JAKARTA – Mengawali Tahun 2023, Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Settap BNPP) menggelar Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan baik internal maupun Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) Tahun 2022, serta mengonsolidasikan pelaksanaan rencana program/kegiatan yang telah disusun di Tahun Anggaran 2023.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris BNPP, Restuardy Daud, dalam Forum Rapat Kerja Settap BNPP Tahun 2023 yang diikuti oleh Pejabat Tinggi Madya, Pratama, Struktural, dan Fungsional di lingkungan Settap BNPP, yang dilaksanakan di Aryaduta Hotel Karawaci beberapa waktu yang lalu (Kamis hingga Jumat, 26/1 sampai dengan 27/1).  

Restuardy Daud, menguraikan beberapa catatan kinerja Tahun 2022 serta Pokok-pokok Prioritas yang menjadi kebijakan dan arahan Bapak Presiden RI, Bapak Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP, Prioritas Nasional, serta beberapa kabijakan yang perlu menjadi atensi di Tahun 2023. 

Dalam kesempatan tersebut Para Deputi BNPP, masing-masing Robert Simbolon (Deputi 1), Gutmen Nainggolan (Plh. Deputi 2), dan Jeffry Rahawarin (Deputi 3), juga memaparkan tantangan dan proyeksi kebijakan jangka menengah dan jangka panjang yang akan dielaborasi lebih lanjut menjadi masukan dalam perumusan Rancangan RPJPN dan RPJMN, yang pembahasannya dimulai pada tahun 2023 ini.

Restuardy menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas komitmen dan perbaikan kinerja kelembagaan yang dilakukan terus menerus oleh seluruh jajaran Settap BNPP. Diungkapkannya bahwa hal tersebut dapat dilihat dari catatan kinerja BNPP Tahun 2022, antara lain peningkatan penyelenggaraan Kearsipan, dengan perolehan nilai BB (Predikat Sangat Baik) dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI); Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan predikat Baik berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kategori B, Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPI) predikat Terdefinisi (Level 3); serta Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Kinerja oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Tahun 2016-2019 diatas 90 persen yang melampaui rata-rata nasional. 

Selain itu pada Nilai Kinerja Anggaran (NKA–Aplikasi SMART) BNPP meraih nilai 95,5 dengan Predikat Sangat Baik oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). BNPP juga meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-8 berturut-turut, dan memperoleh WTP Award 5 kali berturut (2017-2022) dari Kemenkeu, serta pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNPP mendapat Predikat Sangat Baik.

"BNPP juga telah menyelesaikan target Penyederhanaan Birokrasi pada Tahun 2022. Kemudian dalam pengelolaan Jaringan Data Informasi Hukum (JDIH) oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada kategori Lembaga Non Struktural, BNPP mendapat peringkat 4 terbaik," lanjutnya.

Restuardy mengatakan pada Survey Kepuasan Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), BNPP mendapat nilai 76,96, diatas rata-rata Nasional. Lebih lanjut pada Persentase Pemenuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, seluruh Wajib LHKPN telah melaporkan 100 persen. BNPP juga telah melakukan Penyelesaian terhadap seluruh Kerugian Negara berdasarkan Temuan LHP BPK RI Tahun 2021, atau sebesar 100 persen.

Terkait dengan pelaksanaan rencana program/kegiatan Tahun Anggaran 2023, Restuardy menerangkan bahwa BNPP telah mencatat beberapa prioritas yang perlu mendapatkan atensi pada Tahun 2023.

Restuardy mengungkapkan penekanan prioritas yang memerlukan atensi pada Tahun 2023, antara lain pada pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2023. "Pada hal ini akan dilakukan pengawalan target/prioritas nasional dan BNPP, serta target DIPA TA 2023 minimal 99 persen," katanya.

Atensi BNPP juga akan difokuskan pada kinerja pengelolaaan BWN-KP melalui Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Kegiatan Strategis Nasional dan Lokasi Prioritas Tahun 2022. 

Terkait Pengelolaaan dan Pengembangan Pos Lintas Batas Negara, atensi akan difokuskan pada Peningkatan Kualitas Layanan, pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi, Rehabilitasi/pemenuhan sarana prasarana, penataan/pemanfaatan aset, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Persiapan Operasional lima PLBN baru (Penyiapan Sarpras, Personil, Peresmian, Penataan Aset).

"BNPP juga merencanakan pelaksanaan Gerbangdutas Tahun 2023, serta peninjauan PLBN oleh Bapak Mendagri selaku Kepala BNPP dan Komisi II DPR RI," ungkapnya.

Restuardy menuturkan hal lain yang juga akan dilaksanakan BNPP pada tahun 2023 ini adalah memperkuat koordinasi daerah melalui Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD)/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi perbatasan negara.

Lebih lanjut, akan dilaksanakan inventarisasi dan percepatan penyusunan Produk Hukum lingkup BNPP yaitu penyelesaian regulasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serta review/evaluasi produk hukum yang ada.

Terkait dengan kearsipan, BNPP juga akan melakukan perbaikan tata kelola, serta pembuatan Galeri Arsip di PLBN.

"BNPP tahun ini juga akan melakukan penataan ASN berupa pengalihan tenaga pendukung non PNS, menjadi tenaga PPPK dan Alih Daya sesuai kebijakan pemerintah sebelum Nopember 2023, jadi ASN kita kedepan hanya 2 bentuk yaitu PNS dan PPPK, termasuk juga penguatan kapasitan Sumber Daya Masyarakat (SDM) Aparatur yang ada melalui penguatan Jabatan Fungsional dan berbagai kegiatan peningkatan kompetensi ASN sesuai ketentuan", pungkasnya.

(Humas BNPP)