BNPP Dampingi Tim DPR RI Kunjungi Perbatasan RI-Timor Leste
By admin bnpp 15 Nov 2021, 15:51:46 WIB

BNPP Dampingi Tim DPR RI Kunjungi Perbatasan RI-Timor Leste

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mendampingi Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan DPR-RI melihat lebih dekat pengelolaan perbatasan negara di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan negara Timor Leste.

Kunjungan anggota Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan DPR-RI adalah dalam rangka mendapatkan bahan masukan berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan perbatasan di Kabupaten Belu, termasuk pelaksanaan kegiatan yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2021, untuk dilaporkan ke Pimpinan Tim Pengawas Pembangunan Perbatasan DPR-RI.

Anggota Tim Pengawas Pembangunan Daerah perbatasan DPR-RI dalam hal ini dari Fraksi Partai Demokrat NTT II, Anita Jacoba Gah dan Fraksi Partai Nasdem NTT II, Jacki Uly didampingi Pelaksana tugas (Plt.) Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP, Gatot Yanriyanto, Asdep Penataan Ruang Kawasan Perbatasan BNPP, dan perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan kunjungan ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain yang ada di Kabupaten Belu pada Jumat (12/11/2021).

Di PLBN Motaain, petugas PLBN Motaain dan petugas Custom, Immigration, Quarantine (CIQ) menunjukkan pengelolaan dan pelayanan lintas orang dan barang kepada Anita dan Jacki. 

Dalam kesempatan tersebut Gatot menjelaskan pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan menjadi perhatian utama pemerintah saat ini. Bahkan Presiden Joko Widodo menandatangani Inpres Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw.

Dalam kurun waktu dua tahun, terdapat 60 program kegiatan yang harus dilaksanakan oleh 10 K/L di kawasan perbatasan negara Aruk, Motaain, dan Skouw. 60 program kegiatan tersebut terdiri dari 21 program kegiatan di Aruk, 20 program kegiatan di Motaian dan 19 program kegiatan di Skouw. 

"Beliau (Anita Jacoba Gah dan Jacki Uli, red) menyampaikan kepada kami bahwa secara umum bahwa pengelolaan PLBN itu khususnya di PLBN Motaain itu sudah berjalan dengan baik," ujar Gatot, Senin (15/11/2021).

Terkait dengan pelaksanaan 20 program kegiatan sesuai Inpres 1/2021 di Motaain, Gatot mengatakan akibat adanya refocusing anggaran beberapa program kegiatan ditunda.

"Terkait dengan pelaksanaan Inpres 1/2021 memang disampaikan bahwa beberapa kegiatan ini ditunda karena adanya refocusing anggaran, dan kegiatan ini akan dilaksanakan tahun 2022. Telah dialokasikan anggaran di tahun 2022, sehingga diharapkan di tahun 2022 ini pelaksanaan program kegiatan di PLBN Motaain bisa selesai," pungkasnya.

Bersamaan dengan kunjungan ini, Tim BNPP sekaligus berbelanja masalah di perbatasan negara. Adapun yang menjadi catatan BNPP adalah masalah kondisi patok perbatasan yang rusak dikarenakan banjir/longsor dan perlu perbaikan, perdagangan illegal/penyelundupan melalui jalur tidak resmi, masalah kesehatan terkait kasus HIV Aids dan kebutuhan pembangunan RS pratama.


(Humas BNPP)

Related Tags
plbn,perbatasan,bnpp,
Social Share