Kunjungi Pulau Sekatung dan Pulau Laut, Menko Mahfud: Tidak Boleh Sejengkal Pun Hilang dari Kekuasaan NKRI
By admin bnpp 25 Nov 2021, 19:50:30 WIB

Kunjungi Pulau Sekatung dan Pulau Laut, Menko Mahfud: Tidak Boleh Sejengkal Pun Hilang dari Kekuasaan NKRI

NATUNA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, selaku Kepala BNPP mengecek Pos Pengamanan Pulau Terluar (Pamputer) XXIII dan Pulau Laut di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Keduanya terbang dengan helikopter ke pulau terluar Indonesia dari KRI Semarang 594 pada Rabu (24/11/2021).

Selain mengecek Pos Pamputer, tujuan Menko Mahfud dan Menteri Tito ke Pulau Sekatung yang merupakan salah satu Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) adalah untuk menyerahkan paket sembako dan peralatan olahraga kepada Satgas Pamputer yang bertugas di sana. 

Dalam kesempatan ini, Menko berpesan untuk prajurit garda terdepan untuk tetap semangat menjaga wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemudian Menko Mahfud juga berpesan agar Bangsa Indonesia harus bangga dan harus menjaga keutuhan wilayah karena mempunyai 17.504 pulau di seluruh Indonesia termasuk Pulau Sekatung dan Pulau Laut.

Meski Pulau Laut dan Pulau Sekatung tidak banyak terekspos oleh publik, Menko Mahfud menegaskan tidak boleh ada satu jengkalpun pulau yang hilang dari kekuasaan dan kedaulatan hukum Indonesia.

"Ini tidak banyak didiskusikan di publik tetapi ini kita kerjakan setiap hari untuk menjaga kedaulatan negara republik Indonesia, dengan semboyan bahwa tanah atau pulau atau perairan tidak boleh sejengkal pun hilang dari kekuasaan dan kedaulatan hukum kita, kedaulatan politik kita dan kedaulatan terirori kita," ujarnya.

Adanya Pos Pamputer di Pulau Sekatung merupakan penjagaan reguler, juga sebagai tanda bahwa Pulau Sekatung masih merupakan bagian dari NKRI. Menko Mahfud menuturkan Pulau Sekatung dan Pulau Laut merupakan pulau yang harus dijaga sepenuhnya, pembangunan di kedua pulau itu juga harus berjalan.

"Kita penjagaan yang reguler saja bahwa dia secara penuh masih di dalam kedaulatan kita, dan kita jaga sepenuhnya. Dan ini bagian reguler saja, bahwa itu bagian dari kita dan harus dilihat, harus dibangun pulau itu dengan seluruh penduduknya yang ada di pulau situ," pungkasya.


(Humas BNPP)

Related Tags
perbatasan,bnpp,
Social Share