SANGGAU – Langkah besar yang telah diambil oleh PLBN Entikong menjadi bukti nyata bahwa pelayanan publik yang berintegritas dan inovatif dapat dicapai dengan kerja sama dan komitmen. Observasi langsung dari Tim Menpan RB menjadi pengakuan bahwa PLBN Entikong sudah berada di jalur yang benar menuju predikat WBK dan WBBM.

Hal ini dibuktikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, yang meraih perhatian khusus setelah menerima kunjungan dari Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) pada Kamis (15/11/2024). Kunjungan ini bertujuan untuk menilai implementasi Zona Integritas (ZI) yang tengah dibangun oleh PLBN tersebut.

Pagi itu, sekitar pukul 07.30 WIB, Tim Penilai Nasional (TPN) yang dipimpin oleh Puti Rahmawati dan Laurensia Aryani Hutama tiba di Gedung PLBN Entikong. Mereka didampingi Tim Penilai Internal (TPI) dari Inspektorat Jenderal Kemendagri serta Tim Ortala Biro HOK BNPP. Kehadiran tim ini disambut oleh Kepala PLBN Entikong, Teguh Priyadi, bersama jajaran Kasubid dan staf di berbagai area strategis, mulai dari Pintu Keberangkatan hingga Wisma Indonesia.

Dalam kunjungan tersebut, perhatian utama tim penilai adalah bagaimana alur pelayanan lintas batas negara berjalan sesuai dengan standar. Unsur-unsur Customs, Immigration, Quarantine, and Security (CIQS) yang beroperasi di PLBN Entikong menjadi salah satu titik krusial dalam observasi ini. Proses pengawasan meliputi peninjauan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan hingga fasilitas pendukung seperti mess pegawai dan convenience store.

Puti Rahmawati memberikan apresiasi tinggi terhadap usaha pengelola PLBN Entikong dalam membangun ZI. "Pembangunan Zona Integritas bukan hanya soal pelayanan publik semata, tetapi juga mencakup upaya pencegahan korupsi dan manajemen kinerja yang efektif," ujarnya di sela pertemuan di Wisma Indonesia.

Tim Menpan RB juga melakukan wawancara langsung dengan beberapa pelintas untuk memastikan kualitas pelayanan di lapangan. Salah satu pelintas menuturkan, “Proses cap paspor sangat teratur dan diawasi ketat. Tidak ada celah bagi yang mencoba menyeberang tanpa prosedur resmi,” katanya.

Sinergi Lintas Sektor Jadi Andalan

Kepala PLBN Entikong, Teguh Priyadi, menjelaskan bahwa pembangunan ZI telah dimulai sejak 2022. "Kami berkomitmen untuk meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Semua pihak, dari Kasubid hingga tenaga pendukung operasional, bekerja sama memberikan layanan terbaik," ungkapnya.

Teguh yang baru tiga bulan menjabat sebagai kepala PLBN tersebut menekankan pentingnya integritas dalam setiap pelayanan. "Integritas menjadi dasar yang terus saya tanamkan kepada seluruh staf agar pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga kualitasnya," tambahnya.

Tidak hanya itu, PLBN Entikong juga aktif mengadakan pertemuan bulanan lintas stakeholder untuk mengevaluasi dan memperbaiki kinerja pelayanan. Hal ini menjadi salah satu poin positif yang diakui oleh Tim TPN Kemenpan RB. "Sinergi antara pengelola dan unsur CIQS di sini patut diacungi jempol," ujar Puti.

Inovasi dan Digitalisasi dalam Pelayanan

PLBN Entikong tidak hanya mengandalkan pelayanan konvensional. Inovasi terus dikembangkan untuk menyesuaikan dengan era digital. Salah satu terobosan yang diperkenalkan adalah platform CAMPSITE PLBN ENTIKONG, sebuah kanal komunikasi bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, pengaduan, hingga saran dan kritik.

Selain itu, pengelola juga memanfaatkan teknologi dengan menempelkan barcode Kartu Inventaris Ruangan (KIR) dan pemeliharaan AC di seluruh area gedung PLBN. Inovasi ini memudahkan pemantauan dan pengelolaan aset, memastikan layanan berjalan tanpa hambatan.

"Kreativitas seperti ini sangat penting untuk membangun ZI di era digitalisasi. Ini menunjukkan bahwa PLBN Entikong memahami kebutuhan zaman dan siap bersaing," komentar Laurensia Aryani Hutama, anggota TPN Kemenpan RB.

Pengelolaan Fasilitas dan Tantangan Penerimaan Negara

Mess pegawai dan Wisma Indonesia di PLBN Entikong pun mendapat perhatian. Fasilitas yang memadai dan layak membuat tim penilai merasa terkesan. Namun, masih ada tantangan terkait penentuan nilai sewa sehingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP) belum bisa diterapkan. "Jika nanti PNBP diterapkan, para pengelola perlu dibekali pelatihan perhotelan, termasuk resepsionis," saran Puti.

Di akhir pertemuan, Tim TPN Kemenpan RB berharap PLBN Entikong dapat menjadi pilot project bagi PLBN lain di seluruh Indonesia. "Unit ini memiliki potensi besar untuk menjadi contoh bagi pengelolaan PLBN yang lain. Jika dikembangkan dengan baik, bahkan bisa menjadi benchmark untuk unit kerja lain," tutur Puti.

Penulis: Erika Barus

Editor: Muslikhin