Penuhi Hak Air Minum Rakyat Perbatasan, Ini yang Akan Dilakukan Kementerian PUPR di Skouw

Keterangan Gambar : Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat meninjau proyek pembangunan SPAM, di Labuan Bajo. NTT (sebelum pandemi) . Dokumen: setkab.go.id


By admin humas 15 Mar 2021, 19:13:42 WIB

Penuhi Hak Air Minum Rakyat Perbatasan, Ini yang Akan Dilakukan Kementerian PUPR di Skouw

JAKARTA - Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua yang merupakan wilayah perbatasan negara menjadi target dari pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) oleh anggota Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yakni Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 

Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan 10 Kementerian untuk mepercepat pembangunan ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw. Kementerian PUPR merupakan satu dari 10 Kementerian yang mendapatkan instruksi tersebut.

Program kegiatan pembangunan SPAM tersebut tertuang pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pembanguan Ekonomi Pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw yang ditandatangani Presiden sejak 11 Januari 2021. Kementerian PUPR akan menggarap program kegiatan di perbatasan negara Skouw selama dua tahun sejak Inpres ini dikeluarkan.

Kementerian PUPR akan dianggap berhasil dalam menjalankan tugas tersebut apabila dapat menyelesaikan pembangunan SPAM dengan volume satu paket.

Penyelenggaraan SPAM merupakan serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), tujuan diselenggarakannya SPAM adalah untuk menjamin hak rakyat atas air minum, akses terhadap pelayanan air minum, dan terpenuhinya kebutuhan pokok air minum sehari-hari bagi masyarakat.

Guna terselesaikannya SPAM di Distrik Muara Tami dengan tepat waktu, Walikota Jayapura diminta untuk menyediakan lahan siap bangun, mempercepat proses perizinan sesuai dengan kewenangannya dan menyediakan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan program oleh dinas atau unit kerja terkait.


(Humas BNPP)

Related Tags
pksn,perbatasan,
Social Share