Menteri Yasonna Apresiasi BNPP Pengelola JDIH Terbaik Kategori Lembaga Non Struktural
By admin bnpp 04 Des 2021, 07:32:55 WIB

Menteri Yasonna Apresiasi BNPP Pengelola JDIH Terbaik Kategori Lembaga Non Struktural

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menerima penghargaan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Terbaik JDIHN Awards Tahun 2021 pada kategori Lembaga Non Struktural.

Penghargaan diberikan pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yakni Pertemuan Nasional Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan Pemberian Penghargaan bagi Anggota JDIH Nasional (JDIHN) terbaik 2021 di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat, Kamis (2/12/2021). Penghargaan diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly.

"Kepada Anggota JDIHN yang mendapat penghargaan pada hari ini, saya sampaikan ucapan selamat atas prestasi yang diraih dan sekaligus ucapan terima kasih atas kerja sama, dukungan dan komitmen dalam memajukan JDIH. Semoga prestasi yang telah dicapai dapat menginspirasi Anggota JDIHN lainnya untuk segera mulai mengelola JDIHnya masing-masing sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan melakukan berbagai inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik untuk dokumentasi dan informasi hukum. Prestasi yang ditorehkan hari ini akan menjadi catatan sejarah dalam pembangunan hukum di tanah air," kata Yasonna.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Yasonna menyampaikan bahwa pengelolaan JDIHN yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2012 adalah sebuah tugas yang penting dalam proses penataan regulasi nasional yang sedang berlangsung. Kemenkumham sebagai pembina atau Pusat JDIHN memiliki kewajiban untuk melaksanakan secara optimal tugas dan fungsi yang diembannya, melalui kerja sama dan sinergi dengan semua Anggota JDIHN.

"Saya mencatat dan memberikan apresiasi atas semua kinerja terbaik yang telah dicapai oleh JDIHN sampai sejauh ini. Ada kemajuan yang sangat significant dalam hal pertambahan jumlah website JDIH yang dikelola Anggota JDIHN dan pertambahan jumlah website Anggota JDIHN yang terintegrasi dengan Portal JDIHN.GO.ID. Capaian ini diwujudkan tentunya dengan adanya keberanian untuk melakukan inovasi dan terobosan. Program PROPESI 2021 yang dilakukan oleh Pusat JDIHN secara nyata telah mempercepat terbentuknya website JDIH dan pengintegrasiannya dengan Portal JDIHN.GO.ID," ujar Yasonna.

Lebih lanjut semakin lengkapnya integrasi Anggota JDIHN dengan Portal JDIHN.GO.ID juga telah memberikan kontribusi terhadap koleksi dokumen hukum yang dikelola oleh Pusat JDIHN, baik dari sisi jenis dokumen hukum maupun dari sisi jumlahnya. Portal JDIHN.GO.ID saat ini, selain dari produk hukum di tingkat pusat, bahkan sudah mengoleksi dokumen hukum yang diterbitkan oleh pemerintah desa dan kelurahan. Hal ini merupakan hasil dari inovasi yang dilakukan oleh beberapa Anggota JDIHN di tingkat kabupaten, melalui Program JDIH Masuk Desa.

Yasonna menyampaikan pihaknya mencatat bahwa usulan dari Menteri PAN dan RB untuk menetapkan aplikasi JDIHN sebagai Aplikasi Umum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan sebuah bentuk pengakuan dan apresiasi Kementerian PAN dan RB atas pengelolaan sistem JDIHN yang nantinya dapat memenuhi standar-standar yang ditetapkan dalam SPBE. Sistem JDIHN akan menjadi aplikasi pertama yang dibangun Kementerian Hukum dan HAM, yang diusulkan untuk ditetapkan menjadi Aplikasi Umum SPBE.

"Dalam konteks SPBE, pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di bidang dokumentasi dan informasi hukum melalui JDIHN secara nyata merupakan salah satu bentuk implementasi SPBE. Hal ini juga diperkuat dengan dimasukkannya keberadaan JDIH sebagai salah satu indikator yang dinilai dalam pelaksanaan SPBE," sambungnya.

Yasonna menuturkan keberadaan JDIH pada sebuah institusi merupakan implementasi reformasi birokrasi sekaligus reformasi digital di bidang pelayanan hukum. Seluruh data JDIH anggota yang terintegrasi dalam Portal JDIHN.GO.ID akan menjadi Khazanah Digital Dokumen Hukum Indonesia yang dapat dimanfaatkan secara cepat dan mudah oleh segenap pemangku kepentingan. Selanjutnya, JDIHN merupakan salah satu sarana yang efektif dalam mewujudkan masyarakat cerdas hukum di tanah air.

Dengan latar belakang pentingnya peran dan kontribusi JDIHN dalam mendukung dan mewujudkan SPBE di tanah air, Kemenkumham mengajak seluruh Anggota JDIHN untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH masing-masing karena kualitas JDIH Nasional tergantung pada kualitas JDIH seluruh anggota.

Saat ini jumlah Anggota JDIHN yang telah memiliki website JDIH yang terintegrasi telah lebih dari 90 persen dari jumlah total Anggota JDIHN. Yasonna berharap dalam waktu dekat, di awal tahun 2022 integrasi website JDIH dengan Portal JDIHN.GO.ID bisa dituntaskan. Setelah itu, pengelolaan JDIH akan difokuskan pada peningkatan kuantitas dan kualitas data dokumen hukum pada masing-masing Anggota JDIHN.

Dalam kesempatan tersebut Yasonna juga berpesan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia sebagai perwakilan Kementerian Hukum dan HAM di daerah, seyogyanya JDIH pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum memiliki kualitas terbaik dibandingkan dengan Anggota JDIHN lainnya di daerah. JDIH Kantor Wilayah adalah salah satu elemen penting dalam pelaksanaan tugas dan funsgi Kantor Wilayah sebagai Law Center di daerah.

Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian BNPP, Gutmen Nainggolan, mewakili Sekretaris BNPP, Restuardy Daud, menerima penghargaan yang telah diberikan kepada BNPP. 

(Humas BNPP)

Related Tags
bnpp,
Social Share