Testing berita rubrik opini

testing berita rubrik berita ringan

Merauke, Papua Selatan - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota kembali menjadi pusat perhatian nasional dengan kedatangan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, Senin (1/12/2025).&nbsp; Kunjungan tersebut bertujuan memastikan keamanan, kualitas pelayanan, serta kesiapsiagaan aparat di perbatasan Indonesia–Papua Nugini. Setiba di PLBN Sota, rombongan Menko Polkam disambut oleh Kepala PLBN Sota yang diwakili Kasubid Administrasi Umum, Henokh F. Korwa, bersama Kasubid Kerja Sama dan Keamanan, Rizal Yuliansyah.&nbsp; Kehadiran Menko Polkam turut didampingi unsur pengamanan dan pelayanan lintas batas, termasuk Danyon Satgaspamtas 143/TWEJ, Kapolsek Sota, serta petugas CIQS Wilayah Kerja PLBN Sota. Rombongan pejabat tinggi yang mendampingi Menko Polkam terdiri dari Kepala BIN Jenderal TNI (Purn) Herindra, Deputi I Poldagri Mayjen TNI Heri Wiranto, dan sejumlah staf khusus serta pejabat strategis lainnya.&nbsp; Selama peninjauan, Menko Polkam berdialog langsung dengan petugas CIQS dan meninjau fasilitas operasional PLBN untuk memastikan semua layanan berjalan optimal dan sesuai prosedur. Kasubid Administrasi Umum PLBN Sota, Henokh F. Korwa, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Menko Polkam. “Kunjungan ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan di PLBN Sota,” ujarnya.&nbsp; Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat menunjukkan perhatian besar terhadap keamanan kawasan perbatasan. “Kami melihat bahwa dukungan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat kehadiran negara di garis depan,” ungkapnya. Kehadiran para pejabat tinggi negara di PLBN Sota juga menjadi bukti bahwa pengelolaan perbatasan terus menjadi fokus strategis dalam menjaga stabilitas dan pelayanan publik. Kunjungan ini menegaskan bahwa PLBN tidak hanya berfungsi sebagai pintu gerbang negara, tetapi juga sebagai simbol kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan dan memastikan kesejahteraan masyarakat perbatasan.&nbsp; Dengan perhatian intensif seperti ini, PLBN Sota semakin optimistis dapat memberikan layanan terbaik sekaligus menjaga marwah negara di beranda timur Indonesia. Penulis: Fariz

PLBN Sota Sambut Kehadiran Menko Polkam, Perkuat Keamanan dan Pelayanan Perbatasan

Oleh: Drs. Hamidin - Kelompok Ahli BNPP RI(catatan RDP Komisi II DPR-RI 1 Desember 2025) Perbatasan Indonesia tak lagi dapat dipandang sebagai garis pemisah semata. Dalam dinamika geopolitik modern, kawasan perbatasan telah bertransformasi menjadi etalase negara, ruang diplomasi, arena kompetisi ekonomi, sekaligus lingkungan sosial tempat masyarakat menggantungkan masa depan mereka. Posisi strategis ini menuntut pendekatan baru yang lebih progresif dan menyeluruh. Dengan wilayah yang memiliki garis batas darat dan laut yang sangat luas, Indonesia harus menempatkan pembangunan kawasan perbatasan sebagai prioritas strategis nasional. Pembangunan tersebut bukan lagi sekadar agenda administratif, melainkan bagian penting dari upaya memperkuat kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Tantangan Multidimensi yang Menanti Tantangan pengelolaan perbatasan di masa mendatang bersifat kompleks dan multidimensi. Persoalan kedaulatan tidak hanya menyangkut penyelesaian batas wilayah, tetapi juga muncul dalam bentuk ancaman kejahatan transnasional, aktivitas ekonomi informal lintas negara, penyebaran ideologi, hingga kesenjangan pembangunan yang berpotensi menciptakan kerawanan sosial. Di sisi lain, kawasan perbatasan juga menyimpan potensi besar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, simpul konektivitas manusia, serta jalur diplomasi antarnegara.&nbsp; Karena itu, diperlukan konsepsi penanganan perbatasan yang integratif, dengan menggabungkan unsur keamanan, diplomasi, dan kesejahteraan sebagai satu kesatuan kebijakan yang saling menguatkan. Fondasi penanganan perbatasan Indonesia bertumpu pada tiga pilar utama: terjaganya patok batas negara sebagai simbol kedaulatan, terlindunginya keamanan negara dari kejahatan transnasional dan separatisme, serta terciptanya kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan¹. Ketiga pilar ini tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Keamanan tanpa kesejahteraan akan melemahkan loyalitas masyarakat, sedangkan pembangunan fisik tanpa pengawasan yang baik membuka celah terhadap ancaman yang merugikan negara. Transformasi pengawasan perbatasan menjadi agenda mendesak yang tak dapat ditunda. Sistem patroli manual yang selama ini digunakan perlu ditingkatkan dengan teknologi pemantauan modern dan integrasi sistem berbasis digital. Penerapan kamera pengawas berkecepatan tinggi, radar maritim dan udara, drone jarak jauh, kamera termal, hingga sistem komando berbasis satelit akan memperkuat deteksi dini dan mempersingkat rantai respons keamanan, semuanya perlu dirangkai dalam satu kesatuan sistem pengawasan terpadu².&nbsp; Sistem ini memungkinkan PLBN melaporkan kondisi lapangan secara real-time kepada pusat sehingga respons keamanan lebih cepat, akurat, dan tidak terhambat proses birokrasi. Penguatan pada ruang udara dan maritim, termasuk pengelolaan Flight Information Region (FIR), juga menjadi prioritas untuk memastikan kontrol penuh negara atas seluruh ruang kedaulatannya dan berada sepenuhnya dalam kendali negara³. Dalam konteks hubungan antarnegara, diplomasi menjadi kunci stabilitas kawasan perbatasan. Pengelolaan perbatasan yang efektif harus didukung dengan penyelesaian batas wilayah secara hukum internasional, pembangunan pos perbatasan gabungan, patroli bersama, serta penguatan kerja sama sosial-ekonomi desa lintas batas. Diplomasi perbatasan juga harus merambah level masyarakat⁴. Pendidikan dan sosialisasi tentang batas negara menjadi penting untuk menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa menjaga perbatasan adalah bagian dari menjaga martabat bangsa. BNPP RI menegaskan bahwa Pos Lintas Batas Negara (PLBN) harus direposisi sebagai pusat pertumbuhan kawasan. PLBN bukan lagi hanya fasilitas pemeriksaan CIQS, tetapi juga pusat aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan bagi masyarakat perbatasan. Untuk mendukung fungsi strategis tersebut, diperlukan keberadaan Border Liaison Officer (BLO) di setiap PLBN sebagai penghubung teknis yang dapat memperkuat koordinasi, menjaga konsistensi kebijakan, dan mempercepat respons penanganan insiden lintas negara, serta komunikasi bilateral dapat terjaga efektif dan tidak berjalan sektoral⁵.&nbsp; Selain peningkatan infrastruktur fisik, PLBN juga harus dilengkapi dengan jaringan digital yang kuat, basis data terintegrasi, serta sarana pelayanan modern yang lebih cepat dan presisi, serta adaptif terhadap kebutuhan masa depan⁶. Kedaulatan perbatasan tidak akan tegak tanpa dukungan masyarakat. Karena itu pembangunan kesejahteraan warga perbatasan merupakan bagian integral dari strategi keamanan nasional.&nbsp; Penguatan ekonomi, pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga ruang interaksi budaya akan memperkuat identitas kebangsaan dan membangun loyalitas masyarakat terhadap negara. Warga perbatasan bukan sekadar penonton kebijakan, tetapi subjek utama yang menjaga martabat negara di garis depan kedaulatan⁷. Pengelolaan perbatasan melibatkan banyak kementerian dan lembaga sehingga koordinasi pusat tidak boleh lagi berjalan sektoral. BNPP RI harus tampil sebagai orkestrator kebijakan yang memastikan seluruh program, anggaran, dan indikator pembangunan bergerak dalam satu visi nasional bukan tumpukan proyek tahunan yang terfragmentasi⁸.&nbsp; Dengan tata kelola yang lebih solid, kawasan perbatasan akan berkembang sebagai beranda depan Indonesia yang berdaya saing dan berwibawa. Pada akhirnya, konsepsi penanganan perbatasan Indonesia bermuara pada pesan sederhana namun fundamental: menjaga perbatasan berarti menjaga martabat bangsa. Setiap patok yang berdiri kokoh, setiap PLBN yang berfungsi optimal, dan setiap warga perbatasan yang merasakan kehadiran negara, adalah cerminan bahwa Indonesia memiliki wibawa dan kesiapan menghadapi tantangan masa depan. Ketika perbatasan aman, modern, dan sejahtera, Indonesia tidak hanya kuat secara teritorial, tetapi juga berdaulat secara politik, solid secara sosial, dan dihormati dalam percaturan global. Kawasan perbatasan bukan lagi titik terluar, melainkan wajah terdepan Republik Indonesia yang membanggakan. (Humas BNPP RI) Catatan Kaki 1. Pilar pembangunan perbatasan: sovereignity, security, prosperity.2. Sistem pengawasan terpadu berbasis digital dan teknologi pemantauan modern.3. Penguatan ruang laut dan atmosfer termasuk Flight Information Region (FIR) sebagai unsur kedaulatan.4. Pendekatan bilateral ideal dalam manajemen perbatasan berkelanjutan.5. Implementasi Border Liaison Officer (BLO) dengan koordinasi pusat di BNPP.6. Integrasi infrastruktur fisik dan digital dalam modernisasi PLBN.7. Masyarakat perbatasan sebagai subjek pembangunan dan aktor keamanan sosial.8. BNPP sebagai orkestrator kebijakan dan koordinasi nasional lintas sektor.

Konsepsi Masa Depan Penanganan Perbatasan Indonesia

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) mendapat perhatian besar dari Komisi II DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) mengenai kondisi dan permasalahan perbatasan negara yang digelar pada, Senin (1/12/2025). Dalam forum yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Dede Yusuf Macan Effendi, pembahasan mengerucut pada satu isu strategis, mengenai urgensi penyusunan Grand Design pengelolaan perbatasan Indonesia. Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, hadir mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI. RDP ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Komjen Pol. (Purn.) Dr. Akhmad Wiyagus. Adapun rapat digelar sebagai forum pendalaman terhadap berbagai persoalan dan dinamika yang terjadi di wilayah perbatasan negara.&nbsp; Dalam kesempatan tersebut, BNPP RI menerima langsung masukan dari Tim Panja Komisi II DPR RI terkait konsep pengelolaan kawasan perbatasan ke depan.&nbsp; Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah perlunya Grand Design yang mampu menyatukan arah kebijakan pembangunan perbatasan secara komprehensif, strategis, dan berorientasi jangka panjang. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menekankan agar BNPP RI dapat menyusun kerangka besar pengembangan kawasan perbatasan, mulai dari peningkatan pelayanan CIQS (Customs, Immigration, Quarantine, Security), penguatan kawasan ekonomi khusus, hingga diplomasi penyelesaian batas negara. “Kami di Komisi II berharap adanya sebuah grand design strategis untuk sepuluh tahun ke depan. Masalah perbatasan yang diselesaikan seperti apa? Misalnya masalah soal transaksi ilegal, penguatan CIQS, termasuk kawasan ekonomi khusus di kawasan perbatasan menjadi sangat penting," ujar Dede Yusuf. Senada dengan itu, Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Sitorus, menegaskan pentingnya perubahan paradigma dalam melihat perbatasan negara. Menurutnya, wilayah perbatasan harus ditempatkan sebagai beranda depan NKRI sehingga tata kelolanya harus bersifat holistik. “Apakah memang kita mau menjadikan dia (perbatasan) sebagai beranda depan NKRI atau halaman belakang? Kalau melihatnya dengan paradigma seperti itu, tentu pendekatannya harus holistik. Tidak bisa dengan katakanlah parsial-parsial,” tegas Deddy. Pada kesempatan tersebut, Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman menegaskan bahwa tata kelola perbatasan tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah. “Kami membutuhkan dukungan seluruh stakeholder untuk menyelesaikan batas negara, memperkuat mekanisme lintas batas, serta mengoordinasikan penyelesaian segmen batas yang belum disepakati,” ujar Komjen Pol. Makhruzi. Ia juga menyoroti urgensi percepatan penyelesaian dampak penegasan batas di Sebatik, Sinapad, dan Simantipal, serta perlunya dukungan payung hukum dan alokasi anggaran yang memadai untuk memperkuat peran BNPP RI dalam mengoordinasikan pembangunan kawasan perbatasan. Lebih lanjut, Makhruzi Rahman menekankan pentingnya percepatan pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) baru sebagai langkah strategis untuk menekan perlintasan melalui Jalur Tidak Resmi (JTR) yang masih marak terjadi. “Pembangunan 11 PLBN segera diwujudkan untuk memperkuat pengawasan sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan,” jelasnya. Sebagai penutup, Makhruzi menegaskan komitmen BNPP RI untuk terus memperkuat arah pembangunan perbatasan melalui penyusunan Grand Design yang terukur, adaptif, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Dengan adanya dorongan kuat dari Komisi II DPR RI, BNPP RI optimistis bahwa percepatan transformasi pengelolaan perbatasan dapat diwujudkan. Sinergi antarlembaga, penguatan regulasi, dan pembangunan infrastruktur strategis diyakini menjadi kunci dalam menghadirkan perbatasan negara yang aman, produktif, dan berdaya saing. (Humas BNPP RI)

Quick Links