JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menilai wajah perbatasan negara secara bertahap berubah menuju ke arah yang lebih baik. 

"Beberapa laporan yang saya terima dari Bapak Mendagri selaku Kepala BNPP dan dari pengamatan langsung, saya selaku Ketua Pengarah yang bersama Mendagri dan saudara-saudara di BNPP melakukan kunjungan ke beberapa wilayah saya dapat menyimpulkan bahwa secara bertahap wajah perbatasan sudah berubah menuju ke arah yang lebih baik sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Menko Mahfud pada Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023).

Menurut Menko Mahfud, berubahnya wajah perbatasan negara yang dahulu dinilai sebagai beranda belakang menjadi beranda depan yang merepresentatifkan wajah bangsa dan kemajuan Indonesia, terdapat peran BNPP dan 27 K/L dan Gubernur yang memiliki wilayah perbatasan yang menjadi anggotanya.

Untuk sarana evaluasi dan memaksimal program kerja aplikatif yang telah disusun, BNPP menyelenggarakan Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023. 

Di penghujung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 perlu dilakukan refocusing atau pencermatan kembali terhadap kegiatan pembangunan K/L di perbatasan, agar target-target pembangunan di perbatasan yang belum terlakasana, berkelanjutan, dan telah ditetapkan nantinya dapat terlaksana secara maksimal. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai beranda depan yang aman, berdaulat, dan berdaya saing.

Menko Mahfud mengakui bahwa dirinya sangat menaruh perhatian terhadap implementasi program-program pembangunan perbatasan sebagaimana tertuang di dalam Rencana Induk (Renduk) dan Rencana Aksi (Renaksi) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Ia menegaskan bahwa hal tersebut adalah tugas anggota BNPP, untuk itu 27 K/L dan Gubernur yang memiliki wilayah perbatasan yang merupakan anggota BNPP diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan koordinasi untuk memaksimalkan program-program pembangunan perbatasan.

"Sehingga saya berharap seluruh anggota BNPP terus meningkatkan komitmen dan koordinasi dalam upaya membangun perbatasan di bawah koordinasi Mendagri. Selaku Menko Polhukam, saya dan para Menko lainnya yang berkedudukan sebagai pengarah akan melakukan monitoring dan memantau implementasi program pembangunan dalam Renduk yang dimaksud," sambungnya.

Menko Mahfud berpesan agar percepatan pembangunan diharapkan dapat dilaksanakan sesuai program kerja yang telah ditetapkan berdasarkan Renduk dan Renaksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

"Percepatan pembangunan di kawasan perbatasan hendaknya dilakukan sesuai dengan program kerja masing-masing K/L yang telah ditetapkan berdasar Renduk dan Renaksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan," pungkasnya.

Sebagai informasi, turut hadir di Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 yaitu Kepala BNPP, yang juga merupakan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito karnavian, dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rachmat Gobel.

Selain itu rapat juga diikuti oleh perwakilan dari K/L yang menjadi anggota BNPP dan mitra kerja BNPP dalam menggerakkan pembangunan di kawasan perbatasan. Turut hadir secara luring dan daring para gubernur, bupati, wali kota hingga camat di kawasan perbatasan serta perwakilan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi dan BPPD Kabupaten bersama unit lainnya yang menangani kawasan perbatasan negara.

Sementara itu, hadir sebagai narasumber pejabat dari Kementerian Sosial, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas); Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR); Kementerian Perhubungan (Kemenhub); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek); dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). 

(Humas BNPP)