Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw Resmi Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Keterangan Gambar : Doc. BNPP


By admin humas 19 Jan 2021, 21:33:47 WIB

Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw Resmi Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

JAKARTA - Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo tegaskan komitmen Pemerintah untuk memajukan perbatasan negara.

Saat ini beranda muka Indonesia di perbatasan negara sudah jauh lebih maju dibandingkan sebelumnya. Di tiga kawasan perbatasan Aruk, Motaain, dan Skouw tersebut telah dibangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan anggota dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw disampaikan kepada 10 Menteri. 10 Menteri tersebut adalah Menteri Perindustrian; Menteri Perdagangan; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Menteri Perhubungan; Menteri Komunikasi dan Informatika; Menteri Pertanian; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Kementerian yang dipimpin 10 Menteri tersebut akan melaksanakan 60 program kegiatan di kawasan perbatasan negara Aruk, Motaain, dan Skouw Tahun 2021-2022. 60 Program kegiatan tersebut terdiri dari 21 program kegiatan di Aruk, 20 program kegiatan di Motaian dan 19 program kegiatan di Skouw. 

Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Restuardy Daud, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Jokowi, karena meski masih dalam masa pandemi Covid-19 Presiden Jokowi masih menunjukkan komitmen untuk melanjutkan prioritas pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, serta menjaga kedaulatan di wilayah perbatasan. 

“Kami berterimakasih kepada Bapak Presiden karena di tengah masa Covid-19 ini telah mengeluarkan Inpres ini. Ini menunjukan komitmen Pemerintah untuk hadir di perbatasan negara sekaligus juga keberlanjutan dari prioritas pembangunan, untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus juga kedaulatan di wilayah perbatasan. Bapak Presiden melalui Inpres ini menekankan agar supaya PLBN yang menjadi pintu masuk terdepan bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, itu harapan diterbitkannya Inpres ini,” ujar Restuardy di Kantor BNPP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/1/2021).

Restuardy mengatakan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, menitipkan tugas kepada BNPP untuk mengoordinasikan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Inpres. Dalam waktu dekat BNPP akan mensosialisasikan Inpres ini kepada K/L dan Pemerintah Daerah terkait. 

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Robert Simbolon, dalam hal ini selaku Pelaksana tugas (Plt.) Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan menambahkan BNPP juga akan segera menyusun rencana kerja yang disebut sebagai rencana aksi pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 2021.

BNPP kata Robert juga akan melakukan pertemuan terbatas bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Koordinator Umum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Sekretariat Kabinet, serta Kementerian Dalam Negeri.

Robert mengatakan melalui Inpres ini Kemendagri diberi tugas khusus oleh Presiden Jokowi untuk mengoordinasikan seluruh Daerah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang menjadi lokus pelaksanaan terutama dalam kaitan dengan komitmen daerah untuk menuangkan atau mengakomodasi kebutuhan dalam pelaksanaan Inpres melalui dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. 

“Nah kita akan melakukan langkah-langkah koordinasi itu, lalu setelah itu nanti kita akan segera menggelar pertemuan paripurna atau pleno dengan seluruh K/L dan daerah yang menerima instruksi dari Bapak Presiden melalui Inpres ini untuk memulai pelaksanaan Inpres ini secara serentak, bersama-sama dan kolaboratif tentunya. Mudah-mudahan dalam waktu satu sampai dua bulan kedepan seluruh langkah-langkah persiapan dan perencanaan itu sudah bisa selesai, sehingga di tribulan kedua 2021 paling lambat sudah ada aksi-aksi konkrit yang sudah dimulai,” kata Robert.

 

(Humas BNPP)

Related Tags
pksn,perbatasan,
Social Share