JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Biro Perencanaan dan Kerjasama melaksanakan kegiatan rapat terkait capaian atas hasil konfirmasi evaluasi rencana induk (Renduk) Pengelolaan Batas Wilayah Negara (PBWN) - Kawasan Perbatasan (KP) Tahun 2020-2024 pada, Rabu (13/11/2024).

Dalam pelaksanaannya rapat ini dipimpin dan dibuka langsung oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama BNPP RI Farida Kurnianingrum yang juga dihadiri oleh Keasdepan BNPP RI meliputi Asdep Tasbara, Asdep Tasdarat, Asdep PKPL, Pelaksana harian (Plh) Asdep IP, serta perwakilan pejabat fungsional madya/muda di lingkup Sekretariat Tetap BNPP RI.

Adapun rapat kegiatan ini juga dihadiri oleh narasumber perwakilan dari Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Bappenas Hendri Haryanto.

Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama BNPP RI Farida Kurnianingrum menjelaskan, bahwa maksud dan tujuan rapat ini adalah untuk mengetahui capaian kinerja PBWN-KP yang sesuai dengan Renduk PWBN-KP Tahun 2020-2024.

"Pelaksanaan rapat ini juga berdasarkan arahan Pelaksana harian (Plh) Sekretaris BNPP RI mengenai evaluasi Rencana Induk PBWN-KP Tahun 2020-2024, bahwa semua Asdep telah menyampaikan matriks capaian Renduk yang sebagiannya disertai dengan analisisnya," ucap Farida.

Farida mengatakan bahwa capaian atas hasil konfirmasi evaluasi Renduk PBWN-KP Tahun 2020-2024 di lingkup Keasdepan BNPP RI perlu dilakukan konsolidasi dengan berbasis Kedeputian, dan perlu adanya pendalaman analisis untuk mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap keterlaksanaan komitmen Kementerian/Lembaga yang sesuai dengan Renduk.

"Selain itu, terkait permasalahan maupun hambatan, serta hal-hal potensial dan saran perbaikan dalam PBWN-KP menjadi isu strategis sebagai bahan masukan penyusunan Renduk PBWN-KP 2025-2029," ujar Farida.

Selanjutnya, Farida menjelaskan terkait beberapa hal yang dapat disepakati dalam rapat evaluasi Renduk PBWN-KP Tahun 2020-2024. Ia juga menyampaikan, bahwa hal ini juga berdasar pada Pasal 25 Peraturan BNPP RI No.2 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi PBWN-KP.

"Hasil pemantauan dan evaluasi ini selanjutnya akan disampaikan kepada Sekretaris BNPP melalui Biro Perencanaan dan Kerjasama untuk diselaraskan. Kemudian, hasil penyelarasan Renduk PBWN-KP 2020-2024 selanjutnya akan dilaporkan kepada Kepala BNPP RI," terang Farida.

Farida menyampaikan, bahwa Program kegiatan pada Renduk PBWN-KP Tahun 2020-2024 yang belum terlaksana agar diusulkan kembali pada Renduk PBWN-KP Tahu 2025-2029.

"Nantinya, hasil dari olahan data dan analisis evaluasi Renduk PBWN-KP Tahun 2020-2024 dapat dijadikan sebagai bahan masukan selanjutnya dalam peyusunan Renduk PBWN-KP Tahun 2025-2029," pungkas Farida.

Ia juga menegaskan, mengenai kebijakan, program, dan kegiatan dalam Renduk berikutnya harus selaras dengan sasaran utama pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yakni Pertumbuhan Berkelanjutan, Penurunan Kemiskinan, dan Peningkatan Kualitas SDM.

Sementara itu, narasumber perwakilan dari Bappenas Hendri Haryanto mengungkapkan, bahwa evaluasi bukan hanya berfokus pada mengukur dan menilai kinerja saja, tapi juga relevansi, koherensi, efektivitas, efisiensi, manfaat, dampak, dan keberlanjutannya.

"Perlu kolaborasi Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam proses pemantauan dan evaluasi. Sehingga evaluasi bisa mendalam dan komprehensif, serta menghasilkan rekomendasi penyusunan Renduk yang tepat sasaran, berdampak luas, dan berkelanjutan," jelas Hendri.

Hendri juga menyampaikan bahwa perlu adanya pendampingan teknis atau forum koordinasi antar Kementerian/Lembaga secara periodik untuk pelaksanaan konfirmasi dan validasi data prioritas dan indikator kinerja yang harus dicapai dalam Renduk. 

"Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaporan juga sangat penting dalam evaluasi," tambah Hendri.

Diharapkan, hasil dari evaluasi ini dapat memberikan masukan yang konstruktif untuk mencapai tujuan pembangunan yang selaras, khususnya dalam peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.

Penulis: Bagas Ramadhandy

(Humas BNPP)