BINTAN - Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara (Asdep Taslaud) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Siti Metrianda Akuan bersama dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Bintan, Rony Kartika melakukan peninjauan Pilar Titik Referensi (PTR) di Tanjung Sading, Kabupaten Bintan, pada Selasa, (27/2/2024).

Menurut Siti Metrianda Akuan, PTR merupakan titik referensi utk menentukan koordinat titik Dasar yang merupakan titik penarikan garis pangkal lurus sebagai acuan untuk perhitungan garis batas laut wilayah negara (Batas teritorial) dan batas yuridiksi (Batas ZEE dan BLK). PTR yang dikunjungi berlokasi di Kabupaten Bintan, tepatnya di Tanjung Sading. Keberadaan titik PTR ini penting untuk dipelihara dan dijaga dengan baik.

"Saya tadi melihat langsung keberadaan titik PTR di Kabupaten Bintan sebagai salah satu daerah perbatasan di Indonesia," ujar Anda, panggilan akrab Siti Metrianda Akuan.

Sementara itu, Sekda Bintan, Ronny Kartika, menjelaskan bahwa pengelolaan Pilar Titik PTR menjadi salah satu dasar bagi kedaulatan NKRI, khususnya bagi wilayah Kabupaten Bintan yang merupakan daerah perbatasan terluar Indonesia.

"Kabupaten Bintan harus memiliki titik PTR sebagai bagian dari strategi pertahanan dan keamanan, serta sebagai kawasan beranda terdepan mengingat kedekatannya dengan negara-negara tetangga," ungkapnya.

Keberadaan titik PTR tidak hanya penting dari segi kedaulatan, tetapi juga memiliki potensi sebagai destinasi wisata yang menarik baik bagi wisatawan lokal maupun asing.

"Kita harus menjaga dan mengelola titik PTR ini dengan baik agar bisa menjadi salah satu daya tarik wisata yang memperkaya potensi pariwisata di Kabupaten Bintan," tambah Sekda.

Selain meninjau PTR, Tim BNPP juga mengunjungi nelayan suku laut di Kampung Panglong Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan pada hari yang sama.

Dalam kunjungan tersebut, Anda bertemu langsung dengan para nelayan, termasuk yang pernah mengalami insiden tertangkap oleh Aparat Maritim Malaysia.

"Kami berbicara langsung dengan nelayan yang pernah mengalami insiden tersebut. Ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak tentang pentingnya memahami batas wilayah agar kejadian serupa tidak terulang," katanya.

Pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten, diharapkan terus melakukan sosialisasi tentang batas wilayah negara kepada masyarakat, termasuk kepada para nelayan.

"Kami mengimbau para nelayan untuk memperhatikan batas wilayah negara saat menjalankan aktivitasnya agar dapat menghindari insiden yang tidak diinginkan," tandasnya.

(Humas BNPP)