JAKARTA - Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) melakukan peninjauan dan evaluasi terkait pembangunan fisik Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Labang di Kecamatan Lumbis Pansiangan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara pada hari Jumat, 6 Oktober 2023.

Menurut Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Robert Simbolon, PLBN Labang merupakan salah satu dari 11 PLBN Gelombang Ke-2 yang diperintahkan Presiden RI Joko Widodo untuk dibangun melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019.

PLBN Labang memiliki peran strategis sebagai pintu masuk dan keluar Indonesia-Malaysia di Nunukan, dengan sarana transportasi berupa kapal kecil melalui sungai. Di sisi Malaysia, _counterpart_ dari PLBN Labang berada di Bantul yang berjarak sekitar 419 meter dari PLBN Labang.

Meski pembangunan fisik PLBN Labang telah mencapai 100% berdasarkan kontrak dan dinyatakan siap dioperasikan, hasil peninjauan dan evaluasi BNPP mengungkapkan bahwa masih terdapat beberapa pekerjaan dan kebutuhan yang perlu segera ditangani agar PLBN Labang benar-benar siap beroperasi. 

Beberapa hal tersebut antara lain, kata Robert Simbolon, adalah penataan dermaga. Penting untuk menata dermaga di depan PLBN agar tidak terjadi ketidaktertiban saat kapal yang menuju wilayah Malaysia dan kapal yang menuju wilayah Indonesia tiba bersamaan.

"Penataan dermaga ini menjadi kunci untuk menghindari kemungkinan kesemrawutan yang dapat terjadi. Kapal-kapal harus dapat beroperasi dengan lancar tanpa menghambat satu sama lain," ujar Robert Simbolon, yang secara definitif menjabat Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP.

Kemudian, kata dia, adalah pembuatan Portable Check Point. Ia berpendapat, bahwa pembuatan tempat pemeriksaan yang bersifat portable di sekitar dermaga sangat diperlukan. Hal ini bertujuan agar petugas imigrasi, bea dan cukai, serta karantina dapat melakukan pemeriksaan dengan efisien, sementara para pelintas batas tidak mengalami kesulitan.

"Pembuatan Portable Check Point menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran proses pemeriksaan dan layanan di sekitar dermaga," tambahnya.

Ketiga, kata Dia, adalah penyambungan listrik dari PT. PLN untuk penerangan di PLBN. "Penyambungan listrik merupakan hal yang fundamental. Penerangan yang memadai akan membantu kelancaran operasional PLBN Labang," ungkap Robert Simbolon.

Selanjutnya adalah masalah Jaringan Komunikasi. "Dibutuhkan penyediaan jaringan komunikasi, baik berupa internet maupun sinyal telepon selular, untuk mendukung pelaksanaan tugas CIQ (Customs, Immigration, Quarantine) dan aparat keamanan. Jaringan komunikasi yang baik akan memudahkan koordinasi antarinstansi dan memastikan keamanan di sekitar PLBN," tegas Robert Simbolon.

Yang kelima, kata Robert Simbolon, adalah penyediaan Meubelair dan Furniture. Robert Simbolon menyampaikan bahwa penyediaan meubelair dan furniture menjadi bagian penting dalam mendukung operasional PLBN Labang.

"Fasilitas yang nyaman dan fungsional akan memberikan kenyamanan bagi petugas dan pihak terkait dalam menjalankan tugasnya," ujar Robert Simbolon.

Terakhir adalah Sarpras Pendukung Aparat Keamanan. Terkait dengan keamanan, perlu ada penyediaan sarana prasarana pendukung untuk aparat keamanan di sekitar PLBN Labang, termasuk Pos Pamtas dan Pos Pol. "Kesiapan sarpras pendukung ini akan menjadi faktor penentu dalam menjaga keamanan di perbatasan," katanya.

Hasil peninjauan dan evaluasi tersebut akan diikuti oleh langkah-langkah berikutnya, termasuk koordinasi dengan instansi terkait, persiapan kelembagaan pengelolaan PLBN Labang, dan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait untuk memastikan kesiapan pengoperasian PLBN Labang. 

Koordinasi juga dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk hal-hal yang terkait dengan pengembangan kawasan PLBN Labang.

Untuk diketahui, peninjauan dan evaluasi tersebut diikuti juga oleh Pelaksana Harian (Plh) Deputi Bidang Pengeloaan Potensi Kawasan Perbatasan yang secara definitif menjabat sebagai Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kepegawaian BNPP, Gutmen Nainggolan, bersama beberapa pejabat Sekretariat dan Kedeputian Lingkup BNPP, serta Pejabat Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. Kemudian ada juga Pejabat Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Kalimantan Utara, Kepala BPPD Kabupaten Nunukan dan jajarannya, Camat se-kawasan Lumbis, serta perwakilan dari PT. Adhi Karya Tbk sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi PLBN Labang. 

Semua pihak terlibat berkomitmen untuk memastikan bahwa PLBN Labang dapat beroperasi dengan optimal sesuai dengan perintah Presiden RI.

(Humas BNPP)