JAKARTA – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP RI) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat reformasi birokrasi melalui sederet pencapaian yang diperoleh sebagai prestasi guna meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui penyesuaian tunjangan kinerja. Hal ini dibahas dalam rapat penyusunan usulan penyesuaian tunjangan kinerja pada, Selasa (21/01/2025).

Rapat tersebut dibuka oleh Robert Simbolon selaku Kelompok Ahli BNPP RI yang didampingi oleh Plh. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian (HOK) Ferry Dachri bersama pejabat dan staf BNPP RI lainnya, termasuk Kepala Bagian Humas, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Keuangan, beserta dengan Analis dan Perencana di lingkungan Sekretariat Tetap BNPP RI.

Robert menyoroti terkait dengan capaian nilai yang telah diperoleh BNPP RI yang mengalami tren positif di setiap tahunnya, termasuk capaian nilai pada reformasi birokrasi BNPP RI yang terus meningkat dengan kategori nilai dari Baik ke Sangat Baik sejak tahun 2020 hingga 2023.

"Nilai reformasi birokrasi BNPP RI menunjukkan tren positif dari 62,84 dengan kategori Baik pada tahun 2020, hingga mencapai 70,08 dengan kategori Sangat Baik pada tahun 2023. Target 2024 adalah mencapai 80,01 dengan kategori nilai Memuaskan (A-)," ucap Robert.

Selain itu, Robert juga memaparkan bahwa terdapat beberapa prestasi lainnya yang diraih oleh BNPP RI, seperti evaluasi Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan nilai Sangat Baik berturut-turut pada tahun 2023 (98,99) dan 2024 (98,23).  

“Hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di tahun 2024 BNPP RI mengalami tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2022 BNPP RI memperoleh nilai 2,71 dengan predikat Baik meningkat menjadi Sangat Baik di tahun 2024 dengan nilai 3,75,” jelas Robert.

Pada hasil evaluasi BNPP RI tingkat Digitalisasi Arsip yang dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), mengalami peningkatan dari Sangat Baik pada tahun 2022 dengan nilai capaian 73,06 meningkat menjadi Memuaskan dengan nilai capaian 86,61.

Kemudian, hasil evaluasi pada aspek pemeriksaan atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BNPP RI telah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejumlah 10 kali berturut-turut mulai dari tahun 2014 hingga 2023

Selanjutnya, pada hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik BNPP RI meningkat secara berturut-turut pada tahun 2022 hingga 2024. Pada Tahun 2022 BNPP RI memperoleh nilai 4,01 dengan predikat sangat baik, kemudian pada tahun 2024 BNPP RI telah memperoleh nilai 4,52 dengan predikat pelayanan prima.

Pencapaian berikutnya, pada hasil Evaluasi Indeks Reformasi Hukum pada tahun 2024 BNPP RI memperoleh predikat Istimewa dengan nilai 99,38. Mengalami peningkatan dari tahun 2022 dengan nilai 75,65 dan tahun 2023 dengan nilai 57,72.

Melalui sederet pencapaian yang telah diperoleh BNPP RI, Plh. Kepala Biro HOK Ferry Dachri dalam rapat mengungkapkan, bahwa kedepannya BNPP RI dapat menentukan langkah strategisnya berdasarkan dengan hasil evaluasi reformasi birokrasi.

“Di tahun 2023 dengan capaian sebesar 70,08, BNPP RI berpeluang mengusulkan peningkatan tunjangan kinerja dari 70% menjadi 80%, jika evaluasi RB 2024 mencapai nilai lebih dari 80, BNPP RI dapat mengusulkan peningkatan hingga 90%,” ucap Ferry.

Adapun, dalam rapat juga disampaikan bahwa terdapat persyaratan dan mekanisme penyesuaian tunjangan kinerja oleh narasumber dari Kementerian PANRB yang berdasar pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 8, seperti Capaian Nilai Reformasi Birokrasi (RB), Opini atas Laporan Keuangan, Quick Wins Program, Ketersediaan Fiskal.

Kemudian, terdapat juga pengusulan penyesuaian tunjangan kinerja yang disertai dengan naskah urgensi. Antara lain, memuat unsur strategis seperti tugas dan fungsi utama, progres pelaksanaan RB 5 tahun terakhir, capaian kinerja, efisiensi anggaran dan efektivitas pelayanan masyarakat, serta prestasi kinerja.

Nantinya, BNPP RI melalui Biro HOK akan menghimpun nilai indeks yang menjadi komponen nilai RB dari masing-masing unit kerja. Dengan ini, keakuratan data menjadi prioritas utama untuk memastikan keberhasilan usulan penyesuaian tunjangan kinerja.

Dengan semangat kolaborasi dan peningkatan kinerja, BNPP RI optimis dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengelolaan perbatasan yang lebih baik sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pegawai dalam bertugas sebagai pelayan masyarakat.

(Humas BNPP RI)