Perlu ada SOP Terpadu Pelayanan Lintas Batas di PLBN

Keterangan Gambar : Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Robert Simbolon.


By admin bnpp 08 Des 2021, 20:39:29 WIB

Perlu ada SOP Terpadu Pelayanan Lintas Batas di PLBN

JAKARTA - Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Terpadu antar instansi diperlukan dalam proses pelayanan lintas batas negara khususnya di bidang pelayanan karantina kesehatan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Robert Simbolon, dalam Pertemuan Nasional (Pernas) Evaluasi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakait (P2P) Kementerian Kesehatan di Hotel Grand Keisha Yogyakarta, Selasa (7/12/2021).

Pertemuan ini diikuti oleh seluruh pejabat lingkup Ditjen P2P Kemenkes, termasuk para Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (Ka KKP) se-Indonesia yang membawahi seluruh Wilayah Kerja (Wilker) Karantina Kesehatan, termasuk di pintu-pintu masuk Republik Indonesia seperti Bandara, Pelabuhan, dan PLBN.

Robert yang menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan ini mengungkapkan tantangan dalam pelayanan lintas batas negara, khususnya di bidang pelayanan karantina kesehatan adalah semakin tingginya frekuensi perlintasan manusia dan barang melalui perbatasan berpotensi membawa berbagai jenis penyakit seperti Covid-19. 

Selain itu pembangunan PLBN di perbatasan yang sampai saat ini masih terus dilaksanakan oleh anggota BNPP yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sesuai dengan konsep Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Negara (P3GN) yang telah ditetapkan dalam beberapa Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara, memerlukan kehadiran Wilayah Kerja (Wilker) Karantina Kesehatan sesuai dengan kebutuhan perbatasan negara. Sejalan dengan hal tersebut, semakin mendesak pula pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan tenaga kesehatan di Wilker Karantina Kesehatan di perbatasan negara.

Robert menilai diperlukan keterpaduan pelayanan karantina kesehatan dan pelayanan kesehatan di kawasan perbatasan, khususnya dalam konteks penanganan pelintas batas yang terdeteksi memerlukan penanganan medis pasca-pemeriksaan di pos-pos pelayanan lintas batas seperti PLBN. Untuk itu pembentukan SOP Bersama atau Terpadu merupakan gagasan yang perlu dipertimbangkan untuk mengatasi hal ini.

"Perlu keterpaduan dalam proses pelayanan lintas batas negara antar instansi di pos-pos pelayanan lintas batas negara, dengan membentuk satu SOP Bersama atau SOP Terpadu," ujar Robert.

Dalam kesempatan tersebut Robert juga menyerap aspirasi dari Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan yang meminta dukungan/fasilitasi dari BNPP untuk penyediaan Tambahan tenaga kesehatan (Medis dan Paramedis) untuk memperkuat Wilker Karantina Kesehatan di kawasan perbatasan negara; Bangunan perkantoran untuk unit kerja karantina kesehatan di kawasan perbatasan, khususnya di kawasan perbatasan laut; Peningkatan kelembagaan Wilker Karantina Kesehatan menjadi Kantor Kesehatan Pelabuhan dengan klasifikasi khusus untuk wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh KKP yang ada, seperti di pulau Serasan di Kabupaten Natuna, Pulau Miangas di kabupaten Kepulauan Talaud, dan Pulau Marore di kabupaten Kepulauan Sangihe.

"Terkait hal-hal di atas, kami akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kemenkes dan K/L terkait lain," pungkasnya.

Adapun narasumber lain yang hadir dalam pertemuan ini terdiri dari pejabat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Ditjen Bangda Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Satuan Kerja Lingkup Kementerian Kesehatan.

(Humas BNPP)

Related Tags
plbn,perbatasan,bnpp,
Social Share