JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Keasdepan Infrastruktur Fisik BNPP RI melaksanakan monitoring, evaluasi, dan laporan capaian terkait rencana aksi pengelolaan Infrastruktur Fisik di kawasan perbatasan tahun 2024 bersama Kementerian/Lembaga mitra Keasdepan pada, Senin (28/10/2024).

Rapat evaluasi pengelolaan infrastruktur fisik di kawasan perbatasan yang digelar secara hybrid dibuka dan dipimpin langsung oleh Asisten Deputi Infrastruktur Fisik BNPP RI Bakri Siddiq yang dihadiri langsung oleh beberapa narasumber acara dari Kementerian/Lembaga mitra Keasdepan Infrastruktur Fisik BNPP RI.

Narasumber yang hadir secara langsung meliputi perwakilan dari Bappenas, Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan, Biro Perencanaan Kementerian Desa PDTT, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM.

Serta hadir narasumber secara daring oleh perwakilan dari Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR (Jalan dan Jembatan), Ketua Tim bidang pelaporan rencana program dan kegiatan strategis pada Biro PKLN Kementerian PUPR, serta perwakilan dari 18 Provinsi dan 54 Kabupaten/Kota Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD).

Dalam sambutannya, Bakri menyampaikan bahwa maksud dan tujuan dari pelaksanaan rapat ini untuk memonitoring serta mengevaluasi informasi data mengenai realisasi capaian pembangunan infrastruktur fisik pada bidang sarana dan prasarana jalan, jembatan, transportasi, kelistrikan, telekomunikasi, dan transportasi desa di kawasan perbatasan tahun 2024 triwulan III.

"Pembangunan sarpras infrastruktur fisik di kawasan perbatasan tahun 2024 memiliki total anggaran sebesar Rp2.614.496.980.503, dengan total realisasi anggaran sebesar Rp1.786.150.551.740 yang bersumber dari APBN dan DAK pada triwulan III meliputi progress anggaran 68.31% dan progress fisik 90% di 103 Kecamatan, 51 Kab/Kota, 19 Provinsi," kata Bakri.

Bakri merinci terkait hasil evaluasi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di kawasan perbatasan oleh Kementerian PUPR RI dengan total anggaran sebesar Rp959.169.858.000 yang bersumber dari APBN dan total realisasi sebesar Rp801.417.613.000, memiliki progress anggaran sebesar 83.55% dan progress fisik 97%.

"Kegiatan Kementerian PUPR di 5 Provinsi. Kalimantan barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Papua melalui pembangunan jalan dengan total ruas jalan tembus perbatasan yang mencapai 3.707,63 kilometer, dan total ruas jalan yang belum tercapai yakni sepanjang 151,38 kilometer," ucap Bakri.

Ia menguraikan, total ruas jalan tembus perbatasan tersebut di Provinsi Kalimantan Barat sepanjang 807,36 kilometer, Provinsi Kalimantan Timur sepanjang 491,30 kilometer, Provinsi Kalimantan Utara sepanjang 984,13 kilometer, Provinsi NTT sepanjang 326,60 kilometer, dan Provinsi Papua sepanjang 1.098,24 kilometer.

Serta ruas jalan belum tembus perbatasan di Provinsi Kalimantan Utara sepanjang 43,35 kilometer dan Provinsi Papua sepanjang 151,38 kilometer.

"Mengenai pembangunan jembatan perbatasan di Kalimantan Utara mencapai 88% progress fisik dan pembangunan jembatan Bian di Merauke dengan progress capaian saat ini mencapai 63% yang diperkirakan selesai tahun 2025," jelasnya.

Pada Kementerian Perhubungan, lanjut Bakri, pembangunan infrastruktur pada pelabuhan, bandar udara, dan terminal di 33 Kabupaten dan 15 Provinsi kawasan perbatasan meliputi pengadaan pelampung suar steel, pengadaan dan pemasangan fender dan lampu pelabuhan, Docking KNP 593, serta perbaikan permukaan runway pada Bandara D.C Saudale di NTT.

"Total anggaran pembangunan infrastruktur Kementerian Perhubungan bersumber dari APBN sebesar Rp1.282.809.471.876 dan total realisasi sebesar Rp818.926.525.880. Adapun progress anggaran mencapai 63.84% dan progress fisik 95%," pungkasnya.

Kemudian, Bakri memaparkan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan pada Kementerian ESDM RI dengan total anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp128.305.211.304 dan total realisasi sebesar Rp79.369.678.446 yang meliputi progres anggaran mencapai 61,86% dan progres fisik mencapai 98%.

"Kementerian ESDM RI memiliki kegiatan pada 40 Kecamatan, 24 Kabupaten, dan 11 Provinsi meliputi Pemenuhan Rasio Desa Berlistrik, dan Peningkatan Pasokan Listrik yang dapat hadir selama 24 jam per hari," ungkapnya.

Selain itu, lanjut Bakri, Kementerian ESDM RI juga melakukan kegiatan berupa Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) seperti Perluasan Jaringan kabel udara di 6.428 lokasi, kabel laut di 5 lokasi, Mini Grid PLTS di 1.250 lokasi, PLT Minihidro di 22 lokasi, serta SuperSUN di 2.556 lokasi.

Bakri juga menyampaikan, Kementerian PDTT merealisasikan kegiatan pembangunan infrastruktur di 59 Kecamatan, 34 Kabupaten, dan 16 Provinsi dengan besaran anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp244.212.439.323 dan total realisasi sebesar Rp86.436.734.414.

"Adapun realisasi progres anggaran Kementerian Desa PDTT mencapai 35.39% dan progres fisik 98%, dengan kegiatan yang meliputi pembangunan dan peningkatan jalan desa strategis sepanjang 76,85 kilometer, pembangunan dan rehabilitasi dermaga sebanyak 4 unit," terangnya.

Ia menambahkan, bahwa Kementerian Desa PDTT juga merealisasikan kegiatan pengadaan sarana transportasi perairan sebanyak 7 unit, pengadaan sarana transportasi darat sebanyak 48 unit. 

BNPP berharap, dengan adanya evaluasi capaian rencana aksi pengelolaan infrastruktur fisik di kawasan perbatasan tahun 2024 bersama K/L mitra Keasdepan Infrastruktur Fisik BNPP RI ini, pembangunan pada kawasan perbatasan dapat terealisasi dengan baik dan mampu menjawab hal-hal yang menjadi kebutuhan di kawasan perbatasan negara.

Penulis: Bagas Ramadhandy

(Humas BNPP)