Presiden Jokowi Tugaskan Kemendag Bangun Pasar Rakyat dan Gudang Non-SRG di Motaain

Keterangan Gambar : Ilustrasi Pasar Dok.Pemkab Belu (Foto Diambil Sebelum Terjadi Pandemi Covid-19)


By admin humas 17 Feb 2021, 15:03:30 WIB

Presiden Jokowi Tugaskan Kemendag Bangun Pasar Rakyat dan Gudang Non-SRG di Motaain

JAKARTA - Anggota Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yakni Kementerian Perdagangan akan membangun/merevitalisasi pasar rakyat dan membangun gudang/depo non-Sistem Resi Gudang (SRG) di kawasan perbatasan negara Motaain.

Pembangunan tersebut dilaksanakan Kementerian Perdagangan sesuai lampiran pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 11 Januari 2021.

Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat akan dilaksanakan oleh Kemendag di satu pasar rakyat Kecamatan Lamaknen Selatan serta Kecamatan Tasifeto Timur dengan volume dua unit. Sementara pembangunan gudang/depo non-SRG akan dibangun di Kecamatan Tasifeto Timur dengan volume satu unit.

Kecamatan Lamaknen Selatan dan Kecamatan Tasifeto Timur merupakan dua Kecamatan yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kemendag mempunyai waktu dua tahun untuk menyelesaikan tugas ini terhitung sejak Inpres 1/2021 dikeluarkan. "Program dan kegiatan Kemendag ini akan dianggap berhasil jika dapat menyelesaikan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat serta pembangunan gudang/depo non-SRG," tutur Presiden, dalam Inpres tersebut.

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Inpres 1/2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kepala BNPP, Muhammad Tito Karnavian, akan mengoordinasikan pelaksanaan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Aruk, Motaain dan Skouw.

Untuk mendukung program kegiatan Kemendag tersebut, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur diinstruksikan untuk memfasilitasi penyediaan lahan siap bangun, mempercepat proses perizinan sesuai dengan kewenangannya, dan menyediakan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan program oleh dinas atau unit kerja terkait.

Sementara Bupati Belu ditugaskan untuk menyediakan lahan siap bangun, mempercepat proses perizinan sesuai dengan kewenangannya, dan menyediakan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan program oleh dinas atau unit kerja terkait.


(Humas BNPP)

Related Tags
pksn,perbatasan,bnpp,
Social Share