri Kepala PLBN Motaain, Maria Fatima Rika, jajaran Keasdepan Pengelolaan Batas Negara BNPP RI, serta perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Belu.

Dalam sambutannya, Kepala PLBN Motaain Maria Fatima Rika menegaskan pentingnya forum ini sebagai bagian dari upaya bersama mempercepat pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan. 

“Rapat ini menjadi momentum bersama untuk mengevaluasi progres dan kendala pelaksanaan program Inpres No. 1 Tahun 2021, sekaligus merumuskan langkah percepatan agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat perbatasan,” ujarnya.

Ia menambahkan, PLBN Motaain memiliki peran vital sebagai simpul utama konektivitas ekonomi lintas batas Indonesia–Timor Leste. Menurutnya, peran strategis PLBN tidak hanya sebatas fungsi pemeriksaan lintas negara, tetapi juga sebagai gerbang penggerak ekonomi dan simbol persahabatan antarbangsa.

“PLBN Motaain berkomitmen memastikan seluruh pelayanan lintas batas berjalan sesuai ketentuan dan berorientasi pada kemudahan serta kenyamanan pengguna jasa,” jelasnya.

Ia berharap hasil forum evaluasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih adaptif terhadap dinamika kawasan perbatasan. 

“Kami berharap hasil evaluasi ini menjadi pijakan bagi pemerintah untuk memperkuat konektivitas, perdagangan lintas batas, serta potensi ekonomi lokal,” tutup Maria.

Dalam forum tersebut, Maria juga memaparkan sejumlah data penting, mulai dari tren perlintasan orang dan barang dalam tiga tahun terakhir, profil layanan terpadu CIQS (Customs, Immigration, Quarantine, and Security), hingga perkembangan aktivitas ekspor-impor melalui PLBN Motaain.

Namun, sejak diterapkannya pembatasan tonase kendaraan ekspor oleh Pemerintah Timor Leste, volume ekspor barang dari Indonesia ke negara tersebut mengalami penurunan signifikan. Kondisi ini dinilai berpotensi memperlambat arus logistik dan menghambat pertumbuhan ekonomi lintas batas.

Menanggapi hal tersebut, Dr. Pramaartha Sese Lanti Pode menekankan bahwa kegiatan monev ini merupakan bagian dari mandat nasional yang ditugaskan langsung oleh Presiden untuk memastikan efektivitas pelaksanaan proyek strategis di kawasan perbatasan. 

“Kami datang ke Motaain bukan hanya untuk melihat progres pembangunan, tetapi juga ingin mendengar langsung dari seluruh instansi dan pemerintah daerah mengenai hambatan nyata di lapangan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti kebijakan pembatasan tonase ekspor oleh Timor Leste yang dinilai berdampak pada kelancaran perdagangan lintas batas. 

“Isu pembatasan tonase ekspor ini penting karena di satu sisi Indonesia aktif mendukung Timor Leste menuju ASEAN, namun di sisi lain kebijakan logistik seperti ini berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan,” tambahnya.

Berdasarkan laporan OPD, sejumlah proyek strategis di Kabupaten Belu telah menunjukkan kemajuan signifikan, seperti pembangunan kawasan peternakan terpadu Sonis Laloran, penyediaan bibit sapi, jalan akses Silawan–Atambua, pasar rakyat Henes dan Sabete, SPBU Lakafehan, hingga industri pakan ternak ayam. 

Namun, beberapa proyek lainnya seperti pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) ekspor dan dua embung air baku di Lamaknen dan Lookeu masih terkendala teknis.

Selain sektor ekonomi, pengembangan pariwisata lintas batas juga menjadi sorotan. Kawasan Patung Bunda Maria Motaain dilaporkan telah menarik lebih dari 120.000 pengunjung sepanjang Januari–Oktober 2025, menjadikannya destinasi religi sekaligus penggerak ekonomi masyarakat lokal.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, tim Setdukab Kemensetneg bersama jajaran OPD Kabupaten Belu melakukan peninjauan lapangan ke sejumlah lokasi pembangunan strategis, antara lain Rumah Potong Hewan di Desa Silawan, Patung Bunda Maria Atapupu, dan SPBU Lakafehan di Desa Dualaus.

Kunjungan ini menegaskan pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam mewujudkan kawasan perbatasan yang maju, berdaya saing, dan menjadi simbol kemajuan Indonesia di beranda timur negeri.

Penulis: Yohanes M.V. Uran

Editor: Bagas R