Tujuh Tahun Menorehkan Kinerja di Batas Negara

Keterangan Gambar : Presiden Joko Widodo


By admin bnpp 21 Jun 2022, 09:05:17 WIB

Tujuh Tahun Menorehkan Kinerja di Batas Negara

Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan mengalami kemajuan dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir, masa Kabinet Indonesia Kerja dan Indonesia Maju yang dipimpin Bapak Presiden Joko Widodo.
 
Beberapa tempat di kawasan perbatasan saat ini telah menjadi beranda depan yang patut dibanggakan, dengan dibangunnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN). 

“Kawasan perbatasan adalah beranda depan Indonesia yang mewakili wajah bangsa, yang harus terus kita bangun agar bisa jadi representasi kemajuan Indonesia yang membanggakan seluruh warga,” ujar Kepala Negara beberapa waktu yang lalu.
 
Dari periode pertama Presiden Jokowi menjabat sebagai Presiden Indonesia, pengelolaan perbatasan negara tak pernah luput untuk diutamakan. Hal ini terbukti dengan adanya Nawa Cita ke tiga yaitu ‘Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan’.
 
Presiden Jokowi melalui Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) secara bertahap menyelesaikan permasalahan batas wilayah NKRI dengan negara tetangga, mengelola potensi dan membangun daerah perbatasan.
 
Melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.6 Tahun 2015 dan Inpres No. 1 Tahun 2019, Presiden Jokowi serius mengubah citra perbatasan Indonesia dengan membangun PLBN Terpadu baik di perbatasan darat maupun di perbatasan laut.
 
Saat ini Indonesia telah memiliki 8 (Delapan) PLBN Terpadu yang dikelola BNPP bersama unsur Custom (Bea Cukai), Imigration (Imigrasi), Quarantine (Karantina), dan Security (Keamanan) untuk memberikan pelayanan keluar masuk orang dan barang dari dan keluar NKRI di perbatasan negara. 8 PLBN tersebut adalah PLBN Aruk, PLBN Entikong, dan PLBN Badau di Provinsi Kalimantan Barat; PLBN Wini, PLBN Motaain, dan PLBN Motamasin di Provinsi Nusa Tenggara Timur; serta PLBN Skouw dan PLBN Sota di Provinsi Papua.
 
Sementara pembangunan 10 PLBN lainnya masih terus dikebut oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 10 PLBN tersebut adalah PLBN Serasan di Provinsi Kepulauan Riau; PLBN Jagoi Babang dan PLBN Sei Kelik di Provinsi Kalimantan Barat; PLBN Sei Nyamuk, PLBN Labang, PLBN Long Midang, dan PLBN Long Nawang di Provinsi Kalimantan Utara;  PLBN Oepoli dan PLBN Napan di Provinsi Nusa Tenggara Timur; serta PLBN Yetetkun di Provinsi Papua.
 
Presiden Jokowi berharap kedepannya PLBN tidak hanya digunakan sebagai tempat perlintasan orang dan barang, tetapi juga menjadi embrio sentra baru ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di perbatasan negara.
 
Untuk itulah Presiden Jokowi kemudian meneken Inpres No.1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw. Pada Inpres ini, Presiden memberikan instruksi kepada K/L untuk melaksanakan 60 program kegiatan di kawasan perbatasan Aruk, Motaain, dan Skouw, dalam kurun waktu dua tahun.
 
Perlahan tapi pasti, pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia di perbatasan negara digenjot ke arah yang lebih baik demi kemajuan bangsa.
 
Semangat Presiden Jokowi dalam membangun perbatasan negara diamini oleh BNPP. Sekretaris BNPP, Restuardy Daud, mengatakan semangat membangun perbatasan negara tersebut juga harus mengalir atau tercermin dari program dan kegiatan yang dilaksanakan semua pihak di beranda depan NKRI.
 
Untuk mengelola perbatasan negara, lanjut Restuardy, perlu mengintegrasikan kekuatan yang ada pada Pemerintah Pusat melalui K/L anggota BNPP, Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga Desa, pihak swasta, media, dan akademisi.
 
Dengan konstruksi pentahelix tersebut, diyakini pengelolaan perbatasan negara akan lebih maksimal.
 
“Jika semua pihak sudah bersinergi, kita yakin pengelolaan perbatasan negara akan lebih maksimal. Semua permasalahan perbatasan akan mendapatkan solusi terbaik, dan masyarakat perbatasan dapat lebih sejahtera,” pungkasnya.
 
Restuardy menegaskan pihaknya akan mengawal pelaksanaan Inpres dan berbagai program K/L anggota yang telah direncanakan untuk dilaksanakan sampai dengan tahun 2024 mendatang.
 
“BNPP akan mengawal pengelolaan perbatasan negara sebaik mungkin. BNPP juga akan bersinergi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan perbatasan negara yang berdaya saing,” pungkasnya.
 
 
(Humas BNPP)

Related Tags
presiden,presiden,perbatasan,
Social Share