Tindaklanjuti MoU dengan KADIN di Bali, BNPP Susun PKS
By admin bnpp 07 Des 2021, 22:20:09 WIB

Tindaklanjuti MoU dengan KADIN di Bali, BNPP Susun PKS

JAKARTA - Menindaklanjuti penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) terkait Sinergitas Pembangunan Ekonomi Daerah dan Desa serta Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) langsung konsolidasi untuk menyusun naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Sekretaris BNPP, Restuardy Daud, menyampaikan internal BNPP telah melaksanakan rapat untuk membahas hal ini pada Senin (6/12/2021). 

"Ruang lingkup PKS sebagai turunan MoU mengacu pada arah kebijakan perencanaan Pengelolaan Batas Wilayah Negara-Kawasan Perbatasan, serta diharapkan kegiatannya konkret dan terukur," ujar Restuardy, Selasa (7/12/2021).

Restuardy menjelaskan Menteri Dalam Negeri yang juga merupakan Kepala BNPP, Muhammad Tito Karnavian, mengajak KADIN untuk membangun desa dan perbatasan negara. Selain itu Menteri Tito berharap KADIN dapat menjadi mitra strategis dalam pembangunan di desa dan perbatasan.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Tito pada Forum Business dengan Tema “Ekonomi Nasional dan Daerah Pemberdayaan Ekonomi” dalam Rapimnas KADIN 2021 yang dibuka Presiden RI Joko Widodo di Bali Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (3/12/2021).

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta pihak swasta seperti KADIN mempunyai perannya masing-masing dalam membangun perbatasan negara. Semua pihak harus bisa membaca peluang dan potensi wilayah kawasan perbatasan antara lain di bidang pertanian, perkebunan, perairan, perikanan (kelautan), wisata, hubungan lalu lintas pelayaran, jasa pelayaran, jasa dermaga, dan jasa pelabuhan.

Pihak swasta diharapkan dapat bekerjasama dengan Pemerintah atau secara mandiri memanfaatkan peluang membangun daerah kawasan perbatasan untuk dapat mewujudkan cita-cita bersama yakni membangun Indonesia dari pinggiran dan desa untuk memperkecil ketimpangan dalam pembangunan dan kesejahteraan.

KADIN juga diharapkan dapat memberikan masukan dan mengidentifikasi permasalahan di daerah sekitar kawasan perbatasan. Dengan adanya masukan dan ide-ide dari KADIN diharapkan dapat mengembangkan potensi dan menghidupkan perekonomian di desa dan kawasan perbatasan. 

"Untuk itu rencana tindaklanjut diskusi dalam Bisnis Forum ini antara lain akan diarahkan pada upaya untuk mendukung peningkatkan distribusi logistik di perbatasan Kalimantan Utara, Pengembangan kawasan perdagangan di Nusa Tenggara Timur, Penjajakan akses perbankan (kemudahan kredit) bagi masyarakat perbatasan, serta Pembinaan dan peluang kerjasama dengan BUMDES yang disampaikan perwakilan KADIN Daerah," sambung Restuardy. 

Restuardy menambahkan Biro Perencanaan dan Kerjasama BNPP akan segera menyusun timeline kegiatan tindak lanjut antara lain berupa pembahasan bersama Bidang Pembangunan Perbatasan KADIN dan Focus Group Discussion/Rapat Tematik dengan Kementerian/Lembaga terkait.

(Humas BNPP)

Related Tags
perbatasan,bnpp,
Social Share