Lewat Inpres 1/2021, Pembangunan Ekonomi Perbatasan Jadi Perhatian Utama
By admin bnpp 02 Nov 2021, 19:58:10 WIB

Lewat Inpres 1/2021, Pembangunan Ekonomi Perbatasan Jadi Perhatian Utama

JAKARTA - Pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan menjadi perhatian utama pemerintah saat ini. Bahkan Presiden Joko Widodo menandatangani Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) merupakan badan yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk mengoordinasikan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Aruk, Motaain, dan Skouw sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Inpres 1/2021.

Pembangunan ekonomi juga menjadi perhatian Komjen Pol Paulus Waterpauw setelah dilantik menjadi Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP. Menurut Deputi Paulus mengingat betapa pentingnya kesejahteraan dan keamanan masyarakat perbatasan, BNPP telah menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan terkait pembangunan ekonomi dan pengamanan kawasan perbatasan secara beriringan. Kemudian program pembangunan perbatasan tersebut akan dilaksanakan oleh 27 Kementerian/lembaga anggota BNPP.

"Saya pikir itu berjalan beriringan (Pembangunan ekonomi dan keamanan, red), ya bersinergi karena aman pasti juga berkembang ekonomi dan pembangunan ekonomi termasuk kesejahteraan masyarakat di batas juga akan tumbuh. Jadi untuk itu kami akan tetap melakukan sinergitas bersama dengan unsur-unsur K/L lainnya yang memang tugas pokok untuk urusan itu," ujar Deputi Paulus pada acara Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Selasa (2/11/2021).

Deputi Paulus menjelaskan kesuksesan pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan negara akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat perbatasan, sehingga rasa cinta tanah air akan semakin kuat dan tidak bergantung kepada negara tetangga.

"Persoalan kesejahteraan ini atau persoalan pembangunan ekonomi di kawasan batas negara ini memang sangat utama karena untuk menjaga agar warga negara kita tidak keluar batas negara untuk mencari kehidupan mereka, atau mendapatkan sebuah kehidupan yang layak. Kalau kita sudah bisa memanfaatkan sumber daya alam yang mereka punyai dan kemudian ditopang oleh pendampingan Pemerintah yang kuat baik dari Pusat, Provinsi, dan juga Kota sampai dengan Desa, saya pikir mereka akan tetap melaksanakan aktivitas kegiatan di negara ini," sambungnya.

Deputi Paulus menuturkan pihaknya baru kembali dari Skouw, Provinsi Papua, untuk mengoordinasikan pelaksanaan program kegiatan K/L sesuai Inpres 1/2021 di sana. Kedepannya Deputi Paulus juga akan mengunjungi Motaain di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Aruk di Provinsi Kalimantan Barat.

Sebagai informasi, terdapat 60 program kegiatan yang harus dilaksanakan oleh 10 K/L di kawasan perbatasan negara Aruk, Motaain, dan Skouw. 60 program kegiatan tersebut terdiri dari 21 program kegiatan di Aruk, 20 program kegiatan di Motaian dan 19 program kegiatan di Skouw. 

(Humas BNPP)

Related Tags
perbatasan,bnpp,
Social Share